Archive

Archive for the ‘Teori Kebijakan’ Category

LOBI LAYANAN KESEHATAN

Istilah lobi sebagai kata benda berhubungan dengan area dalam parlemen dimana warga masyarakat dapat membuat tuntutan kepada legislator dan tempat dimana para penyusun kebijakan bertemu. Istilah ‘lobi’ juga dipakai sebagai kata kerja yang berarti membuat pertemuan langsung dengan seorang penyusun kebijakan. Lobi dan kelompok berkepentingan mempunyai kesamaan dimana keduanya berusaha untuk mempengaruhi penyusun kebijakan. Pelobi dipekerjakan oleh berbagai organisasi untuk mewakili kepentingan klien mereka dengan dasar komersil.
Pada tahun 2000, para pelobi layanan kesehatan mengeluarkan dana 237 juta dolar, lebih besar daripada industri mana pun, untuk mempengaruhi para wakil dan senator, eksekutif dan badan federal lainnya di tingkat nasional. Dari jumlah ini, perusahaan obat dan perlengkapan medis menyumbang lebih dari sepertiganya (96 juta dolar); dokter umum dan profesi kesehatan lainnya (46 juta dolar), rumah sakit dan panti kesehatan (40 juta dolar); perusahaan asuransi kesehatan dan managed‐care (31 juta dolar); advokasi penyakit dan organisasi kesehatan masyarakat (12 juta dolar).
Semakin besar jumlah pendanaan, semakin besar pula kemungkinan para kelompok ini untuk mengajukan pendapat mereka kepada legislator. Para dokter yang memberi komentar pada penelitian ini menunjukkan kekhawatiran mereka bahwa ‘kebijakan kesehatan berada dalam resiko terlalu dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu yang dapat menyediakan sumberdaya keuangan yang paling besar.’ (Kushel dan Bindman 2004).
Selama tiga periode penelitian ini, jumlah organisasi yang memperkerjakan para pelobi meningkat 50%, hal ini menunjukkan bahwa lobi merupakan alat yang semakin populer untuk memberi pengaruh kepada sistem politik Amerika.
Terima Kasih
Categories: Teori Kebijakan

TEORI ELITISME

Ahli teori elitisme menyatakan bahwa kebijakan didominasi oleh minoritas istimewa. Mereka berpendapat kebijakan umum menggambarkan nilai dan kepentingan dari para elit atau aristokrat, bukan “rakyat” seperti yang dianggap oleh pluralis. Para elit modern mempertanyakan sampai dimana sistem politik modern mencapai cita‐cita demokrasi yang dinyatakan oleh kaum pluralis liberal. Sebagai contoh: demokrasi di Amerika, akademisi menunjukkan bagaimana kaum elit membentuk keputusan‐keputusan kunci. President G.W. Bush dan ayahandanya, mantan Presiden, memiliki kepentingan keuangan besar di sektor pertahanan dan energi, sedangkan wakil presiden Dick Cheney merupakan mantan kepala eksekutif perusahaan minyak besar. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan perusahaan kecil, buruh dan kepentingan konsumen hanya mampu memberi pengaruh sedikit dalam proses kebijakan.
Dalam hal kebijakan kesehatan, apakah teori elitisme terlalu menekankan pada kemampuan para elit untuk memegang kekuasaan? Tentu saja, kebanyakan kebijakan kesehatan dianggap tidak begitu penting secara marginal, dan akibatnya, teori elitisme tidak akan berguna untuk menunjukkan kekuasaan dalam kebijakan kesehatan. Isu‐isu marginal seperti itu sering disebut sebagai “politik rendah”. Namun, pembaca akan melihat banyak contoh dalam buku ini yang menunjukkan bahwa kaum elit memiliki pengaruh kuat dalam penyusunan kebijakan yang relatif dianggap rendah.
Ahli lain yang mengkaji elitisme membuat perbedaan antara “elit politik” yang terbentuk dari mereka yang betul‐betul menggunakan kekuasaannya setiap saat dan mereka yang termasuk : Pejabat pemerintah dan pejabat tinggi administrasi, pemimpin militer, dan, untuk beberapa kasus, keluarga yang berpengaruh secara politis serta pemimpin perusahaan besar dan golongan politik lain antara lain elit politik dan pemimpin partai oposisi, pemimpin serikat buruh, orang‐orang bisnis dan anggota kelompok elit sosial yang lain (Bottomore 1966).
Dapat disimpulkan bahwa untuk para ahli teori elitisme, kekuasaan dapat didasarkan pada beragam sumberdaya: kekayaan, hubungan keluarga, keahlian teknis, atau lembaga. Namun, yang tak kalah penting adalah untuk satu anggota kalangan elit, kekuasaan tidak mungkin tergantung pada satu sumber saja.
Menurut para ahli teori elitisme :
• Masyarakat terdiri dari kalangan kecil yang memiliki kekuasaan, dan sebagian besar lagi tanpa memiliki kekuasaan apapun. Hanya kalangan kecil tersebut yang memiliki kekuasaan untuk menyusun kebijakan publik.
• Mereka yang memerintah tidak seperti mereka yang tidak memerintah. Secara khusus, para elit berasal dari tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi
• Kalangan non‐elit dapat dimasukkan kedalam lingkaran pemerintahan jika mereka menerima kesepakatan dasar dari para elit.
• Kebijakan publik menggambarkan nilai dari para elit. Hal ini tidak selalu menimbulkan konflik dengan nilai yang dianut masyarakat. Seperti pendapat Lukes (1974), para elit dapat memanipulasi nilai yang dianut masyarakat agar dapat mencerminkan nilai mereka sendiri.
• Kelompok kepentingan muncul tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan yang sama dan tidak memiliki akses yang sama terhadap proses penyusunan kebijakan.
• Nilai yang dianut para elit sifatnya konservatif dan akibatnya perubahan kebijakan akan bersifat instrumental.
Terlihat bahwa teori elitisme sesuai untuk berbagai negara di Amerika latin, Africa dan Asia, dimana para politikus, birokrat senior, pebisnis, profesional dan militer membuat ikatan kebijakan yang kuat sehingga mereka menjadi kalangan yang dominan. Di beberapa tempat, kalangan elit demikian sedikitnya sehingga mereka dapat dikenali dari nama keluarganya.
Pengertian bahwa tidak semua kelompok berkepentingan sama pengaruhnya, memiliki daya tarik intuitif yang sama. Terjadi peningkatan konsentrasi kepemilikan atas sejumlah industri, sebagai contoh: tembakau, alkohol, dan farmasi. Kelompok‐kelompok berkuasa ini akan memiliki lebih banyak pengaruh terhadap kebijakan dibanding kelompok kesehatan masyarakat. Bagian berikut menyoroti hasil penelitian Landers dan Sehgal (2004) terhadap sumberdaya yang digunakan oleh kelompok‐kelompok yang berlobi sampai dengan tingkat nasional di Amerika.
Terima Kasih
Categories: Teori Kebijakan

TEORI PILIHAN RAKYAT

Para ahli teori pilihan rakyat sepakat dengan para pluralis bahwa masyarakat terbentuk dari kelompok‐kelompok yang bersaing untuk meraih tujuan masing‐masing. Tetapi mereka mempermasalahkan kenetralan negara. Para ahli teori pilihan rakyat menyatakan bahwa negara sendiri merupakan suatu kelompok berkepentingan yang berkuasa atas proses kebijakan untuk meraih kepentingan pelaksana negara: para pejabat terpilih dan pegawai pemerintahan. Untuk tetap berkuasa, para pejabat terpilih berusaha untuk memfasilitasi kelompok‐kelompok dengan anggaran, barang, jasa dan peraturan yang mendukung dengan harapan bahwa kelompok‐kelompok ini akan tetap menjadikannya berkuasa. Sama halnya, pejabat pemerintah menggunakan lembaga dan kedekatan mereka untuk para pembuat keputusan politik untuk memperoleh “sewa” dengan menyediakan akses khusus kepada sumber daya umum dan peraturan‐peraturan yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Akibatnya, pejabat pemerintah mempunyai harapan untuk memperluas kerajaan birokrasi mereka yang akan mengarah ke besarnya gaji dan kesempatan untuk naik jabatan, kekuasaan, perlindungan, dan gengsi. Oleh karena itu, negara dikatakan memiliki dinamika internal yang dapat mengarah ke perkembangan kekuasaan pemerintah.
Para ahli teori pilihan rakyat berpendapat bahwa sikap mementingkan kepentingan sendiri dari para pejabat negara akan menimbulkan suatu kebijakan yang dipahami oleh kelompok kepentingan tertentu. Akibatnya, kebijakan akan terpecah secara ekonomi dan tidak sesuai dengan kepentingan umum. Penganut kelompok ini berpendapat bahwa kebijakan kesehatan yang menarik kembali pemerintah akan ditolak oleh para birokrat, bukan karena keuntungan atau kerugian teknis yang diakibatkan oleh kebijakan, tetapi karena birokrat lebih memilih kebijakan yang akan memperkokoh jabatannya dan memperluas pengaruhnya. Sebagai contoh, di Bangladesh, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga menolak usulan untuk mengkontrakkan fasilitas sektor umum kepada organisasi non pemerintah untuk penatalaksanaan dan pemberian layanan, juga menolak proposal untuk membangun suatu organisasi otonomi untuk mengatur proses kontrak.
Pendukung pilihan rakyat akan menjelaskan penolakan ini atas dasar kekhawatiran akan kelebihan tenaga, mengurangi kesempatan untuk penyewaan dan perlindungan serta pemikiran akan berkurangnya tanggung jawab sesuai undang‐undang. Para kritikus menyatakan bahwa pilihan rakyat terlalu menekankan pada kekuasaan birokrasi dalam proses kebijakan dan didorong oleh ideologi sebagai oposisi untuk meningkatkan
pengeluaran publik dan pemerintahan yang besar.
Terima Kasih
Categories: Teori Kebijakan
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.