Home > Kebijakan Kesehatan > PERAN KEPALA NEGARA DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN

PERAN KEPALA NEGARA DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN

Apabila badan eksekutif sangat berkuasa, apakah kekuasaan ini bersumber dari pengambilan keputusan kolektif kabinet, atau dari kekuasaan perdana menteri atau presiden yang menduduki posisi yang mirip dengan chief executive sebuah perusahaan swasta? Di negara‐negara miskin yang pemimpin politiknya bersifat pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan – karena tidak berjalannya pengawasan konstitusional terhadap badan eksekutif – sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijakan‐kebijakan besar akan berada di tangan kepala negara.
Kadang‐kadang, pengambilan keputusan berada di tangan sekelompok kecil menteri yang dipilih oleh kepala negara dari antara anggota kabinet karena mereka sangat memihak tujuan dan langkah‐langkah kepala negara. Telah ada pembahasan yang semakin sering dalam sistem parlementer, khususnya di Britania Raya, mengenai gaya pengambilan keputusan perdana menteri yang lebih otoriter, yang diawali oleh Margaret Thatcher, perdana menteri Partai Konservatif di tahun 1980‐an. Setelah tahun 1997, pemerintahan Partai Buruh Tony Blair juga menunjukkan bahwa peran perdana menteri dan staf langsungnya sebagai pemrakarsa kebijakan‐kebijakan kunci menjadi semakin meningkat, sementara anggota kabinet yang lain dan para pamong praja diserahi tanggung jawab untuk mengelola rincian pelaksanaan kebijakan‐kebijakan tersebut. Sama halnya dengan Margaret Thatcher yang meluncurkan tinjauan utama mengenai manajemen dan organisasi Layanan Kesehatan Nasional – National Health Service (NHS) – pada tahun 1987 selama wawancara dengan sebuah stasiun televisi dan tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan anggota‐anggota kabinetnya, Tony Blair juga mengumumkan sesuatu yang besar melalui siaran langsung. Dalam pembelaan dirinya terkait relatif rendahnya kontribusi pendapatan nasional Inggris yang ditujukan untuk perawatan kesehatan yang dibiayai publik, Blair mengumumkan bahwa ia bermaksud untuk menaikkan tingkat pengeluaran Inggris sampai sejajar dengan rata‐rata pengeluaran negara‐negara Uni Eropa sebagai kontribusi terhadap pendapatan nasional. Komitmen pribadi yang tiba‐tiba ini dengan cepat menyebabkan dilakukannya tinjauan terhadap sumber dan tingkat pengeluaran NHS, serta terhadap keputusan‐keputusan untuk meningkatkan pengeluaran NHS ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam satu periode lima tahunan (Wanless, 2002). Menteri dan pamong praja lain dihadapkan pada sebuah fait accompli (keadaan yang harus diterima): apapun yang terjadi, tetap akan ada peningkatan besar dalam sumber‐sumber daya NHS dan kemampuan untuk mengakhiri kritik yang menyatakan bahwa banyaknya masalah NHS hanya disebabkan oleh kurangnya investasi yang sudah berlangsung begitu lama (Secretary of State for Health, 2000).
Pemimpin politik individu juga memiliki arti tersendiri, bahkan dalam dunia modern yang kompleks dan saling berkaitan ini, yang membatasi pemerintah untuk melakukan banyak hal. Salah satu contoh paling mencolok mengenai dampak keputusan para pemimpin negara yang saling bertentangan dapat dilihat dalam kebijakanpemerintah mengenai HIV/AIDS di Afrika Selatan dan Uganda pada akhir tahun 1990‐an dan awal
2000‐an. Kedua negara tersebut memiliki tingkat kelaziman HIV/AIDS yang sangat tinggi. Di Afrika Selatan, Presiden Thabo Mbeki menolak hubungan antara HIV dan AIDS sebagai bagian dari perjuangan politik nasional terhadap pengendalian informasi dan perlawanan terhadap dominasi ilmu pengetahuan barat (Schneider, 2002). Pemerintahannya menolak untuk mendukung pembelian obat‐obatan anti‐retroviral yang digunakan untuk merawat para penderita AIDS. Di Uganda, Presiden Yoweri Museveni secara luas dipuji karena kebijakannya yang cukup berbeda – kebijakan yang membahas HIV/AIDS secara terbuka dan mengundang semua golongan untuk membantu menggalang respons nasional terhadap epidemi tersebut. Walaupun lingkungan politik yang lebih luas, khususnya di Uganda, menguntungkan sudut pandang seperti ini (misalnya, tidak ada industri pariwisata besar yang dirugikan karena keterbukaan ini), Presiden sendiri berkontribusi secara meyakinkan demi keleluasaan dalam pembuatan kebijakan (Parkhurst, 2001).
Terima Kasih
Advertisements
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: