Home > Sanitation > KONSEP COMPREHENSIF SECURITY WUJUD KESEHATAN LINGKUNGAN

KONSEP COMPREHENSIF SECURITY WUJUD KESEHATAN LINGKUNGAN

Istilah kerjasama keamanan secara bergantian digunakan sebagai terjemahan dari “security cooperation” atau “cooperative security”. Hal ini menjadi sangat populer di kalangan negara-negara ASEAN dengan tekadnya pada tahun 2003 dalam summit meeting  di Bali menerima ASEAN Concord II, menggantikan  Deklarasi ASEAN  Concord I (1976) al.  untuk membangun pilar  “ASEAN Security Community”, di mana terkandung tekad  agar supaya segala konflik dikelola  secara kolektif (managed collectively). Dalam hal ini tercakup apa yang dinamakan “conflict prevention”, “conflict resolution” dan “post-conflict peace building”.
       Dengan istilah “cooperative security” dapat digambarkan adanya usaha penekanan perbedaan melalui pendekatan konvensional,  seperti “collective defence and collective security”. “Collective defence” menekankan pada pembentukan “military alliances” (defence pact)  diarahkan untuk melawan musuh yang bersifat spesifik. Dalam hal ini pendekatan bersifat konfrontatif, yang ditujukan untuk mencegah atau menghalangi serangan musuh dengan cara memelihara kemampuan militer untuk melancarkan serangan balik. Contoh :  NATO (Kasus ketegangan militer akibat penembakan pesawat tempur Turki oleh Suriah), Pakta Warsawa di masa lalu (1955-1991), Pakta militer antara AS-Korsel, AS-Jepang, Five Power Defence Arrangement (FPDA) antara Inggris, Singapura, Malaysia, dan Australia dan New Zealand  dll.
       Sebaliknya pengertian “cooperative security” mendorong negara-negara untuk  melakukan suatu pendekatan kerjasama dan bertujuan membangun usaha-usaha multilateral  tanpa beranggapan adanya hubungan antara teman-musuh. Hal ini merupakan usaha untuk mencapai “security with others”, sedangkan “collective defence”  merupakan suatu usaha  untuk memelihara  prinsip “security against enemy”. Selanjutnya  tujuan “collective security” adalah mematahkan  agresi  melalui pemeliharaan kekuatan militer untuk menghukum agresor.  Di dalam kerangka “collective security “ ini, asas “one for all, all for one” diterapkan. Agresi terhadap  salah satu anggota  dianggap sebagai suatu serangan  terhadap seluruhnya, sehingga semua anggota dapat menghukum agresor.
       Sebaliknya “cooperative security” pada hakikatnya bersifat “non-militeristic”. Dalam kerangka kerjasama ini  semua peserta bekerjasama untuk meningkatkan  stabilitas suatu  kawasan, yang sangat didambakan oleh semua anggota. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah “all for all”.
       Hal ini sangat menjiwai makna security community yang memungkinkan para anggotanya untuk mengembangkan rasa “We-ness” atau “We -feeling” dan ada suatu jaminan  bahwa mereka tidak akan  berkelahi secara fisik satu sama lain dan akan menyelesaikan segala perselisihannya dengan cara lain, yaitu  cara damai.   
       Bagi Indonesia konsep “cooperative security” sangat tepat  sehubungan politik bebas aktif yang dianut dan berkaitan pula dengan salah satu tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni “ikut  melaksanakan ketertiban dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.
        Kadang-kadang hal ini bersifat ironis, mengingat di sekitar kita terdapat semacam “collective defence” yaitu  FPDA (The Five Power Defence Arrangements) antara Australia, New Zealand, The United Kingdom, Malaysia dan Singapura (sejak 1971),   pasca konfrontasi Indonesia vs.  Malaysia ( 1963-1966), sekalipun bentuknya sebagai forum konsultasi. Seorang penulis menyebutkannya sebagai “unobtrusive alliance” (aliansi rendah hati).
        Indonesia tidak begitu mengkhawatirkan hal ini (eksistensi FPDA) , karena perdamaian dan keamanan internasional dilindungi oleh norma, nilai dan standard badan-badan internasional seperti PBB dengan UN Charternya serta berfungsinya Dewan Keamanan PBB, di samping kesepakatan-kesepakatan baik multilateral, bilateral maupun regional yang dibangun. Di samping itu atas dasar Statuta Roma tahun 1998 yang dipertegas oleh Deklarasi Kampala (2010), “the crime of agression” dinyatakan sebagai kejahatan internasional.
         Dalam hal ini Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyebutnya sebagai : “the historic agreement in the a new age of accountability, replacing the old era of impunity” yang datang dari Kampala, Uganda   (14 Juni 2010), di mana International Criminal Court  Review Conference (The Assembly of State Parties of Rome Statute of ICC), setelah 2 minggu melakukan perdebatan  telah mendefinisikan dengan baik salah satu yurisdiksi materi yang tertera di dalam Statuta Roma 1998 tentang apa yang dinamakan “the crime of aggression” (di samping yang sudah baku seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusian dan kejahatan perang) yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Karena alasan prosedural, perjuangan bertahun-tahun tersebut baru akan mulai berlaku tahun 2017. Definisi agresi yang disepakati adalah  :
“the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position  effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations”. 
       Dalam kerangka ini  blokade pelabuhan dan pantai  dari suatu Negara oleh angkatan bersenjata  Negara lain,  termasuk suatu invasi  atau serangan  oleh tentara suatu Negara  ke dalam wilayah Negara lain, merupakan perbuatan agresi di bawah Statuta tersebut. Namun demikian  pilihan untuk memperkuat  sistem pertahanan nasional yang didukung oleh substasi, struktur dan kultur yang solid serta keberadaan alutsista yang memadai dan didukung oleh industri strategis yang unggul merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia serta menimbulkan effek deterrent ( Penulis Romawi Publius Flavius Vegetius Renatus menyatakan  : “Civis Pacem Para Bellum” – IF YOU WANT PEACE PREPARE FOR WAR ( barang siapa menginginkan perdamaian harus siap untuk berperang).” Iqitur qui desiderat pacem praeparet bellum”.
       Ada yang berpendapat bahwa lingkungan ASEAN yang penuh konflik memang sulit untuk menerapkan spirit “security community” tersebut. Tetapi yang jelas hampir tidak ada konflik bersenjata/perang terbuka  antar negara ASEAN. Dalam hal ini proses konsultasi dan dialog melalui diplomasi selalu didorong oleh perasaan kepentingan dan nilai  bersama dengan bantuan Negara ASEAN lain (contoh konflik antara Thailand dan Kamboja, Indonesia dan Malaysia).
       Di kalangan ASEAN dikenal istilah “the ASEAN Way” yang norma-normanya  menekankan betapa pentingnya kedaulatan dan otonomi atas dasar prinsip “non-interference” di dalam masalah dalam negerinya masing-masing dan segala keputusan diperoleh melalui konsensus. Secara luas hal ini dirumuskan dalam Chapter I (Purposes and Principles)  Asean Charter. Di lain pihak prinsip tersebut sering mempersulit pemecahan masalah.
       Asean Security Community menjadi semakin mantab dengan adanya ASEAN Charter (2007)  yang diharapkan dapat memberikan andil keamanan bersama baik di kawasan ASEAN maupun Asia Timur. Dalam perkembangannya baik ASEAN maupun ASEAN + 3 (ASEAN + China, Jepang dan Korsel) yang semula lebih menekankan pada  kerjasama ekonomi dan keuangan, beberapa tahun terakhir sangat aktif  berbicara tentang keamanan komprehensif, termasuk apa yang dinamakan kerjasama di bidang issue-issue keamanan non- tradisional seperti terorisme global  dan keamanan maritim, termasuk juga issue-issue sosial seperti kemiskinan dan kesetaraan gender.
       Yang menarik adalah diselenggarakannya East Asian Summit (EAS)  pada tgl. 14 Desember  2005 di Kuala Lumpur yang dihadiri 16  negara yang kemudian akan mencapai 18 negara,  termasuk negara-negara ASEAN, Amerika Serikat , China, India, Jepang,  Korea Selatan, , Australia dan New Zealand, serta  Russia. Hal ini bersaing dengan East Asian Community (EAC) yang hanya terdiri atas ASEAN 10 + 3 yang banyak didominasi China, yang  bersifat tertutup dan eksklusif, sedangkan  EAS bersifat inklusif dan telah merobah arsitektur  keamanan Asia. Hal ini melengkapi ARF (Asean Regional Forum) yang mempromosikan perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik melalui dialog dan kerjasama. Di samping itu  APEC (Asia Pacific Economi Cooperation) juga membahas tentang issue-issue keamanan non-tradisional seperti counter terrorisme dan penyakit menular serta keamanan maritim, energi dan lingkungan dan hal-hal yang  lebih luas, di mana AS juga berperanan di dalamnya. AS mempertimbangkan keduanya sebagai instrumen diplomatik terhadap sistem aliansi militer bilateral, khususnya  dengan Jepang. Belum lagi kdrjasama untuk memerangi terorisme di ASEAN ; ASEAN-Australia; ASEAN-Canada; ; ASEAN-India; ASEAN-Japan; ASEAN-Republic of Korea; ASEAN -New Zealand; ASEAN-Pakistan; ASEAN-Russian Federation; dan ASEAN-US;

KEAMANAN KOMPREHENSIF
      
       Istilah “comphrehensive security” yang muncul di dalam Bali Concord II (2003) , semakin populer seiring pula dengan berakhirnya Perang Dingin sekitar tahun 1988,  yang berseberangan dengan harapan masyarakat dunia yang mengharapkan dengan penuh optimisme munculnya perdamaian abadi, baik internal maupun antar negara, berkurangnya kekerasan dan tegaknya ketertiban dunia di bawah kendali PBB.
       Namun yang terjadi pada  tahun 1990-an justru  menimbulkan pertanyaan, karena yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan oleh “non-state actors”  seperti perang saudara,  pelanggaran HAM berat seperti  genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, konflik berdasar identitas, pemanasan bumi (global warming) yang menyebabkan perubahan iklim (climate change) yang membahayakan umat manusia akibat ulah manusia (man made), terorisme yang dipicu oleh  frustasi akibat  perasaan-perasaan  kasenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, “xenophobia”, ketidakamanan  akibat globalisasi yang dirasakan sebagai “corporate globalism” yang menimbulkan “global injustice” (kaji pula peristiwa krisis ekonomi global sebagai dampak krisis dengan center of gravity Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu),  separasi politik, tuntutan  solidaritas agama yang sempit,  yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis dan kelompok radikalis. (Muladi, 2006).
            Dalam perkembangannya istilah “comphrehensive security”         pada dasarnya merupakan “re-organized security concept”  yang     “goes beyond  (but does not exclude) the military to embrace the political, economic and sociocultural dimensions”. (Alagappa, 1998). Oleh Council for  Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP)(20 negara),  “comphrehensive security” didefinisikan sebagai “the pursuit of sustainable security in all fields (personal,  political. economic, social, cultural, military, environmental) in both the domestic and external spheres, essentially through cooperative means”. (CSCAP, 1995).
       Secara tradisional, keamanan telah didefinisikan  dalam kerangka geo-politik, yang mencakup pelbagai aspek  seperti “deterrence, power balancing and military strategy” yang cenderung melekat pada “nation’s security”, hubungan antar negara dan kekuatan militer. Hal ini selama beberapa waktu merefleksikan  “intellectual myopia” atau “intellectal  straitjacket” ( Tan and Boutin, 2001).
       Konsep keamanan komprehensif tersebut mempromosikan apa yang dinamakan “human security” untuk menggantikan kerangka pemikiran yang berorientasi pada “state-centrism”, yang sama sekali meninggalkan  ruang lingkup pengertian keamanan simetrik,   untuk merefleksikan ketidakamanan yang biasa dihadapi oleh manusia baik individual, kelompok atau masyarakat yang bersifat kronis dan kompleks dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan sehari-hari seperti persoalan makanan, tempat berteduh, lapangan kerja, kesehatan, keamanan umum, dan HAM, jauh dari kaitannya dengan hubungan  dengan negara lain sebagai aktor  dan kekuatan militer.
       Doktrin Jepang tentang “human security” dilandasi oleh premis bahwa keamanan nasional tidak hanya berkaitan dengan keamanan yang bersifat militer (military security)  untuk mempertahankan suatu bangsa dari ancaman dari luar, tetapi juga “human security” untuk mempertahankan  bangsa dari ancaman dari dalam, karena stabilitas nasional tergantung pada kondisi dimana manusia individual mempunyai dan merasakan “food security; employment security; social security (education, health and old age pension); energy security; information security (acces to transport and communication). (Rana, 2008 , p.3).
       Canada mensikapi pemikiran tentang  keamanan komprehensif lebih luas lagi  dan mencakup “individual human rights as an integral part of international law and diplomacy”. Dengan demikian terkait di sini “rights and duties” dari negara-negara untuk mengikuti  Preamble Piagam PBB (UN Charter) yang menyatakan  bahwa “ We the peoples of the UN——————“. Jadi bukan “states atau governments”  yang ditekankan untuk menjaga perdamaian dan harmoni internasional. Gangguan terhadap kualitas kehidupan  akan menyebabkan “human insecurity” dan ujung-ujungnya akan mengancam perdamaian dunia, sebab dalam kerangka globalisasi yang menumbuhkan “international society”, aktor-aktor non-negara (non-state actors) memainkan peranan penting di dalam perdamaian dan kemajuan dunia.
       UN Development Programme (Report 1994) menggambarkan bahwa “human security” mencakup “safety from chronic threats such as hunger, disease, and repression, as well as protection  from sudden and harmful disruptions in the pattern of daily life”. Semua dalam kerangka “freedom from want, freedom from fear and freedom to live in dignity” bagi semua orang yang  mencakup tujuh area yaitu : keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan hidup, personal, masyarakat dan keamanan politik.
      Selanjutnya muncul istilah “Roque States” (Noam Chomsky, 2000) yang menggambarkan suatu Negara yang memerintah atas dasar kekerasan (the Rule of Force), tidak taat dan tidak merasa terikat kepada norma-norma hukum internasional (UN Charter, pelbagai konvensi internasional, putusan International Court of Justice), dan sering pula disebut sebagai “outlaw nation” atau “criminal state” yang membahayakan negara tetangga dan dunia internasional.       Untuk itu muncullah pelbagai pemikiran untuk mengembangkan kerjasama keamanan regional atau internasional seperti “ASEAN Security Community” di bawah ASEAN Charter (ART.1.8. “ To respond effectively, in accordance with the principle of comphrehensive security, to all forms of threat, transnational crimes, and transboundary challenges”), kemudian Lombok  Treaty (2007) antara Indonesia dan Australia (2007). Hal ini merupakan ‘legal basis’ pengakuan atas integritas teritorial masing-masing, yang mengatur  kerjasama sbb. :
a.    Defence cooperation;
       Konsep keamanan komprehensif sangat valid di Era pasca perang dingin 1990-an , karena di era globalisasi saat ini tidak ada sesuatu negara yang secara sendirian mampu mengendalikan, mengkoordinasikan kepentingan nasionalnya  melalui diplomasi tradisional, yang mengandalkan penggunaan kekuatan untuk ditaati, karena dalam hal ini yang terlibat politik internasional tidak hanya negara tetapi juga aktor-aktor non-negara . Ditambah lagi bahaya yang ditimbulkan oleh “the failed states” (Failed states can no longer perform basic functions such as education, security, or governance, usually due to  fractious violence or extreme poverty. –Global Policy Forum, 2008),   yang sangat rentan, lemah, dan berada dalam konflik atau krisis yang pemerintahan pusatnya  sangat lemah atau tidak effektif, tidak dapat mengawasi dan mengendalikan  wilayahnya serta  sangat membahayakan keamanan regional dan global. (Indonesia tahun 2011, masuk kategori “warning” (no. 63 dari 177 negara dengan kategori  “alert, warning, moderate, sustainable” melalui 13 indikator).
b.    Law enforcement cooperation (in preventing and combating transnational  crimes, in particular related to : people smuggling and trafficking in persons; money laundering; financing terrorism; corruption; illegal fishing; cyber crimes, illicit trafficking in narcotics drugs and psychotropic substances and its precursors; illicit trafficking in arms, ammunition, explosives and other dangerous materials and the illegal production thereof; and other types of crime if deemed necessary by both parties);).
c.    Counter-terrorism cooperation;
d.    Intelligence cooperation;
e.    Maritime security;
f.    Aviation safety and security;
g.    Proliferation of weapon of mass destruction;
h.    Emergency cooperation;
i.    Community understanding and people- to -people cooperation.
SAARC (1985) (South Asian Association for Regional Cooperation) terdiri atas : India, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afganistan. Akan menusul Korea Selatan, Iran, Myanmar, Russia.
       Hal-hal yang  ditekankan dalam kerjasama keamanan adalah :
1)    Penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial;
2)    Tanggungjawab kolektif untuk memperkokoh perdamaian, keamanan dan kesejahteraan;
3)    Penolakan agresi;
4)    prinsip non-interference dalam masalah internal;
5)    mengembangkan konsultasi;
6)    penolakan kekerasan;
7)    pengembangan  terhadap kebenaran dan rekonsiliasi;
8)    penolakan blokade ekonomi dan boikot serta ancaman penggunaan kekuatan;
9)    batas nasional yang tak boleh diganggu gugat;
10)    penghormatan terhadap HAM , perbedaan kultur, bahasa dan agama serta warisan peradaban;
11)    ketentuan tentang “human security” untuk semua;
12)    penyelesaian perselisihan secara damai;
13)    saling membantu dalam mengatasi bencana alam;
14)    perhatian atas keluhan atas rasa takut atau khawatir;
15)    terbuka, komprehensif dan berorientsi ke depan;
16)    menghargai Piagam PBB, hukum internasional; prinsip good governance, demokrasi dan konstitusi;
17)    menghargai pluralisme budaya, sosial dan agama dan keanekaragaman;
18)    perlakuan khusus terhadap negara-negara yang belum berkembang;
19)    pengembangan “people to people contact”;
       Di samping itu kerjasama pertahanan dan atau keamanan juga dilakukan dengan pelbagai negara seperti dengan India, Korea Selatan, China,  Amerika Serikat dll. al. untuk memajukan industry strategis dan latihan bersama serta pendidikan.
       Dengan Korea Selatan kerjasama sangat maju dalam bentuk “Joint Defence Logistics and Industrial Committee” yang telah membangun kapal “landing plattform dock” bersama PT PAL, overhaul   kapal selam, pembuatan  panser kanon dan rencana membangun Korean Fighter (KF-X).
       Istilah keamanan komprehensif ini dalam perkembangannya dikaitkan dengan “non-traditional security” (NTS) atau “non-military security threat”  atau “non-conventional security threat” atau “asymetric security threat”. Digunakannya istilah “security” dalam hal ini dimaksudkan agar  masalahnya memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari negara-negara di dunia, karena potensi viktimisasi yang ditimbulkannya terhadap umat manusia sangat besar.
       Kita tidak dapat menutup mata bahwa pada 50 tahun terakhir dalam kerangka proses globalisasi, pertumbuhan dinamis masyarakat dunia luar biasa, yang diwarnai oleh pelbagai inovasi di segala bidang. Namun demikian kita juga tidak buta terhadap kenyataan, bahwa terutama sejak krisis ekonomi di Asia orang juga disadarkan oleh keterbukaan dan interdependensi serta sifat transnasional dari hal-hal yang bersifat mencederai tidak hanya negara, tetapi juga “human security”. Contoh terakhir adalah krisis ekonomi global yang melanda dunia, akibat perilaku korporasi multi nasional di Amerika Serikat yang berperilaku jauh dari etika bisnis.
      Kejadian terakhir di Indonesia yang menjurus terrorisme yang diarahkan untuk mencederai simbol-simbol Negara oleh kelompok radikalis dapat dikatakan merupakan sinergi (hybrid) antra ancaman yang simetrik dan asimetrik.
       Kita  sadar bahwa masalah keamanan selalu didominasi oleh keprihatinan tradisional seperti kedaulatan, kemerdekaan politik dan militer serta pertahanan sampai dengan keamanan regional.
       Meskipun demikian kenyataan yang terjadi adalah  munculnya tantangan-tantangan baru seperti  ancaman terhadap kesehatan (penyakit infeksi menular seperti SARS, flu burung dll), pengangguran, kemiskinan,  krisis ekonomi, bencana alam (tsunami) , degradasi lingkungan hidup, migrasi manusia yang tidak tertib, kompetisi untuk memperoleh sumberdaya alam, kejahatan transnasional terorganisasi, perdagangan illegal  narkoba, terorisme dan saling ketergantungan ekonomi, yang sangat berbahaya baik bagi negara maupun umat manusia.
       Hal ini sama sekali telah merobah pandangan manusia, bahwa ancaman bahaya keamanan  tidak hanya bersumber pada hal-hal yang bersentuhan dengan terminologi geopolitik, yang meliputi “deterrence, power balancing and military strategy” sehubungan dengan pertahanan dari serangan militer  dari luar saja, yang sebelumnya  merupakan fokus eksklusif dari kebijakan keamanan. Dengan demikian pengertian keamanan dalam arti sempit (narrow definition of security) mulai dipertanyakan dan seharusnya juga  mencakup ancaman keamanan yang non- militer.
       Human security konsep menyadarkan kita bahwa apa yang dinamakan “people centered view of security” sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka terciptanya stabilitas baik secara nasional, regional maupun global. Suatu konsorsium  yaitu Consortium on  Non-Traditional Security Studies in Asia mendefinisikan NTS sebagai “challenges to the survival  and well-being of peoples and states that  arise primarily  out of non military sources, such as climate change, resource scarcity, infectous deseases (SARS, pandemi avian flu),  natural disasters, irregular migration, famine, people smuggling, drug trafficking and transnational crime”. Krisis finansial 1997-1998, bencana asap, terorisme, TOC, bancana alam (tsunami) termasuk di dalam ruang lingkup NTS.
       Bahaya keamanan non-tradisional pada dasarnya  cenderung bersifat transnasional, yang penanggulangannya harus didasarkan atas kerjasama antar negara dan bahaya ini mencakup 3 (tiga) kategori :
       Bahaya alam (nature threat) seperti bahaya penyakit infeksi menular misalnya virus HIV/AIDS, SARS, H5NI, bencana alam, “climate change/global warming” karena ulah umat manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca secara tidak terkendali, dalam proses industrialisasi (karbondioksida) dan deforestisasi;
       Bahaya terhadap ekonomi dan pembangunan (economic and development threat) seperti dampak negatif globalisasi (the worldwide phenomenon of technological, economic, political, and cultural exchanges, brought about by modern communication, transportation and legal infrastructure as well as the political choise to consciously open cross border links in international trade and finance) yang cenderung menguntungkan negara-negara maju dengan mengesampingkan solidaritas sosial, demokrasi, egalitarianisme, HAM ;  urbanisasi; peledakan penduduk; kemiskinan; penganggguran; krisis ekonomi;  krisis energi; dan
         Bahaya sosial dan politik (social and political threat) yang mencakup konflik etnik, agama dan budaya, terorisme, kultur militerisme, kejahatan terorganisasi, bahaya narkoba, ketidaksetaraan gender, perompakan di laut, “illegal fishing, illegal logging dan illgal mining”, penyelundupan;  ekstrimisme, migran gelap, perdagangan manusia (termasuk perdagangan organ tubuh), gerakan separatis, radikalisme dan sebagainya. (Feng, 2007).
          Khusus tentang “global warming and climate change”, masalahnya sangat aktual, sebab pelbagai bencana alam yang ditimbulkannya seperti meningkatnya gelombang panas, peningkatan curah hujan yang menimbulkan banjir, peningkatan badai tropis, cuaca buruk, pengurangan salju dan gletzer, munculnya penyakit-penyakit endemi, kenaikan air laut, peningkatan suhu di permukaan bumi  dan sebagainya, di samping faktor alam juga karena ulah manusia yang tidak terkendali di bidang industri, kendaraan bermotor, deforestasi, , pertanian, manufaktur, dll, yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca  (GRK) di atmosfir (CO, CH4, N2 dll). Dengan demikian sangat dibutuhkan kerjasama antar negara baik antar negara maju  (emission trading, joint implementation) maupun antara nergara maju  dengan negara berkembang (clean development mechanism) untuk melakukan langkah-langkah mitigasi (memperlambat) maupun adaptasi (menyesuaikan diri) terhadap perobahan iklim (climate change)  tersebut (Muladi, 2008).
     Dalam beberapa hal bahaya terhadap keamanan non-tradisional menimbulkan kondisai “overlap” di mana  “soft security” berinteraksi dan bersinergi  dengan “hard security”  yang menimbulkan dilemma   terhadap keterlibatan militer dalam suasana demokrasi, mengingat hal ini cenderung  bisa mencederai  kedaulatan negara  dan bahaya terhadap masyarakat sekaligus. Contohnya adalah terorisme, perompakan di laut dan ekastremisme serta  keberadaan kelompok bersenjata transnasional.  Terkait di sini apa yang dinamakan dalam kehidupan militer sebagai “military operation other than war”.(vide UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 butir b). (mengatasi separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dengan sitem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu kepolisian negara  RI dalam rangka keamanan  dan ketertiban  masyarakat  yang diatur dalam UU; membantu pengamanan  tamu negara setingkat  kepala negara dan perwakilan pemerintah  asing yang sedang  berada di Indonesia, membantu menanggulangi  akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan  kemanusian; membantu pencarian  dan pertolongan  dalam kecelakaan (S and R)  dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan). Pelaksanaan OMSP tergantung pada kebijakan dan keputusan politik Negara (Pasal 7 yat 3);    
       Atas dasar Pasal 15 UU No. 3 tahun 2002 tentang  Pertahanan Negara,  diisyaratkan pembentukan semacam Dewan Keamanan (istilahnya “ Pertahanan”) Nasional atau di AS The National Security Council  yang berfungsi memberi nasehat kepada Presiden  dengan memperhatikann integrasi berbagai kebijakan dalam negeri, luar negeri, militer dan departemen/badan lainnya, untuk bekerjasama secara efektif dalam berbagai masalah menyangkut keamanan nasional.
       Hal ini diharapkan dapat menjembatani dikotomi antara tugas TNI dan POLRI menurut Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yang memisahkan tugas TNI ( sebagai alat Negara bertugas  mempertahankan, melindungi, dan memelihara  keutuhan dan kedaulatan Negara) dan tugas POLRI (sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum). Hal ini dapat dikatakan sebagi kerjasama keamanan di tingkat nasional.
       Kofi A. Annan pada laporannya semasa  menjabat Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi adanya 6 kelompok  ancaman atau bahaya bersama (six clusters of threats) yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia yaitu ancaman sosial ekonomi berupa kemiskinan, penyakit menular dan degradasi lingkungan; konflik antar negara,  konflik internal negara termasuk perang saudara, genosida dan kekejaman berskala besar lainnya; senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi; terorisme dan kejahatan lintas negara terorganisasi (TOC). (Annan, 2005).
     Dari sini nampak bahwa bahaya bersama terhadap keamanan manusia  di masa depan akan bersifat dua dimensi, yaitu bahaya keamanan yang tradisional (konflik antar negara) yang masih ada seperti konflik China-Taiwan, Korea Utara-Korea Selatan, India-Pakistan dll. dan bahaya keamanan non -tradisional di atas.
       Sehubungan dengan ini “South African  White Paper on Defence” mendefinisikan keamanan (security) sebagai :
“an all-encompassing condition  in which individual citizens live in freedom, peace and safety; participate fully in the process of governance; enjoy the protection of fundamental rights; have access to resources and the basic neccecities of life; and inhabit an environmental which is not detrimental to their health and well-being” 
(Len le Roux, 1999).
       Selanjutnya dikatakan bahwa di tingkat nasional tujuan kebijakan  keamanan (security policy)  mencakup  konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan suatu lingkungan hidup yang aman; pengurangan signifikan tingkat kejahatan, kekerasan,  instabilitas politik. Stabilitas  dan pembangunan saling memperkuat satu sama lain  (mutually reinforcing) dan berkaitan satu sama lain (inextricbly linked). Di tingkat internasional tujuan kebijakan  keamanan mencakup usaha untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik, dan promosi keamanan regional.
       Presiden AS Harry S. Truman menegaskan bahwa “NATIONAL SECURITY DOES NOT CONSIST ONLY OF AN ARMY,  A NAVY, AND AIR FORCE ….IT DEPENDS ON  A SOUND ECONOMY ….ON CIVIL LIBERIES AND HUMAN FREEDOM.” Dengan demikian keamanan selalu dipengaruhi  oleh lima hal utama : militer, politik, ekonomi , social dan lingkungan. Militer, ekonomi, teknologi maju, politik stabil dan kehidupan social budaya kohesif.
       Untuk itu dapat difahami bahwa di dalam kerjasama keamanan (security cooperation) antara Indonesia dan Australia (Lombok Treaty, 2008) yang disetujui oleh kedua negara, mencakup tidak hanya “defence cooperation” yang bersentuhan dengan angkatan bersenjata (armed forces) kedua negara , tetapi juga mencakup “law enforcement cooperation” dalam rangka penanggulangan  kejahatan transnasional (people smuggling and trafficking in persons, money laundering, financing of terrorism, corruption, illegal fishing, cyber crimes, illicit trafficking in narcotics drugs and psychotropic substances and its precusors, illicit trafficking in arms, ammunition, explosives and other dangerous materials and the illegal production thereof; and other types of crime if deemed necessary by both Parties) dan  “counter-terrorism cooperation” dan lain-lain. Dalam hal ini keamanan harus ditafsirkan sebagai “comphrehensive security” , yang mencakup pula “non military security”.
       Sebagai referensi dapat dikemukakan pula kebijakan keamanan komprehensif Canada yang mencakup elemen militer dan non-militer (national soft power)  yang dirumuskan sebagai “The Five D’s of Security”yang mencakup :
•    Development – Measures to create the kind of economic, social, and environmental conditions that are conducive to sustainable peace and stability;
•    Democracy – Measures to promote good governance that emphasize political inclusiveness and participatrion, as well as respect for human rights;
•    Disarmament – Measures to prevent excessive and destabilizing accumulations of arms and  to prohibit weapons of mass destruction;
•    Diplomacy – Engagement in multilateral efforts toward the prevention of armed conflict, the peaceful management of political conflict, the development  of a rules-based international order, and the promotion of development, democracy and disarmament;
•    Defence – The capacity to resort to the use of force in extraordinary circumstancew in support of the full range of peace and security efforts; (Regehr, 2005)

PENDEKATAN DIKOTOMIS

a.    Referent : Keamanan Tradisional (KT) melindungi batas-batas negara, rakyat, lembaga dan nilai-nilai yang berkaitan dengan negara;  Keamanan  Non-Tradisional (KNT) melindungi kesejahteraan umat manusia ;
b.    Ruang Lingkup (Scope) : KT berusaha mempertahankan  integritas dan wilayah negara dari serangan agresi eksternal (deter or defeat); KNT juga berusaha memperluas  ruang lingkup untuk melindungi dari  ancaman yang lebih luas jangkauannya  termasuk lingkungan, polusi, penyakit menular dan deprevasi atau kerugian ekonomi;
c.    Aktor : KT  menampakkan adanya peran  negara dan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan untuk menjamin daya survival; KNT melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi tetapi juga partisipasi dari aktor lain yaitu organisasi regional, internasional dan NGO termasuk komunitas lokal;
d.    Sarana (means) : KT menyandarkan diri kepada pembangunan kekuatan nasional atau militer yang berakibat perlombaan senjata dan aliansi militer; KNT tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai sarana  keamanan.
       Snow, dalam bukunya “National Security for a New Era “ (2007), menggambarkan dikotomi antara “symetrical and asymetrical warfare” sebagai berikut :
1)    Di dalam perang simetrik (komotasi Amerika dan Eropa modern) , perang dilakukan  secara tradisional, mendayagunakan kekuatan militer konvensional, kedua pihak  terorganisasi dengan baik (pakaian uniform   dengan pangkat yang jelas, terdiri atas AD, AL dan AU),     memiliki kepentingan politik yang berseberangan,  mewakili  negara/ pemerintah  yang  berdaulat, dan menerima  hukum atau konvensi ingternasional tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam perang (mi. Konvensi Jenewa 1948) sebagai kehormatan. Contoh dua Perag Dunia. Bentuk ini juga bisa dilakukan baik secara unilateral maupun multilateral;
2)    Perang asimetrik (konotasi model Asiatic dan Timur Tengah) yang berlawanan dengan perang simetrik, pelaku mewakili  kelompok kepentingan yang menentang negara yang menjalankan perang simetrik, pelaku tidak mewakili negara berdaulat , tidak tunduk pada standar tradisional (mis. Pejuang gerilya)   dan sama sekali menolak berlakunya hukum atau konvensi perang yang dianut oleh mereka yang melakukan  perang secara konvensional; Mereka tidak berusaha  mengendalikan pemerintahan sebagai tujuan utama, juga tidak mewakili pemerintahan dan tidak tunduk pada konvensi atau hukum perang yang dianut lawan;
3)    Perang asimetrik dilakukan karena mereka sadar tidak akan mampu berkompetisi dengan lawan yang kuat dengan cara -cara simetrik (Goulding : “ approach by which  weaker oppnonents have sought to neutralized  their enemy’s  technological  or numerical  superiority  by fighting  in ways or  on battlefields  that nulify it“.  Dengan demikian apabila  di satu kesempatn tidak akan menang, di kesempatan lain  dapat diharapkan kemungkinan menang;
4)    Yang menarik adalah negara-negara yang semula taat melakukan perang simetrik mulai tertarik juga menggunakan cara-cara asimetrik. Contoh Amerika menerapkan : “pre-emptive strike”, membuka “Guantanamo detention center” dan mendayagunakan “drone” dengan alasan yang dibadapi adalah “illegal combatant”;

      GLOBAL TRENDS

             Suatu dialog tentang masa depan yang dilakukan oleh National Intelligence Council (NIC) , suatu lembaga studi strategis  di lingkungan US Intelligence Community menggambarkan beberapa kecenderungan menonjol, yang pada dasarnya mengandung “drivers” bagi munculnya bahaya non-tradisional yang antara lain adalah  sebagai berikut :
•    Peledakan penduduk terutama di negara-negara berkembang akibat meningkatnya harapan hidup karena kemajuan teknologi kesehatan  dan menurunnya angka kematian bayi serta tidak effektifnya keluarga berencana  akan meningkatkan arus urbanisasi serta mengalirnya imigran gelap lintas negara  ke negara-negara maju, yang memicu instabilitas dan ketegangan sosial dan politik;
•    Permintaan terhadap kebutuhan air dan energi semakin meningkat, khususnya di negara-negara industri, yang cenderung menimbulkan ketegangan politik internasional;
•    Perkembangan IPTEK yang maju pesat di bidang-bidang IT, bioteknologi, dan nanoteknologi, yang dapat memicu pula terjadinya perkembangan pesat terhadap senjata-senjata pemusnah masal (WMD), termasuk kemungkinan pemanfaatannya oleh para teroris dan penjahat transnasional terorganisasi (weapon proliferators, narcotictrafickers) serta negara-negara yang tidak stabil (fail state, rogue states)  yang dapat membahayakan keamanan dunia; Dalam hal ini ada istilah “cyber-warfare”  dalam bentuk perang informasi yang bersifat ofensif dengan target sistem komputer yang potensial  sangat berbahaya,  mulai terhadap system telekomunikasi, keamanan dan perbankan atau sering disebut “digital Pearl Harbor”;
•    Issue pencemaran lingkungan dan degradasi lingkungan akan tetap menjadi fokus negara-negara di dunia untuk mengatasinya melalui mitigasi dan adaptasi, disertai usaha untuk mengembangkan alternative –energy ;
•    Perkembangan ekonomi global terjadi dan dipicu oleh arus cepat dan tidak terbatas atas informasi, ide, nilai-nilai kultural, modal, barang dan jasa, serta manusia. Hal ini di samping menguntungkan negara-negara maju, juga akan menimbulkan permasalahan besar  di  lingkungan regional, negara-negara, kelompok yang merasa ketinggalan (tidak mampu, tidak effektif) , dengan akibat stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterasingan budaya. Hal ini akan menggerakkan ekstrimisme politik, etnik, ideologi dan agama, yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang menimbulkan konflik baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
•    Di dalam “national dan international governance”  peranan negara akan tetap dominan, tetapi sulit mengawasi dan mengendalikan arus informasi, teknologi, penyakit menular, migran, senjata, dan transaksi finansial, baik yang sah maupun tidak sah serta lintas batas negara. Dalam hal ini peranan “non-state actors” sangat besar, baik berupa  “for-profit sector” seperti MNC; “non-profit sector or organizations”  di bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial serta proyek kemanusiaan lainnya, melalui pelayanan informasi, dan keahlian, advokasi kebijakan serta bergerak melalui organisasi internasional; maupun dalam bentuk “traditional communal groups”, baik bersifat keagamaan maupun ethnik yang bergerak  di bidang HAM, lingkungan hidup, sosial dan sebagainya.
•    Negara-negara adikuasa, khususnya AS akan menghadapi 3 (tiga) jenis ancaman :
(1)    “asymmetric threats” di mana negara-negara dan aktor-aktor non-negara yang bermusuhan akan menghindari konflik langsung secara militer, tetapi mengembangkan strategi, taktik, dan persenjataan modern, untuk memperkecil kekuatan AS dan mengeksploitasi kelemahannya;(the fourth generation of war);
(2)    Penggunaan senjata-senjata pemusnah masal (WMD) termasuk senjata nuklir (peluru kendali)  oleh Russia, China, Korut, Iran, yang dapat menyerang AS dan secara potensial terjadi penyebarluasan secara inkonvensional WMD (nuklir, biologi, kimia)  baik oleh negara-negara atau aktor non-negara;
(3)    Ancaman militer regional dimana beberapa negara  memelihara kekuatan militer besar dengan menggabungkan konsep-konsep dan teknologi Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin;
•    AS akan tetap merupakan pemegang hegemoni kekuatan utama dalam masyarakat dunia baik di bidang ekonomi, teknologi, militer dan diplomasi, sehingga akan mendapat manfaat besar dari proses globalisasi yang sangat intensif. (NIC, 2000)  

PERGESERAN HAKIKAT LINGKUNGAN KEAMANAN ABAD 21

       Selama  kurang lebih 15 tahun terakhir masyarakat di dunia menjadi saksi terjadinya  3 hal yang berkaitan satu sama lain, yaitu  : berakhirnya Perang Dingin; keruntuhan Marxisme-Leninisme sebagai suatu ideologi revolusioner di dunia; dan bangkitnya  suatu lingkungan keamanan dunia yang baru. Lingkungan strategis telah mengalami  suatu transformasi  dari apa yang oleh John Lewis Gaddis dikatakan  sebagai the “Long Peace’of the 20 century Cold War” ke arah  suatu situasi yang oleh US Pentagon  digambarkan  sebagai a “Long War’ against the diffuse of an Islamist insurgency”.(Evans, 2007)

       Selama Perang Dingin (Long Peace) abad 20 terjadi  banyak perang regional mulai dari perang  Korea terus ke Vienam dan selanjutnya  Afganistan, tetapi stabilitas struktural tidak pernah goyah  sebab tidak terjadi perang utama  antara dua kekuatan besar.  Digambarkan bahwa persiapan perang memang terjadi antara Pakta Pertahanan NATO dan Pakta Warsawa, yang digambarkan sebagai suatu “symphony orchestra”  yang megah dengan tahapan (lembaran musik)  yang bisa diperkirakan  dan dimengerti dengan baik oleh masing-masing musisi.  Saat ini dalam suasana “Long War”  Abad 21 persiapan konflik bersenjata menyerupai musik jazz (jazz playing), dengan segala improvisasinya dan akan sulit diramalkan bentuk musik yang akan terdengar.  
       Kejadian 11 September 2001 merupakan gejala  mengerikan tentang terjadinya perobahan mendalam  di dunia . Teknologi telah menyebarkan  kekuatan jauh dari pemerintah dan memperkuat  individu dan kelompok untuk berperanan dalam politik dunia termasuk menimbulkan kerusakan secara besar-besaran untuk melawan pemerintah. Privatisasi telah meningkat  dan terorisme  merupakan  privatisasi perang (terrorism is the privatization of war). Kejadian 11 September berasal dari globalisasi dari kekerasan informal sebagai kategori baru  dari “asymmetric warfare” yang diprakarsai oleh “non-state actors”.
       Di dalam perkembangan “the Long War”  terjadi apa yang oleh Blok Barat disebut sebagai bentuk baru dari penyebaran  senjata pemusnah masal, dan penyebaran rasa takut terorisme (novel setting of diffusion  and diversification  of weapons of mass destruction, percolating global turbulence, and widespread  fear of terrorism). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter atau hakekat perang telah berobah.
       Namun harus dicatat bahwa berkembangnya bahaya asimetrik yang bersifat dan berdimensi   “new multi-centric environment” tidak dengan sendirinya akan menghapuskan bahaya tradisional yang bersifat simetrik (state-centric world order).  Yang terjadi adalah “the two worlds of world politics”, dimana interaksi dunia yang berkarakter simetrik atau  “state centric” dan  dunia asimetrik berupa  “multicentric world” semakin meningkat  dan menciptakan  bentuk konflik bersenjata yang  berubah-ubah dan sulit diprediksi sebelumnya. 
       Apa yang menjadikan lingkungan strategis abad 21 begitu  bergolak bukanlah  faktor perobahan itu sendiri, tetapi karena kompresi atau tekanan dan  saling keterkaitan  dari perobahan yang cepat antara   dunia “the state- centric”  dan “multi-centric”  akibat penggunaan jaringan elektronik.
       Dalam hal ini dua cabang  sistem keamanan global  yang telah berkembang  mengandung 3 (tiga) kecenderungan: (a) pergeseran pemikiran yang  berorientasi pada teritorialitas kearah keterhubungan (connectedness) dan pengurangan frekuensi  perang antar negara; (b) kekaburan perbedaan  antara negara dan masyarakat serta kebijakan  luar negeri dan domestik sehingga menciptakaan  suatu kebutuhan  nasional tentang kebijakan keamanan; dan (c) penggabungan  dari  bentuk –bentuk konflik bersenjata yang konvensional dan tidak konvensional. Dalam hal ini dikatakan bahwa “the most powerful weapon in the world, the ability to manage every aspect of a conflict from one operation centre”. 
           Jenkins menggambarkan perbedaan antara musuh dunia Barat di Era Perang Dingin dan  yang berkembang di abad 21 sebagai berikut :
“The enemies  of yesterday were static, predictable, homogenous, rigid, hierarchical, and resistant to change. The enemies of today are dynamic, unpredictable, diverse, fluid, networked, and constantly evolving” (Evans, 2007).
       Logika dari timbulnya perang asimetrik pada dasarnya berkaitan  dengan ketidakseimbangan  kekuatan dan teknologi perang antara kekuatan atau negara yang beselisih (mis. Palestina menghadapi Israel; Al Qaeda melawan AS), sehingga menerapkan taktik yang tidak konvensional. Yang lemah mengklaim punya hak untuk menggunakan taktik tidak konvensional, yang terdiri atas  serangan terhadap penduduk sipil, karena merupakan jalan satu-satunya  untuk mengimbangi kekuatan musuh. ereka mengklaim dirinya sebagai pihak yang tidak beruntung menghadapi perang yang tidak imbang.
       Dengan demikian nampak adanya dua dimensi bahaya terhadap baik negara maupun manusia di masa depan pasca Perang Dingin. Di samping tetap adanya ketegangan antar negara seperti antara India dan Pakistan yang sama-sama memiliki senjata nuklir, munculnya kekuatan baru seperti China, kecurigaan AS dan Barat terhadap negara-negara yang dianggap sebagai  “roque States” (Korea Utara, Iran), intervensi antar negara dalam masalah-masalah konflik antar nagara (di Afrika),   muncul “new threat patterns” seperti : kejahatan transnasional terorganisasi, perdagangan senjata-senjata ringan (small arms) , perompakan di laut bebas, terrorisme yang melengkapi dirinya dengan senjata-senjata pemusnah massal, “information warfare”, ancaman terhadap kedutaan-kedutaan besar, kapal, pesawat udara dan asset-asset lepas pantai, migrasi illegal, dan degradasi lingkungan.

      GENERASI KE-4 DAN KE-5 PERANG

       Terkait dengan apa yang telah dikemukakan di atas, perlu dikaji apa yang dinamakan Generasi Keempat Perang (Fourth Generation of War – 4GW)  sebagai berikut:
•    Generasi I : perang modern  terjadi antara 1648-1860.  Perang ini merupakan perang dalam barisan dan lajur, di mana perang dilakukan secara formal dan medan perang yang tertib dan rapi serta linier. Hal ini dikaitkan dengan kultur militer yang penuh keteraturan. Hal-hal yang membedakan antara orang sipil dan militer seperti pakaian seragam, pemberian hormat, dan  pangkat, pada dasarnya merupakan  produk Generasi I ini  dan dimaksudkan  untuk menegakkan  budaya ketertiban. Generasi I ini didominasi oleh “massed manpower”  seperti yang terjadi dalam perang Napoleon;
•    Generasi II : perang dikembangkan  oleh  Tentara Perancis, selama Perang Dunia I, dengan mengedepankan  daya tembak atau “mass firepower” yang sebagian besar memanfaatkan  tembakan meriam tidak langsung. Doktrin yang dikembangkan adalah “ The artillery conquers,  the cavalry as the attacker and  the infantry occupies”. Daya tembak yang terkendali secara terpusat dan hati-hati disinkronisasikan dengan  menggunakan  rencana yang khusus dan terperinci dan teratur bagi infantri, tank dan artilery di mana komander  sangat memegang peranan;
•    Generasi III  : perang  yang sebenarnya juga merupakan produk PD I dikembangkan oleh Tentara Jerman dalam PD II yang dikenal secara luas sebagai “Blitzkrieg” atau perang dengan maneuver,  didasarkan atas  daya tembak dan menghabiskan tenaga lawan (attrition), tetapi  mengutamakan  kecepatan, daya dadak, dan kekuatan mental serta fisik. Sebagai pengganti  doktrin “close with and destroy” motto yang lain yang dikembangkan  adalah “bypass and collapse”. Generasi ketiga ini bersifat “non-linier”. Ketertiban menentukan hasil yang akan dicapai, tetapi tidak menentukan cara. Inisiatif lebih penting daripada ketaatan.
•    Generasi IV :  desentralisasi dan inisiatif  yang berasal dari generasi ketiga diambil alih oleh Generasi IV perang. Yang sangat menonjol dalam Generasi IV ini adalah perobahan radikal terhadap norma yang dihasilkan oleh perjanjian Westphalia 1648 bahwa negara adalah yang memonopoli perang, karena di seluruh dunia militer negara  dalam generasi ini bertempur dengan  “non-state opponents”, seperti al Qaeda dan organisasi-organisasi teroris lain. Dalam generasi ini sebenarnya yang terjadi adalah berulangnya  budaya perang di masa  lalu di mana yang terlibat konflik bukanlah negara, tetapi keluarga, suku, penganut agama, kota, dunia usaha yang menggunakan segala cara. Generasi keempat ini  mengembangkan apa yang dinamakan “insurgency”, bersifat asimetrik  yang mendayagunakan  segala jaringan yang tersedia  -politik, ekonomi, sosial, militer- untuk meyakinkan  pengambil keputusan musuh bahwa tujuan strategis mereka  tidak dapat dicapai atau sangat mahal. (Lind, 2007).
Karakter lain adalah bersifat transnasional, tidak mengenal “battlefield” yang pasti, tidak membedakan sipil dan militer, tidak mengenal masa perang dan damai, tidak mengenal “front-line”, dan bergerak melalui kelompok-kelompok kecil. Contohnya adalah terorisme.
      “As the world moves further away from the 20th century concept of the Cold War, it becomes increasingly clear that the very nature of warfare itself has  changed. The Old  Style conflicts were about overpowering the enemy and winning ground. The new wars are about ideas, belief systems and ideologies. The battle is no longer about winning territory, it is about winning minds”.
•     Generasi V : “Fifth Generation of Warfare” yang disebut sebagai “Information Operations/Warfare” melalui mass media, internet (cyber warrior) yang dapat menimbulkan kerusakan  luar biasa di segala bidang (ekonomi, pertahanan, transportasi, politik   dll). (Patriot Post, 2007)
             Dalam menghadapi Generasi IV dan Generasi V perang ini, khususnya yang dikendalikan oleh “non-state actor” dan “rogue state” (states considered threatening to the world’s peace, such as being ruled  by authoritarian regimes that severely  restrict human rights, sponsor terrorism, and seek to proliferate weapons of mass destruction)  Amerika Serikat  menerapkan “anticipatory strike/self defence”.  Bahkan saat ini bersama sekutu-sekutunya AS  menerapkan “Proliferation Security Initiatives”(PSI) yang memungkinkan negara-negara pendukung PSI  memegat kapal-kapal asing dan kapal-kapal lainnya yang berlayar di laut bebas dan di perairan nasional jika dicurigai  membawa senjata pemusnah massal (WMD) dan atau bahan-bahannya untuk mencegah penyebarannya, khususnya dari atau ke negara-negara yang dicurigai mengembangkan senjata nuklir atau WMD lainnya.

DOKTRIN KETAHANAN NASIONAL DAN KEKUATAN NASIONAL.

       Doktrin  Ketahanan Nasional (National Resilience) mulai disadari bangsa Indonesia setelah secara relatif dapat melewati krisis keamanan tradisional pasca kemerdekaan yang banyak menyentuh masalah-masalah pertahanan (defence) sebagai faktor dominan,  sehingga Bung Karno memunculkan keberadaan Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1965.  Kemudian Doktrin Ketahanan Nasional  di Era Presiden Suharto  bersifat khas (unique and different), – yang melihat kehidupan nasional sebagai sistem sosial dan sistem alamiah yang utuh –  khususnya apabila disandingkan dengan Doktrin Kekuatan Nasional (National Power) yang diadopsi oleh negara-negara  adi kuasa.
       Doktrin Ketahanan   Nasional erat sekali kaitannya dengan Tujuan Nasional yang terpateri dalam  Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “. Doktrin Ketahanan Nasional, sekalipun tidak pernah menafikan elemen “outward looking” sebagai lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, namun cenderung bersifat defensif dan mementingkan pendekatan “inward looking”. Tannas mengandung kemampuan untuk segera bangkit dari krisis (engineering resilience), kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan positif (ecological resilience) dan kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di depan (anticipatory resilience).
       Sebaliknya Doktrin Kekuatan Nasional (National Power), cenderung bersifat ofensif dan militeristik. Dalam hal ini fokus terhadap “power” diarahkan sebagai sarana (means), kekuatan (strength) dan kemampuan (capacity) yang menyediakan “the ability to influence the behavior  of other actors in accordance  with ones own objectives”. Hal ini diadopsi dalam arena internasional, baik sebagai tujuan sesaat, maupun sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir. Doktrin ini cenderung offensive, milteristik, berwawasan ke luar dan  bersifat kontekstual,  serta hanya dapat dievaluasi  dalam kerangka seluruh determinan  dalam kaitannya dengan  pelaku-pelaku lain  dan situasi dimana kekuatan harus diterapkan (Jablonsky, 2006).   
       Namun demikian tidak berarti bahwa antara keduanya tidak terdapat persamaan  (similarities) . Dalam hal ini persamaan antara keduanya yang bisa diidentifikasi adalah adanya kesadaran adanya hubungan multidimensional  antar elemen atau determinan, baik natural maupun sosial; adanya kaitan determinan satu sama lain dan bersifat dinamis, karena sifat determinan tersebut tidak bersifat kemampuan abstrak, tetapi hanya dapat dinilai  dalam hubungan dengan negara lain. Dalam hal ini Doktrin Kekuatan Nasional memfokuskan diri pada keunggulan kompetitif, sedangkan Doktrin Ketahanan Nasional  memfokuskan diri pada evaluasi tentang keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
       Persamaan logis yang muncul adalah bahwa baik doktrin tannas  maupun kekuatan nasional sama-sama menghindari kesalahan akibat terjebak hanya dalam fokus pada satu determinan semata-mata (Morgenthau ; “the fallacy of single factor”).
       Persamaan yang lain adalah karakter “situasional”, karena beberapa  elemen  atau determinan atau kombinasi  antar elemen tidak dapat diterapkan  dalam situasi-situasi khusus  sehubungan dengan kompleksitas  dari lingkungan strategis. 
       Dalam hal ini bagi Doktrin Ketahanan Nasional mungkin bahaya yang datang bersifat baru, terlalu cepat atau terlalu besar untuk dihadapi, dan bagi Doktrin Kekuatan Nasional penerapan kekuatan selalu didasarkan atas analisis biaya dan hasil (cost and benefit analysis).   
       Jablonsky menyatakan bahwa “elements of national power” terdiri atas determinants  natural (geography, population, natural resources) dan determinants sosial (economic, military, political, psychological, informational). Oleh Fendrick , ditambahkan elemen diplomasi sebagai suatu “instrument of national power”.

Terima Kasih
Categories: Sanitation
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: