Home > Kesehatan Lingkungan > DESENTRALISASI KESEHATAN MENUJU INDONESIA SEHAT

DESENTRALISASI KESEHATAN MENUJU INDONESIA SEHAT

Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 disepakati, antara lain, bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut, dan tingkat sosial ekonominya. Inilah salah satu yang menjiwai penyusunan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 yang berdasarkan atas perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dan pengutamaan manfaat. Sementara itu, isu strategis bidang kesehatan menuju Indonesia Sehat adalah kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, dan sumber daya pembiayaan kesehatan. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat beberapa kebijakan strategi yang ditempuh, antara lain, adalah peningkatan kerjasama lintas sektor; peningkatan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta; peningkatan upaya kesehatan; dan peningkatan sumber daya kesehatan (Depkes,1999). Visi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai dengan oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan setinggi-tingginya diseluruh Indonesia. Sementara itu, salah satu misi pembangunan kesehatan adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat (Depkes, 1999). Bila dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat, maka kebijakan desentralisasi dapat dianggap sebagai upaya percepatan menunju cita-cita tersebut, karena hakikat dari desentralisasi pembangunan kesehatan adalah tersedianya pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh warga negara. Hal tersebut dimungkinkan karena daerah diberi keluwesan untuk mengurus kesehatan daerahnya. Program pembangunan kesehatan tidak lagi top-down tetapi benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat (daerah). Dengan desentralisasi, daerah memiliki kewenangan menyusun sistem kesehatannya sendiri, menentukan anggaran pembangunan kesehatan, memilih prioritas pembangunan, mendayagunakan sumber daya kesehatan, menentukan tarif pelayanan kesehatan, dan membuat kebijakan sistem pembiayaan kesehatan di daerahnya.
Terima Kasih
Categories: Kesehatan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: