Home > Sejarah Lingkungan > LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAERAH

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAERAH

Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui PP Nomor 8 Tahun 2003 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menata organisasi perangkat daerah, untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing. Namun berdasarkan evaluasi selama ini, ternyata masih ditemukan permasalahan antara lain : a) Sebagian besar Provinsi dan Kabupaten/Kota belum melaksanakannya; b) Pembatasan jumlah; c) Nomenklatur yang tidak seragam; d) Perampingan yang cukup besar; d) Pengaturan perangkat lain belum jelas.
Mengantisipasi permasalahan tersebut, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendatang, perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu dalam pengorganisasiannya juga harus memperhatikan upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor lain. Pada hakekatnya keseluruhan upaya pembangunan yang ada ditujukan kepada upaya untuk mensejahterakan rakyat. Peningkatan derajat masyarakat merupakan salah satu upaya dimaksud, yang tentunya memerlukan pengorganisasian yang lebih terarah, efisien dan efektif serta mendapat dukungan lintas sektor.
Apalagi Indikator kesejahteraan masyarakat diukur melalui Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi derajat kesehatan, pendidikan dan situasi ekonomi.
Sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan (unitarisme), maka pembangunan kesehatan daerah merupakan satu sub sistem dari Pembangunan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu dalam pembentukan Organisasi Kesehatan Daerah seyogyanya memperhatikan pula aspek-aspek hubungan dalam pembangunan kesehatan antar susunan pemerintahan.
Di samping aspek organisasi, aspek sumber daya manusia sebagai aparatur / pemegang jabatan juga merupakan faktor yang menentukan dalam mencapai visi dan misi organisasi.
Untuk menjamin obyektivitas, keadilan, dan transparansi pengangkatan PNS dalam jabatan struktural perangkat daerah bidang kesehatan dan guna menjamin keberhasilan tugas dan fungsi organisasi, perlu ditetapkan Persyaratan Jabatan Perangkat Daerah Bidang Kesehatan.
Syarat jabatan adalah sesuatu persyaratan yang harus dimiliki untuk memenuhi jabatan tertentu sesuai kemampuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PNS, berupa diklat penjenjangan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.
Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud merupakan dasar pembinaan pola karir, untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS sebagaimana tertuang dalam PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Perlu disadari bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan merupakan investasi jangka panjang yang terus menerus harus menjadi perhatian utama, karena dampak terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia diikuti dengan pendidikan dan pelatihan, akan berimplikasi pada perbaikan ekonomi dan kemajuan IPTEK menuju Indonesia sejahtera,
Agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, perlu adanya Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah, agar dapat menjadi panduan dalam penataan Dinas Kesehatan Daerah.
Kesehatan adalah merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti termaktub dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat adalah investasi.
Kesehatan sebagai investasi sangat berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Saat ini kualitas pertumbuhan pembangunan bangsa Indonesia belum menggembirakan. Laporan UNDP 2005 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara, di mana hanya satu tingkat di atas Uzbekistan dan dua tingkat di bawah Vietnam.
Di sektor kesehatan, variabel yang digunakan dalam menghitung IPM adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Pemerintah memberikan perhatian yang serius dan memadai dalam upaya meningkatkan umur harapan hidup (UHH) ini. Hal ini jelas tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana salah satu sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun pada tahun 2009
Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah masalah kemiskinan di Indonesia. Bila kita memperhatikan data terakhir dari BPS, berarti masih terdapat sekitar 76.400.000 penduduk miskin di Indonesia. Seperti diketahui kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa dapat dilihat juga dari Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut UNDP nilai IKM Indonesia dewasa ini adalah 17,9 yang menduduki peringkat ke-33 dari 99 negara yang dinilai.
Dengan demikian masalah pembangunan di Indonesia masih sangat kompleks. IPM Indonesia masih rendah dan IKM Indonesia juga masih tinggi. Derajat kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi IPM maupun IKM. Meskipun pembangunan kesehatan yang telah kita laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cukup bermakna, namun kita masih menghadapi berbagai masalah dalam pembangunan kesehatan.
Masalah pokok yang dihadapi dewasa ini dan ke depan adalah :
  • Status kesehatan masyarakat masih rendah, terutama pada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin. Dari data yang ada dapat dikemukakan bahwa kematian bayi pada kelompok masyarakat termiskin adalah sekitar 3,5 kali lipat lebih tinggi dari kematian bayi pada kelompok masyarakat terkaya. Belum lagi disparitas status kesehatan antar wilayah, yaitu antar antar perdesaan dan perkotaan, antar daerah maju dengan daerah tertinggal/terpencil.
  • Angka kesakitan dan kematian karena penyakit infeksi atau menular masih tinggi. Di lain pihak angka kesakitan penyakit degeneratif mulai meningkat. Di samping itu kita juga menghadapi berbagai masalah kesehatan akibat bencana. Oleh karena itu kita menghadapi beban ganda atau double burden, bahkan “multiple burden” dalam pembangunan kesehatan.
  • Sementara itu perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
  • Masalah pokok lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah pemerataan, keterjangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang bermutu/berkualitas masih rendah. Masalah akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat, dapat disebabkan karena geografi, ekonomi, dan ketidaktahuan masyarakat.
  • Berkaitan dengan masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan, masalah kurangnya tenaga kesehatan dan penyebarannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan juga merupakan masalah yang pelik. Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah perbatasan masih kurang dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang memadai, baik jumlah maupun mutunya.
  • Kurangnya tenaga kesehatan, apalagi yang berkualitas seperti yang diharapkan, sangat berkaitan dengan permasalahan yang lebih hulu lagi, yaitu masalah pendidikan tenaga kesehatan. Kondisi terakhir menunjukkan pendidikan tenaga dokter termasuk dokter spesialis menghadapi masalah yang sangat serius, yaitu kurangnya tenaga pendidik. Masalah serius ini hanya dapat diatasi dengan kerjasama lintas sektor yang sinergis.
Masalah yang dapat kita kategorikan sebagai tantangan adalah berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Meskipun UU Nomor 22 tahun 1999 telah diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum dapat dirasakan, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :
  • Pembagian urusan antara berbagai jenjang pemerintahan belum dilaksanakan secara konsekuen.
  • Berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
  • Masih rendahnya kerjasama antar Pemerintah Daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
  • Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah. Struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih. Selain itu prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan pelaksanaan standar pelayanan minimum belum mantap.
  • Juga dalam hubungan kerja antar lembaga termasuk antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan organisasi pemerintah belum optimal.
  • Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah. Serta tidak proporsionalnya distribusi menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu,tidak transparan, dan kurang responsifnya terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya.
  • Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah.
Menjawab tantangan dan permasalahan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah ini, arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kedepan hendaknya memprioritaskan hal-hal :
  • Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi jabatan fungsional,dan terdesentralisasi kewenangannnya,sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
  • Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional diseluruh daerah dan wilayah, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap lembaga/satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, dan hambatan, serta keterbatasan sumberdaya yang kita miliki, maka sangat disadari bahwa pencapaian indikator-indikator Millenium Development Goals (MDG’s) di bidang kesehatan, dalam tahap sekarang masih rendah. Pencapaian target MDGs di bidang kesehatan, utamanya dalam upaya kita menurunkan angka kematian ibu (MMR) menjadi seperempatnya dari keadaan tahun 1990, memerlukan daya dorong atau ”critical driving force” yang memadai.
Kunci sukses dalam pembangunan kesehatan ke depan, sangat ditentukan oleh adanya komitmen politis dari semua pihak, baik dari lingkungan eksekutif, legislatif maupun dari masyarakat termasuk swasta. Di samping itu kita masih menghadapi pula keterbatasan dalam sumberdaya pembiayaan dan sumberdaya manusia  kesehatan. Oleh karenanya kunci sukses pembangunan kesehatan yang kedua adalah kita harus memprioritaskan bidang-bidang pembangunan kesehatan.
Sampai tahun 2009 mendatang prioritas pembangunan kesehatan akan diarahkan pada :

  • Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi dan dalam sepuluh tahun terakhir ini penurunannya melandai. Angka kematian ibu juga masih tinggi, dan upaya penurunannya dirasakan sangat sulit.
  • Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Rakyat miskin secara ekonomi, kurang atau bahkan tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Rakyat miskin banyak yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal, serta tidak dapat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
  • Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. Indonesia sangat akrab dengan bencana, terutama bencana alam. Dari pemetaan bencana alam di Indonesia, tidak ada satu provinsipun di Indonesia yang terbebas dari kemungkinan mengalami bencana alam. Bencana alam selalu mengakibatkan korban, baik korban meninggal, sakit dan cedera; timbulnya pengungsi yang dapat pula mengakibatkan masalah kesehatan seperti wabah penyakit dan balita kurang gizi.

Dalam menyelenggarakan berbagai upaya pembangunan kesehatan prioritas tersebut, harus didukung dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan peningkatan manajemen kesehatan termasuk penelitian dan pengembangan kesehatan yang memadai.
Mengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional sebagaimana amanat Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf h dan Pasal 34 ayat (4), dan mempunyai sasaran seluruh penduduk negeri tanpa terkecuali sejak konsepsi hingga lanjut usia serta sebagai penentu kualitas sumber daya manusia, sepatutnya penanganan upaya kesehatan baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diorganisasikan sebagai perangkat Daerah tersendiri.

Terima Kasih
Categories: Sejarah Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: