Home > Kebijakan Kesehatan > PERAN BADAN LEGISLATIF

PERAN BADAN LEGISLATIF

Di negara‐negara yang sangat besar, konstitusinya menyatakan bahwa keputusan badan legislatif merupakan ungkapan keinginan rakyat (kedaulatan rakyat) dan bahwa badan legislatif merupakan badan pengambil keputusan yang tertinggi. Sebagian besar badan legislatif memiliki tiga fungsi formal: (1) untuk mewakili rakyat; (2) untuk menetapkan undang‐undang; dan (3) untuk mengawasi badan eksekutif (perdana menteri atau presiden dan para menteri). Badan legislatif yang ada dalam negara demokrasi biasanya terdiri dari anggota‐anggota yang dipilih secara eksklusif (deputi, senator, anggota parlemen). Tiga per lima dari seluruh negara di dunia memiliki badan legislatif dengan satu dewan (unicameral); sisanya memiliki badan legislatif dengan dua dewan atau majelis (bicameral). Biasanya, tugas majelis yang lebih tinggi adalah memeriksa kembali dan memperbaiki rancangan undang‐undang dan dengan demikian berkontribusi pada kebijakan dan pembuatan undang‐undang yang lebih baik. Dalam sistem presidensial, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, badan legislatif memiliki otonomi yang berasal dari badan eksekutif dan, kadang‐kadang juga bisa membuat kebijakan juga. Dalam sistem parlementer, tugas badan legislatif yang terutama adalah lebih untuk membuat pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya pada rakyat daripada untuk memulai suatu kebijakan. Anggota badan legislatif dapat mengidentifikasi masalah‐masalah yang ada dalam rancangan undang‐undang dan meminta dilakukannya perubahan atas rancangan undang‐undang tersebut.
Sebenarnya, dalam berbagai sistem pemerintahan, badan legislatif semakin dianggap sebagai badan yang menyetujui suatu keputusan yang telah diambil hanya sebagai formalitas belaka dan bahkan berjuang untuk membuat badan eksekutif menjadi pihak yang bertanggung jawab. Dalam tinjauan pustaka mengenai pemilihan umum dan parlemen di Afrika, Healy dan Robinson (1992) menyatakan bahwa tidak jarang wakil‐wakil rakyat terpilih tidak jarang menjadi pihak yang tersisihkan dalam proses kebijakan, dan di beberapa negara bahkan dilarang untuk mengkritik usulan kebijakan pemerintah dengan ancaman penahanan tanpa pengadilan (misalnya, Zimbabwe).
Terima Kasih
Advertisements
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: