Home > Kebijakan Kesehatan > PERUBAHAN AGENDA KEBIJAKAN SAAT KRITIS

PERUBAHAN AGENDA KEBIJAKAN SAAT KRITIS

Pembaca sudah melihat bahwa krisis yang dirasakan merupakan salah satu alasan terbukanya jendela‐jendela kebijakan. Pembuatan kebijakan pada masa krisis berbeda dengan pembuatan kebijakan biasa di masa biasa pula. Contohnya, akan lebih mudah untuk membuat kebijakan ‐ kebijakan radikal dipertimbangkan secara serius pada saat krisis daripada pada saat‐saat lain. Krisis terjadi ketika para pembuat keputusan penting merasakan adanya krisis, adanya keadaan yang nyata namun mengancam, dan adanya kemungkinan bahwa kegagalan bertindak dapat menyebabkan timbulnya konsekuensi yang bahkan lebih merusak. Kejadian‐kejadian yang tidak memiliki ciri‐ciri ini besar kemungkinan tidak akan dianggap sebagai krisis. Meskipun demikian, ketika daya tarik dari situasi semacam ini diperkuat oleh tekanan dari luar pemerintahan (seperti jatuhnya harga hasil bumi utama yang diperuntukkan bagi ekspor secara dramatis) dan pemerintah memiliki akses untuk membuktikan informasi yang didapat dari para ahlinya, maka yang terjadi adalah pemerintah akan melihat masalah tersebut sebagai krisis dan memberikan perhatian yang serius. Pada gilirannya, hal ini mungkin atau mungkin juga tidak, akan mengakibatkan perubahan kebijakan yang nyata.
Banyak contoh kebijakan baru yang masuk dalam agenda pada saat terjadi krisis ekonomi. Reformasi radikal dalam bidang ekonomi makro, perdagangan, pasar tenaga kerja dan kesejahteraan sosial yang terjadi di Selandia Baru setelah tahun 1984 dipercepat oleh keyakinan di pihak pemerintahan Partai Buruh yang baru terbentuk, penasehat‐penasehat utama yang duduk di Kementerian Keuangan dan golongan‐golongan berpengaruh dari komunitas bisnis bahwa negara berada di tepi jurang kejatuhan ekonomi. Hal ini memberikan alasan bagi perubahan radikal dalam pokok persoalan yang masuk dalam agenda kebijakan dan kebijakan‐kebijakan berikutnya yang menguntungkan pasar bebas dalam banyak area kehidupan nasional. Reformasi ini meliputi perubahan besar pada pengoperasian sistem pelayanan kesehatan. Bagian publik dari sistem ini dibagi menjadi pembeli (otoritas kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk mendapatkan layanan bagi penduduk di wilayah mereka) dan penyedia layanan (rumah sakit negeri berswadaya dan penyedia sektor swasta dan sektor pilihan) yang bersaing untuk mendapatkan bisnis para pembeli dalam pasar yang dibiayai secara terbuka. Kecil kemungkinan aliran perubahan dalam bidang ekonomi dan layanan‐layanan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan akan terjadi dengan cara yang semestinya dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya dorongan perasaan yang kuat akan krisis ekonomi yang digabungkan dengan perubahan pemerintahan.
Krisis bisa menjadi akut atau lebih kronis. Kasus yang terjadi di Selandia Baru memiliki elemen akut dan kronis sekaligus karena beberapa peserta kebijakan telah mengidentifikasi masalah‐masalah besar terkait kebijakan ekonomi negara tersebut selama satu dekade sebelum tahun 1984. Karena krisis didefinisikan melalui pertemuan antara kondisi‐kondisi ‘obyektif’ dan persepsi mengenai gaya tarik kondisi‐kondisi tersebut, kelompok‐kelompok kepentingan tertentu dan juga pemerintah akan selalu memiliki keleluasaan untuk menambah kesan guna membuka jalan bagi perubahan yang secara khusus ingin mereka berlakukan. Salah satu interpretasi strategi perubahan bagi Layanan Kesehatan Nasional Inggris – British National Health Service (NHS) – pada masa pemerintahan Perdana Menteri Blair, antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 adalah bahwa pemerintah berusaha untuk mengidentifikasi masalah beserta pemecahan‐pemecahannya sekaligus berusaha menimbulkan kesan yang kuat bahwa NHS sedang mengalami krisis yang berat bahwa tanpa reformasi, lembaga tersebut pada saat itu tidak akan dapat bertahan dalam bentuknya dan harus dihapus serta digantikan dengan lembaga yang sama sekali berbeda. Jadi, pemerintahan Perdana Menteri Blair mengidentifikasi kualitas layanan penyakit kanker dan waktu tunggu yang lama sebagai permasalahan utama yang mengancam keberadaan sistem universal karena dibiayai oleh pajak. Pemerintahannya juga menggunakan skandal kualitas klinik yang buruk pada beberapa rumah sakit tertentu sebagai dasar pemikiran untuk melakukan perubahan umum dalam peraturan klinik dan melakukan pengawasan terhadap dokter atau petugas‐petugas klinik lain.
Non‐decision making
Sementara krisis maupun model politik biasa sangat bermanfaat dalam usaha untuk menjelaskan bagaimana pokok persoalan masuk dalam agenda kebijakan dan ditindaklanjuti, atau mengapa pada akhirnya pokok persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti (karena tidak adanya keabsahan, kelayakan atau dukungan atau karena ketiga alur kebijakan tidak bisa berjalan bersama dalam kondisi yang memungkinkan untuk membuka ‘jendela kesempatan’), tindakan yang dapat dilihat tidak memberikan pedoman yang lengkap mengenai bagaimana kebijakan diputuskan. Dengan kata lain, Pembaca perlu memikirkan kemungkinan non‐policy making, atau non‐decision making ketika memikirkan apa yang masuk dalam agenda kebijakan publik untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai hal ini). Mereka yang memiliki cukup kekuasaan tidak hanya mampu menghalangi masuknya persoalan‐persoalan tertentu ke dalam agenda, tapi juga mampu untuk membentuk keinginan publik sehingga hanya pokok‐pokok persoalan yang dianggap bisa diterimalah yang dibahas, apalagi ditindaklanjuti.
Alasan utama non‐decision making terkait dengan nilai‐nilai yang berlaku pada masa itu, yang pada gilirannya, didukung oleh para penganjur industri tembakau. Selain itu, pemerintah keberatan untuk menghadapi konflik dengan industri tembakau dan mendapatkan ketidakpopuleran publik. Antisipasi terhadap konflik semacam ini selama bertahun‐tahun membuat pokok persoalan pelarangan merokok tersebut tidak masuk dalam agenda. Contoh non‐decision making lain berkaitan dengan fakta bahwa seringnya reformasi ‘pasar’ radikal sistem pelayanan kesehatan jarang sekali terjadi pada tahun 1990‐an bisa dikatakan tidak pernah, menentang pengawasan tunggal yang dijalankan oleh profesi medis mengenai siapa saja yang bisa maupun tidak bisa memberikan perawatan dan meresepkan obat bagi pasien. Sementara banyak asumsi terdahulu, seperti bagaimana sistem pelayanan kesehatan seharusnya diatur dan diarahkan, dijungkirbalikkan (misalnya, swastanisasi rumah sakit negeri dan persaingan antar penyedia layanan kesehatan), kepentingan dasar dari kelompok profesi yang dominan mencegah pengadaan pembahasan apapun mengenai terbukanya pekerjaan medis bagi profesi‐profesi lain.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: