Home > Hukum Lingkungan > CORAK HUKUM LINGKUNGAN

CORAK HUKUM LINGKUNGAN

Regulasi Bersifat Environmental Policy
Menurut Lawrence E. Susskind (et.al) 4 paling tidak ada 6 aspek karakteristik keberhasilan dalam merumuskan kebijakan lingkungan, yakni:
a.    defined a policy problem in a way that was particularly helpful to policy makers;
b.    described the full range of possible policy respons;
c.    overcome resistance to change on the part of the relevant regulatory agency;
d.    provided important opportunities for all stakeholders to participate;
e.    worked to enhance the legitimacy of the particular actions or changes suggested; and
f.    helped ensure that adequate resources would be avaible for policy implementation.
Sifat dari regulasi-regulasi hukum yang semata-mata hanya untuk satuan-satuan lingkungan/ekosistem, termasuk sistem-sistem kebijakan yang berhubungan dengan itu, disebut dengan Environmental Policy. Faktor yang ditekankan di sini adalah diregulasikannya berbagai produk perundang-undangan yang khusus ditujukan untuk menata sistem lingkungan.
Regulasi Bersifat Integral Policy 
Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan lingkungan saja, melainkan dikaitkan dengan kepentingan sektoral seperti pariwisata, perindustrian, transmigrasi, perdagangan, pekerjaan umum, perumahan, transportasi, dan lain-lain.
Dalam kebijakan penataan regulasi ini, sektor non-lingkungan hidup menjadi porsi utama dari tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diperhatikan dan dirumuskan beberapa pasal ketentuan atas konservasi lingkungan sememadai mungkin.
Meskipun demikian, pengeintegrasian kepentingan lingkungan (prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan) kepada kebijakan lingkungan harus tetap dipersyaratkan adanya koherensi diantar keduanya, sebagimana dinyatakan oleh  Dietr Helm,  yang mengingatkan bahwa “taking the environment seriously ia a necessary but not sufficient step towards an environment policy”, oleh karena itu lanjutnya “… to provide coherence, the policy requires clear objectives and targets that derive from it. It also requires an appropriate set of instruments and a set of institutions capable of implementing it. 
 
Regulasi Bersifat Supporting Policy/Beyond Policy
Persoalan kebijakan lingkungan nampaknya tidak hanya cukup diselesaikan dari aspek hukum semata, melainkan juga melingkupi nilai etik dan bahkan hubungan transenden antara mansuia dengan alamnya. Dalam konteks ini Daniel H. Henning menggambarkan  bahwa “Given the general environmental value placed harmony between man and nature, it is appropriate to recognize the complexities, intensities, and varieties of individual interpretations given as they relate to environmental policy. 
Regulasi hukum di semua sektor, sepanjang masih mampu dilibatkan untuk mendorong ditingkatkannya partisipasi pembinaan lingkungan, disebut dengan supporting policy atau beyond policy. Sifat ketiga ini lebih diharapkan untuk mendorong faktor pembinaan lingkungan. Misalnya, mencintai lingkungan dan alam dapat diajarkan baik melalui intrakurikuler atau ekstrakurikuler di berbagai sekolah, ditambahkan dan diaktifkannya LSM, digiatkannya swadaya masyarakat berupa partisipasi-partisipasi sosial, spontanitas masyarakat, kelompok-kelompok agama, pramuka, pemuda, dan lain-lain motivasi yang digerakkan oleh keputusan-keputusan departemental.
1.    Pengaturan lingkungan dilakukan mulai dari membangun budaya hukum masyarakat;
2.    Pengaturan lingkungan lebih diarahkan pada penaatan sukarela;
3.    Pengaturan lingkungan lebih menyertakan pada penguatan civil society dan pelaku ekonomi;
4.    Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan penegakan hukum.
Dilihat dari 3 corak kebijakan seperti tergambar dalam skema di atas, nampaklah bahwa pada prinsipnya semua departemen atau sektor terlibat dan mempunyai sangkut paut dalam hal penataan legislasi hukum lingkungan. Dengan kata lain, semua produk kebijakan atas bidang-bidang pemerintahan atau non pemerintah dikelompokkan melalui ketiga corak legislasi di atas dan satu dengan yang lain hendaknya harus saling menunjang (sesuai asas KISS).
Terima Kasih
Categories: Hukum Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: