Home > Kebijakan Lingkungan > KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Dalam membahas aspek kebijakan pemukiman dan perumahan, ada beberapa landasan yang tidak dapat diabaikan, yaitu Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1992 disebutkan tentang pengertian dasar istilah pemukiman dan perumahan. Perumahan dimaksudkan sebagai suatu kelompok yang memiliki fungsi lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sedangkan pemukiman, disebut sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan, dan juga memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Dari penjelasan dasar tersebut tampak bahwa batasan aspek perumahan dan pemukiman sangat berkaitan erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Kalau saja kaitan konsep tersebut diumpamakan dalam besaran skala, maka urutan skalanya adalah sebagai berikut :
Undang – undang tentang lingkungan hidup mencakup bahasan global ; Undang – undang Pokok Agraria dan undang – undang tentang penataan ruang melingkup batasan regional, sedangkan undang – undang tentang perumahan dan pemukiman mengkerangkakan konsep yang lebih rinci tentang bentuk fisik dan fungsi, sehingga patut dikelompokkan sebagai cakupan lokal.
Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam berbagai program pembangunan pemerintah telah menetapkan kebijakan umum pembangunan perumahan dan pemukiman yang relevan guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan harkat serta martabat masyarakat. Batubara (1986) mengemukakan bahwa dalam PJP I yang lalu tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman ditata dalam suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi tata ruang dan tata guna tanah, disertai dengan prasarana dan sarana fasilitas lingkungan yang berfungsi bagi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini merupakan langkah awal sebagai acuan bagi kerangka rumusan kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman jangka panjang berikutnya.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: