Home > Teori Kebijakan > TEORI PILIHAN RAKYAT

TEORI PILIHAN RAKYAT

Para ahli teori pilihan rakyat sepakat dengan para pluralis bahwa masyarakat terbentuk dari kelompok‐kelompok yang bersaing untuk meraih tujuan masing‐masing. Tetapi mereka mempermasalahkan kenetralan negara. Para ahli teori pilihan rakyat menyatakan bahwa negara sendiri merupakan suatu kelompok berkepentingan yang berkuasa atas proses kebijakan untuk meraih kepentingan pelaksana negara: para pejabat terpilih dan pegawai pemerintahan. Untuk tetap berkuasa, para pejabat terpilih berusaha untuk memfasilitasi kelompok‐kelompok dengan anggaran, barang, jasa dan peraturan yang mendukung dengan harapan bahwa kelompok‐kelompok ini akan tetap menjadikannya berkuasa. Sama halnya, pejabat pemerintah menggunakan lembaga dan kedekatan mereka untuk para pembuat keputusan politik untuk memperoleh “sewa” dengan menyediakan akses khusus kepada sumber daya umum dan peraturan‐peraturan yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Akibatnya, pejabat pemerintah mempunyai harapan untuk memperluas kerajaan birokrasi mereka yang akan mengarah ke besarnya gaji dan kesempatan untuk naik jabatan, kekuasaan, perlindungan, dan gengsi. Oleh karena itu, negara dikatakan memiliki dinamika internal yang dapat mengarah ke perkembangan kekuasaan pemerintah.
Para ahli teori pilihan rakyat berpendapat bahwa sikap mementingkan kepentingan sendiri dari para pejabat negara akan menimbulkan suatu kebijakan yang dipahami oleh kelompok kepentingan tertentu. Akibatnya, kebijakan akan terpecah secara ekonomi dan tidak sesuai dengan kepentingan umum. Penganut kelompok ini berpendapat bahwa kebijakan kesehatan yang menarik kembali pemerintah akan ditolak oleh para birokrat, bukan karena keuntungan atau kerugian teknis yang diakibatkan oleh kebijakan, tetapi karena birokrat lebih memilih kebijakan yang akan memperkokoh jabatannya dan memperluas pengaruhnya. Sebagai contoh, di Bangladesh, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga menolak usulan untuk mengkontrakkan fasilitas sektor umum kepada organisasi non pemerintah untuk penatalaksanaan dan pemberian layanan, juga menolak proposal untuk membangun suatu organisasi otonomi untuk mengatur proses kontrak.
Pendukung pilihan rakyat akan menjelaskan penolakan ini atas dasar kekhawatiran akan kelebihan tenaga, mengurangi kesempatan untuk penyewaan dan perlindungan serta pemikiran akan berkurangnya tanggung jawab sesuai undang‐undang. Para kritikus menyatakan bahwa pilihan rakyat terlalu menekankan pada kekuasaan birokrasi dalam proses kebijakan dan didorong oleh ideologi sebagai oposisi untuk meningkatkan
pengeluaran publik dan pemerintahan yang besar.
Terima Kasih
Advertisements
Categories: Teori Kebijakan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: