Home > Hukum Lingkungan > PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Apabila Hukum Lingkungan itu dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka peraturan perundang-undangan sampai diterbitkannya UU No.4 Tahun l982 (UULH ), dipandang dari sudut sifatnya ,merupakan produk-produk hukum yang beroreintasi kepada lingkungan atau “Use oriented law “.Dengan diundangkannya UULH dimulailah tahap baru,yaitu pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang beroreintasi kepada lingkungaan itu sendiri atau “Evironment oriented law “.
Adapun sejarah peraturan perundang-undangnya dapat dibagi dalam 3 ( tiga ) zaman yaitu :    
Zaman Hindia Belanda
Yang pertama kali mengatur mengenai lingkungan hidup adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang.yaitu : Parelvisscherij,Sponsenvisscherijordonantie ( Stb.1916 No.157 ), yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Idenburg di Bogor pada tanggal 29 Januari l916.Kemudian pada tanggal 26 Mei l920, dengan Penetapan Gubernur No.86 telah diterbitkan Visscherijordonnantie ( Stb.l920 No.396 ), yaitu Peraturan Perikanan untuk melindungi keadaan ikan.
Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah Hinderordonantie ( Stb.l926 No.226 yang diubah / ditambah terakhir dengan Stb.1940 No.450 ), yaitu Ordonansi Gangguan.
Ordonansi-ordonansi yang diterbitkan pada zaman Hindia Belanda selain yang telah disebutkan diatas,antara lain adalah sebagai berikut :
1.    Kustvisscherijordonnantie (Stb 1927 No.144 ) – Ordonanti di bidang Perikanan,berlaku sejak tanggal 1 Septeember 1927.
2.    Dierenbeschermingordonantie ( Stb.l931 No.134 )-ordonansi di bidang perlindungan satwa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli l931. 
3.    Bedrifsreglementeringsordonnantie l934 ( Stb l938 jo.Stb.1948 N0.224 )-ordonanti di bidang Perusahaan . Dalam hubungannya dengan pembentukan Kota telah dikeluarkannya Stadsvormingsordonnantie (Stb.1945 No.168 ),disingkat SVO,yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli l948
Zaman Jepang
Pada waktu zaman pendudukan Jepang,hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang dikeluarkan ,kecuaali Osamu S.Kanrei No.6, yaitu Mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gubernur.Peraturan perundang-undangan diwaktu kependudukan itu terutama ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang .
Zaman Kemerdekaan
Berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesudah proklamasi kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan hidup,peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial.Usaha penyusunan suatu konsep rancangan Undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup yang bersifat konprehensif Integral dimulai pada tahun l976,yaitu usaha yang untuk pertama kali dirintis oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup.Panitia ini dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No.60 Tahun l972 daan bertugas menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja bagi Pemerintah di bidang pengembangan Lingkungan Hidup. 
Terima Kasih
Categories: Hukum Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: