Home > Hukum Lingkungan > POTRET HUKUM LINGKUNGAN

POTRET HUKUM LINGKUNGAN

Dalam upaya memahami kebijakan hukum lingkungan di Indonesia secara lebih utuh, maka kiranya dapat digambarkan bagaimaan potret kebijakan yang pernah dan sedang berlaku, serta bagaimana sebaiknya sifat dan corak kebijakan hukum itu dibangun ke depan, sebagai berikut:
1. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
    a. Bersifat insidental:
Penyebab kelahiran suatu peraturan perundangan undangan lingkungan tidak jarang ditandai oleh sifat reaktif terhadap suatu kejadian/kasus yang bersifat incidental. Sifat reaktif dari aturan yang sekedar upaya merespon peristiwa lingkungan inilah acap kali memang hanya “umur” pendek saja dengan penyelesaian yang juga bersifat ad hoc. Oleh karena terbitnya perundang-undangan ini didasarkan pada situasi dan kondisi konkret, maka ciri kebijakan hukum lingkungan  ini bersifat insidental.   Produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka panjang, akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan karena terdesak oleh keadaan yang segera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.
Misalnya, lahirnya peraturan dilatarbelakangi oleh adanya suatu wabah penyakit, masalah kesehatan lingkungan ataupun karena timbulnya pencemaran dimana-mana oleh industri. Sifat perundang-undangan seperti ini sudah tentu tidak akan luwes dalam jangka waktu lama (tidak mampu mencakup kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman), karena wawasan yang ditata hanya mampu menjangkau kepentingan-kepentingan saat itu.
  b. Bersifat komensalis
Kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak selalu ditujukan untuk mengatur bagaimana agar perlindungan kualitas fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap tinggi atau setidaknya tidak menurun secara signifikan. Peraturan yang dibentuk hanya bersifat formalitas, sehingga hanya merupakan pengaturan lingkungan yang  memberikan petunjuk umum secara garsi besar dan bahkan terkadang parsial.  
Adapun pengaturan tentang pengelolaan lingkungan yang sebenarnya diserahkan kepada masing-masing perundang-undangan sector-sektor kegiatan, seperti kehutanan, pertambangan, industri, pekerjaan umum, perumahan. Cara ini tentunya melihat pengelolaan lingkungan dari kacamata kepentingan sektor yang bersangkutan, pada umumnya terutama dalam rangka pembangunan ekonomi yang menjadi panglimanya. Dengan demikian peraturan perundang-undangan lingkungan hanya merupakan minority regulation yang mendukung perundang-undangan sektor, misalnya pada awal tahun-tahun awal Orde Baru yang demikian  tersbut amat kentara dalam UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU PMA dsb. Jadi kebijakan perundang-undangan ini bersifat komensalis 
c.  Bersifat Partial
     Ciri-ciri dari suatu kebijakan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang bersifat parsial antara lain:
1.    Masalah lingkungan dilihat hanya sebatas pengaturan isu yang berdiri sendiri-sendiri, seolah tidak ada kaitan dengan isu lainnya, misalnya isu kerusakan hutan dipersepsi sebagai masalah kerusakan pohon/kayu, padahal hal tersebut juga terkait dengan masalah tata air, banjir, longsor, kerusakan situs budaya dsb;
2.    Cara pengaturannya pun tidak sistematis dan terpadu, lebih terkesan menonjolkan sektornya masing-masing, sehinga terjadi egosektor;
3.    Tidak terjadi interaksi, interdependensi, interkoneksi dan interrelasi antara satu isu lingkungan dengan isu yang lain, misalnya Peraturan Menteri X, melarang tetapi Peraturan Menteri Y membolehkan.;
4.    Sulit untuk melihat masalah lingkungan sebagai sebagai suatu yang komprehensif, integrated, dan holistic, mislanya lahirnya Perpu 1/2004 jo UU No. 19/2005 yang membolehkan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, yang nota bene oleh UU No. 41/1999 tentang Kehutanan adalah dilarang.
d. Bersifat Sektoral atau Departemental
Pada dasarnya kebijakan perundang-undangan lingkungan yang bersifat sektoral atau departemental ini hampir serupa dengan yang bersifat parsial sebagaimana terurai di atas. Ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan kita. Selain dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan bermuara pada masing-masing departemen atau sektor, hal itu juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitan tugasnya masing-masing.  Singkat kata kebijakan sektoral atau departemental ini adalah bercirikan:
1.    Masalah lingkungan hanya dilihat dari sudut pandang sektor;
2.    Pengaturan pengelolaan lingkungan diatur oleh masing-masing sektor;
3.    Apabila tidak ada koordinasi maka sering timbul konflik kewenangan, overlapping, dan tarik menarik kepentingan di antara sektor;
4.    Berpotensi untuk terjadi disharmoni dan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan.
e. Perangkat Jalan Pintas
Terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendati pun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi, katakanlah dengan bentuk UU, tetapi dengan beberapa hal, kebutuhan tersebut hanya dibuat dalam bentuk di bawah tingkatan UU,  misalnya, berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, dan lain-lain yang tidak perlu melibatkan parlemen (DPR).
Kebijakan jalan pintas ini secara ringkas bercirikan:
1.    Pengaturan lingkungan seringkali diterabas oleh produk yang mudah diterbitkan;
2.    Penyelesaian lingkungan selalu didasarkan pada kesepakatan (joint policy) para pengambil kebijakan misalnya melalui SKB;
3.    Pengaturan lingkungan lebih pada teknis operasional;
4.    Pengaturan lingkungan lebih diutamakan pada faktor efektivitas dan efisiensi;
5.    Produk hukum tidak didasarkan pada pengkajian yang komprehensif dan mendalam.

Cara negatif yang berwujud jalan pintas ini ditempuh karena adanya faktor-faktor berikut:
•    Adanya kebutuhan akan perangkat hukum yang mendesak;
•    Menghindari waktu yang berlarut-larut menunggu peraturan yang lebih tinggi, sehingga ditempuh jalan pintas dengan menggodok Permen atau Keppres. Cara ini lebih praktis dibandingkan dengan sebuah UU (dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR), yang sudah tentu memakan proses yang lama dan membutuhkan banyak biaya;
•    Motivasi sosial politis;
•    Anggaran biaya yang tidak mencukupi untuk memproduk UU;
•    Faktor kekurangtanggapan para aparat yang berkompeten.
f.    Bersifat komprehensif, kohesif, dan konsisten
Akhirnya bagaimana suatu peraturan perundang-undangan lingkungan hidup itu seharusnya dibangun. Secara teoritis substansi dan rancang bangun perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ini memiliki ciri:
– Komprehensif: artinya  substansi perundang-undangan ini memuat setiap aspek dari pengelolaan lingkungan antara lain meliputi: inventarisasi, perencanaan, perlindungan, pencegahan,  pemanfaatan, penanggulangan, pemulihan, pelestarian, konservasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, desentralisasi, pengawasan, pengendalian, perizinan, sumber daya manusia, standar, baku mutu, instrumen ekonomi, meninternalisasi komitmen global.
– Kohesif artinya: senantiasa dikembangkan keterpaduan, keterkaitan, keterlekatan, keterhubungan, dan ketergantungan antara perundang-undangan lingkungan dengan sektor. Contoh di Belanda yang mereka sebut sebagai National Environmental Policy Plan (NEPP).  3
Konsisten: bahwa setiap produk perundang-undangan di bidang lingkungan hidup senantiasa mengedepankan  selain good process, artinya dibentuk dengan melibatkan   pemangku kepentingan (stakeholders) seluas mungkin secara genuine; juga good norms artinya tepat jenis perundang-undangannya, dibuat oleh lembaga yang tepat, mampu menjabarkan dengan jelas (clearly) prisnip-prinsip good environmental governance dan good sustainable development governance ke dalam norma yang enforceable, sehingga UUPLH dapat dijadikan atau berfungsi “payung” bagi kegiatan sektor.        

Terima Kasih
Categories: Hukum Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: