Home > Kebijakan Lingkungan > KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PERMASALAHANNYA

KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PERMASALAHANNYA

Hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara/pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup 1. Jika Kebijakan lingkungan kemudian dirumuskan dalam rangkaian norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, maka dalam arti sempit dapat disebut sebagai kebijakan hukum lingkungan atau sering pula disebut politik perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.2  Timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kebijakan hukum lingkungan itu?
Yang dimaksud dengan kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya. Pertanyaan lanjutannnya adalah kebijakan hukum yang bagaimanakah yang secara sistemik dan efektif berpotensi mewujudkan tujuan kebijakan lingkungan? Mengapa dalam faktanya malah justru peraturan perundang-undangan tidak sedikit memberikan kontribusi yang cukup siginifikan dalam hal terjadinya masalah lingkungan?  
Pemikiran yang didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi buruknya pengaturan pengelolaan lingkugan hidup di Indonesia adalah karena kebijakan peraturan perundang-undangan yang sengaja didesain (atau mungkin juga karena “kelalaian”) untuk tidak cukup efektif  mencegah dan menyelesaikan masalah lingkungan. Kelemahan ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang cenderung bersifat pragmatis, reaktif, sektoral, parsial dan berjangka pendek, seperti ketidaklengkapan penggunaan fungsi manajemen lingkungan, belum terurai dengan utuh penormaan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan, pengaturan kelembagaan yang sangat parsial, pasal perizinan yang sumir, norma pengawasan yang tidak jelas, belum lengkapnya pengaturan tentang hak-hak prosedural masyarakat, belum didayagunakan pengaturan berkenaan dengan persyaratan penaatan, instrumen ekonomi, rumusan sanksi administrasi dan pidana yang tidak implementatif, dsb. Dengan demikian, tidak sedikit terjadi disharmoni antara peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan perundang-undangan sektor, yakni berupa konflik, kontradiksi, tumpang tindih, gap, dan inkonsistensi.
Adapun titik lemah dari keberadaan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah tidak cukup mampu menempatkan dirinya sebagai UU yang menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan (atau dengan perkataan lain sebagai undang-undang yang berfungsi “payung”) terhadap UU “Sektor”. Bahkan UU “sektor” ini dalam tataran pelaksanaanya justru lebih dominan dan malah terkesan mengenyampingkan  keberlakuan UUPLH.
Isu lainnya adalah bahwa berkaitan dengan perkembangan pemikiran dan konsep pengelolaan lingkungan yang terjadi di dunia internasional, maka komitmen global Indonesia perlu pula menjadi perhatian dalam mengisi substansi perundang-undangan lingkungan hidup, misalnya perlu dimuatnya prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan yang Baik (Good Environmental Governance) dan Penglolaan Pembanguan Berkelanjutan yang Baik (Good Sustainable Devlopment Governance) secara utuh dan rinci, seperti adanya:  
a.    Intergenerational equity;
b.    Intragenerational equity;
c.    The precautionary principle;
d.    The internalization of externality;
e.    Pollution Prevention;
f.    Polluter Pays Principle;
g.    Strict Liability and  Absolute Liability;
h.    Shifting of burden of proof;
i.    Transboundary Principle;
j.    Extraterritoriality Principle.
Asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy)  yaitu antara lain:
a.    abatement at the source;
b.    best practicable means/best technical means;
c.    stand still principle;
d.    principle of regional differentiation;

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan suatu “paket” dari pengelolaan lingkungan yang baik, yang harus termuat dalam kebijakan lingkungan yang diwujudkan dalam  perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Harmonisasi dari prinsip sustainable development dan good environment governance adalah Good Sustainable Development Governance yang berimplikasi  pula pada:
•    Dorongan ke arah Corporate Social Responsibility dan  Accountability lebih menguat (termasuk tuntutan masyarakat internasional);
•    Masyarakat akan lebih terbuka dan demokratis (democratic society and government)
•    Kekuatan-kekuatan civil society sebagai kelompok penekan (pressure group) semakin kuat dan efektif;
•    Gerakan konsumen hijau semakin meluas seiring dengan berkembangnya pendidikan lingkungan, meningkatnya kesadaran LH terhadap kondisi SDA dan LH yang semakin memburuk;
•    Rule of Law semakin terbangun.
Tentunya kondisi tersebut diatas amat memprihatinkan, karena sesungguhnya pedayagunaan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana yuridis normatif dalam mewadahi dan memberi landasan kebijakan lingkungan, seharusnya justru  memberikan keuntungan, yaitu antara lain memiliki daya paksa secara lebih rasional dan proporsional, dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan yang “terserak” dalam berbagai dokumen, dapat memberikan panduan bertindak dalam pola yang ajeg, memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban siapapun yang berbuat melawan kehendak hukum, dan lebih memberikan kekuatan terhadap legitimasi sosial. 
Memang disadari betapa banyak masalah yang dihadapi dalam pengaturan kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup, hal ini tidak saja merupakan tantangan bagi mereka yang langsung berkecimpung di bidang Hukum Lingkungan, tetapi merupakan panggilan tugas dan tanggungjawab bersama para ahli hukum untuk berperanserta melalui kemampuan ilmunya dalam upaya membangun Hukum Lingkungan nasional Indonesia di masa datang.

Terima Kasih
Categories: Kebijakan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: