Home > Model Kebijakan > PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Sentralisasi perencanaan kesehatan yang berlangsung di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama berdampak pada kekurang berhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yakni peningkatan status derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan di masa lalu khususnya dalam bidang perencanaan kesehatan didominasi oleh Pemerintah Pusat dan peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten/kota sangat terbatas. Target program bahkan penentuan prioritas program kesehatan umumnya berdasarkan proyeksi nasional. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan situasi dan kebutuhan kesehatan lokal (kabupaten/kota).
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan cukup besar kepada kabupaten/kota termasuk dalam bidang kesehatan, maka peluang Pemerintah Daerah kabupaten/kota cukup besar untuk mengatur sistem kesehatannya termasuk sistem perencanaan. Namun demikian, desentralisasi perencanaan kesehatan sebagai salah satu faktor esensial dalam proses desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kerjasama yang harmonis diantara penentu kebijakan, perencana, tenaga administrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan tekad yang kuat dan kesiapan yang cukup matang untuk menata dan memperkuat sistem perencanaan kesehatan pada masing-masing kabupaten/kota.
Berbagai pendekatan dari pengalaman berbagai negara yang cukup berhasil dalam pelaksanaan desentralisasi kesehatan terutama dalam penguatan sistem perencanaan pada level district (kabupaten/kota), dapat dijadikan acuan yang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal pada masing-masing kabupaten/kota.Sebagai konsekuensi dari implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada sektor kesehatan, maka kesiapan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam penguatan sistem perencanaan mutlak diperlukan. Suatu hal yang dapat dikemukakan sebagai masalah pokok dalam implementasi perencanaan kesehatan pada kabupaten/kota adalah sistem perencanaan kesehatan kurang efektif dalam mengakomodir kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat setempat (Bakri, 2001). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :
1. Belum adanya Tim Khusus yang mengelola manajemen perencanaan kesehatan kabupaten/kota
2. Masih lemahnya kemampuan petugas kesehatan dalam berbagai aspek proses perencanaan
3. Masih kurang dilibatkannya masyarakat dan sektor terkait dalam proses perencanaan kesehatan
4. Belum digunakannya model/siklus perencanaan tertentu dalam proses perencanaan
Pada bagian ini direview berbagai literatur serta beberapa studi kasus dari berbagai negara sedang berkembang dalam upaya peningkatan/penguatan sistem perencanaan kesehatan pada level district (kabupaten/kota).
1. Desentralisasi sistem perencanaan kesehatan
Desentralisasi merupakan suatu proses politik dan administratif yang dapat memberikan berbagai keuntungan dengan cara menstimulasi peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Bryant, 1999). Untuk mencapai sistem desentralisasi perencanaan kesehatan yang efektif, berbagai faktor perlu diperhatikan sebagai berikut (Omar, 2001) :
a. Perlunya efektivitas distribusi fungsi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota
b. Desentralisasi perencanaan seharusnya merupakan bagian integral dari proses desentralisasi fungsi, sumber daya dan kewenangan kepada kabupaten/kota
c. Perlu diperhatikan bahwa perencanaan kesehatan merupakan salah satu aspek vital dalam sistem desentralisasi kesehatan
d. Skill yang relevan dalam aspek perencanaan mutlak diperlukan pada level kabupaten/kota
e. Sepatutnya kabupaten/kota mengadopsi model/siklus perencanaan tertentu yang realistis
f. Perencanaan kesehatan kabupaten/kota sebaiknya disesuaikan dengan pola/kultur perencanaan di daerah masing-masing
2. District Health Management Team (DHMT)
Agar proses perencanaan dapat berlangsung secara efektif, dibutuhkan suatu Organisasi atau Tim secara fungsional yang pada kebanyakan negara dikenal sebagai “District Health Management Team (DHMT)” (Collins, 1994). Menurut Cassels dan Janovsky (1995), DHMT merupakan target group untuk penguatan manajemen kesehatan pada level district (kabupaten/kota) yang beranggotakan para penanggung jawab program kesehatan dan penanggung jawab administrasi.
Dilibatkan atau tidaknya unsur rumah sakit kabupaten/kota ke dalam Tim ini disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah (Vaughan, Mills, dan Smith, 1984).
DHMT atau Tim Manajemen/Perencana tersebut di atas bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses manajemen/perencanaan kesehatan kabupaten/kota termasuk dalam hal pengambilan kebijakan kesehatan lokal (Collins, 1994).
3. Management/planning skills petugas kesehatan kabupaten/kota
Lemahnya kemampuan manajemen/perencanaan petugas kesehatan kabupaten/kota dalam berbagai aspek seringkali masih merupakan kendala dalam proses manajemen/perencanaan pada negara sedang berkembang.
Menurut Collins dan Barker (2001), beberapa skill yang esensial dibutuhkan oleh DHMT atau Tim perencana kesehatan kabupaten/kota antara lain :
a. Kemampuan menggunakan problem solving approach
Dalam hal ini Tim diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problem kesehatan dan kemudian berfikir secara sistematis bagaimana pemecahannya.
b. Kemampuan dalam penentuan prioritas
Tim diharapkan dapat bekerjasama dengan segenap stakeholder dalam mengembangkan metode dan skala prioritas program kesehatan serta menggunakan kriteria yang jelas.
c. Kemampuan dalam pengumpulan informasi yang relevan
Dalam pelaksanaan manajemen dan perencanaan kesehatan seharusnya berbasis pada informasi kesehatan yang ada. Sebagai langkah awal adalah bagaimana mengumpulkan dan menggunakan data dan informasi secara akurat dari berbagai sumber baik secara primer maupun sekunder. Langkah berikutnya bagaimana membangun Health Information System (HIS) yang baik pada level kabupaten/kota.
d. Kemampuan dalam pengembangan komunikasi dan konsensus
Forum komunikasi diantara petugas kesehatan maupun dengan segenap stakeholder serta unsur masyarakat perlu dikembangkan. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan dan konsensus dalam upaya advokasi program kesehatan kabupaten/kota.
Berikut ini secara ringkas dikemukakan pengalaman beberapa negara dalam upaya peningkatan management/planning skills :
a. Pengalaman district teams di Gambia (Conn, Jenkins dan Touray, 1993) :
Program kesehatan nasional di Gambia (1988-1993) mengembangkan desentralisasi manajemen/perencanaan kesehatan pada level district di 3
propinsi. Siklus perencanaan enam bulanan diperkenalkan dengan mengidentifikasi problem kesehatan dan skala prioritasnya. Selanjutnya ditentukan pola pemecahannya sesuai dengan resources (sumber daya) yang tersedia secara efisien dan terintegrasi. Kemudian district teams menyusun work-plans yang realistis. Pertemuan berkala diadakan dengan menampilkan beberapa hal yang baru termasuk distribusi data kesehatan yang digunakan pada action plan bulanan. Sebagai bagian dari proses perencanaan, data pada pelayanan kesehatan dianalisis secara bulanan untuk penggunaan secara lokal. Siklus perencanaan enam bulanan ini menghasilkan peningkatan skill yang bermakna pada district teams dalam problem solving/analysis approach.
b. Comprehensive Health Improvement Programme Provinces Specific
(CHIPPS) di Indonesia (Bossert, Soebekti dan Kumara Rai, 1991) Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 provinsi di Indonesia yakni Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Proyek ini dimulai dengan berbagai small-scale surveys. Selanjutnya beberapa intervensi yang disponsori oleh CHIPPS antara lain :
i. Prevalence surveys untuk communicable diseases terutama tetanus neonatorum dan tuberculosis.
ii. System pengumpulan data kesehatan, manajemen dengan fokus vital statistik, imunisasi, surveilans penyakit dan system data kesehatan lainnya.
iii. Pengembangan problem solving approach dalam hal ini epidemiological approach.
Rangkaian kegiatan pada program CHIPPS ini menghasilkan penguatan yang cukup bermakna pada kapasitas teknis, manajerial dan perencanaan pada level propinsi maupun kabupaten/kota di daerah tersebut dan khususnya pada metode pengumpulan data dan epidemiological survey.
c. Problem-Oriented Action Research (PROAR) di Malaysia (Janovsky, 1988)
Pada tahun 1986, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bekerjasama dengan Institut Kesehatan Masyarakat Malaysia mengembangkan action research untuk problem solving approach dengan periode 9 bulanan. District Health Team merupakan fokus kegiatan ini. Setelah terpilih 4 propinsi dengan 4 program kesehatan spesifik untuk setiap propinsi/district team, workshop penyusunan proposal dilaksanakan selama 9 hari pada setiap district team berdasarkan problem kesehatan masing-masing.
Selanjutnya setiap district team mengimplementasikan program mereka pada daerah yang telah ditentukan serta memonitor perkembangannya. Workshop untuk evaluasi dilaksanakan selama 3 hari dengan mempresentasikan hasil yang diperoleh. Rangkaian kegiatan dengan pendekatan action research (PROAR) ini
menunjukkan hasil yang cukup menakjubkan pada daerah uji coba, sehingga kegiatan ini dikembangkan lebih menyeluruh di Malaysia dengan mengaktifkan peran district health team. d. Training Penguatan Manajemen Kesehatan Lokal (Ranken, 1990) Berikut ini beberapa studi kasus dalam hal penguatan manajemen kesehatan lokal melalui training.
(i). Bombay
Pemerintah kota Bombay mengembangkan program terobosan pada 56 pos kesehatan yang masing-masing melayani sekitar 50.000 penduduk. Training dan workshops 3 bulanan diikuti para tenaga medis, perawat kesehatan masyarakat (public health nurses), dan petugas kesehatan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan skill mereka sebagai tenaga pos kesehatan pada lokasi masing-masing. Kegiatan workshop membimbing para peserta bagaimana mengidentifikasi problem dan sumber daya kesehatan melalui community diagnosis, bagaimana menyusun perencanaan pos kesehatan berdasarkan kebutuhan lokal dan monitoring/reviewing serta pemecahan masalah (promblem solving) terhadap masalah kesehatan yang muncul.
Rangkaian kegiatan workshop tersebut di atas berdampak positif dengan terlaksananya community surveys di seluruh pos kesehatan, setiap pos memiliki peta wilayah, profil problem kesehatan, resources, struktur sosial dan penentuan prioritas problem kesehatan.
(ii). Zambia
Program pengembangan manajemen 3 tahunan dilaksanakan untuk memperkuat perencanaan, penganggaran dan sistem informasi kesehatan. Pada akhir tahun pertama, setiap Tim propinsi telah terlatih untuk melangsungkan workshop triwulanan untuk district health team masing-masing. Pada district level, diperoleh peningkatan yang bermakna dalam hal problem solving skills. Pada level health centre terdapat peningkatan kemampuan pengumpulan data serta perencanaan dan supervisi program kesehatan.
4. Peran masyarakat dan lintas-sektor terkait dalam proses perencanaan kesehatan kabupaten/kota
Deklarasi pada konferensi di Harare tentang penguatan system kesehatan pada level district berbasis Primary Health Care (PHC) disebutkan bahwa kerjasama unsur masyarakat dan segenap faktor terkait termasuk sektor kesehatan sangat dibutuhkan dalam rangka efektivitas penguatan sistem kesehatan pada level district (WHO, 1987).
Menurut Collins (1994), dalam hal manajemen dan perencanaan kesehatan, berbagai alasan untuk memfokuskan perhatian pada partisipasi masyarakat (community participation) :
1. Efektivitas program lebih mudah dicapai. Hal ini dimungkinkan oleh karena manajemen dan perencanaan lebih mengarah kepada kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang penting dalam proses monitoring dan evaluasi program.
2. Melalui partisipasi masyarakat, sustainabilitas program kesehatan dapat diperoleh dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta resources yang esensial dapat diperoleh dari mereka.
3. Dengan proses community participation yang efektif, dapat merupakan prinsip akuntabilitas dari masyarakat terutama dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan.
4. Dengan community participation, tingkat penerimaan program kesehatan oleh masyarakat dapat lebih mudah diperoleh yang pada gilirannya akan meningkatkan utilitas dan cakupan pelayanan kesehatan.
5. Pada situasi dengan keterbatasan sumber daya yang ada, masyarakat dapat berperan dalam hal kontribusi tenaga, lahan, material dan bahkan pembiayaan.
6. Planning cycle/siklus perencanaan dalam implementasi proses perencanaan kesehatan kabupaten/kota
Berbagai model siklus perencanaan sering digunakan dengen terminologi berbeda, namun pada dasarnya setiap sistem tersebut membutuhkan (Omar, 2001) :
a. Analysis situasi yang menjawab pertanyaan : where are we now?
b. Penentuan tujuan (priority, goal dan objective) : where do we want to go?
c. Seleksi intervensi, menjawab pertanyaan : how do we get there?
d. Penyusunan program dan pembiayaan : with what means can we go there?
e. Implementasi dan Monitoring : what do we do to reach there?
f. Evaluasi yang menjawab pertanyaan : how do we know ehen we have arrived?
b. Priority-setting
Adalah tahap kedua dari planning spiral yang mengisyarakan tujuan apa yang ingin dicapai berdasarkan analisis situasi sebelumnya. Tahap ini meliputi (Omar, 2001) :
(i). Penentuan problem prioritas
Sebagai langkah awal adalah membuat list/daftar problem kesehatan berdasarkan informasi analisis situasi yang ada pada profil kesehatan kabupaten/kota. Selanjutnya menyeleksi hanya beberapa problem utama melalui diskusi dengan segenap Tim perencana kabupaten/kota.
Beberapa kriteria yang dapat digunakan anatara lain magnitude, equity, vulnerability.
(ii). Problem analysis
Setelah problem utama terseleksi, langkah berikutnya adalah menganalisis problem prioritas, misalnya dengan menggunakan pohon masalah.
(iii).Penentuan goal dan objective
Setelah program prioritas dianalisis, tahap berikutnya adalah penentuan tujuan (goal dan objective).
c. Option appraisal
Adalah tahap ketiga dari planning spiral berupa pengajuan dan penilaian berbagai intervensi kegiatan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, terdapat berbagai cara atau intervensi yang dapat dilakukan (Green, 1999).
Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk seleksi intervensi kegiatan, antara lain (Omar, 2001) :
(i). Appropriateness : kesesuaian dengan kebutuhan, kondisi lokal dan tingkat penerimaan oleh masyarakat pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
(ii). Effectiveness : efektivitas intervensi kegiatan terpilih
(iii). Cost : biaya yang lebih cost efektif dari intervensi kegiatan terpilih bila dibandingkan intervensi lainnya
(iv). Feasibility : mampu dilaksanakan baik secara teknis maupun administratif
(v). Sustainability : kesinambungan dari intervensi kegiatan terpilih
d. Programming dan budgeting
Adalah tahap keempat dari planning spiral yang memindahkan rangkaian kegiatan sebelumnya ke dalam bentuk program kegiatan yang masingmasing dilengkapi dengan pembiayaan dan sumber daya lainnya. Hasil dari proses ini adalah dokumen perencanaan (Green, 1999).
e. Implementation dan monitoring
Adalah tahap kelima dari planning spiral yang mentransformasi kegiatan ke dalam bentuk yang lebih spesifik dalam hal waktu, biaya dan dalam bentuk yang lebih operasional (operational plan/workplan). Kegagalan dalam tahap ini merupakan problem utama perencanaan kesehatan kabupaten/kota (Collins, 1994). Hal yang juga esensial dalam tahap ini adalah monitoring dari implementasi kegiatan (Green, 1999).
f. Evaluation
Adalah tahap terakhir dari planning spiral dan dapat menjadi dasar untuk analisis situasi berikutnya (Green, 1999). Hal ini akan menjawab pertanyaan (Omar, 2001)
(i). Apakah objectives/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai?
(ii). Jika tidak tercapai, bagaimana cara mengatasi hambatan yang dijumpai?
(iii). Apakah kegiatan yang dievaluasi cukup bernilai? Apakah dapat dilanjutkan atau dikembangkan?
Terima Kasih
Categories: Model Kebijakan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: