Home > Kebijakan Kesehatan > PARTAI POLITIK

PARTAI POLITIK

Berlawanan dengan sistem satu partai satu negara, dalam demokrasi liberal (yaitu, bahwa rakyat bebas untuk mendirikan partai politik dan mengajukan diri dalam pemilihan umum tanpa campur tangan dari pemerintah), partai politik menempatkan diri di antara aktor‐aktor kemasyarakatan yang lebih luas seperti kelompok‐kelompok penekan atau kepentingan tertentu dan lembaga‐lembaga pemerintahan di mana anggota‐anggota badan eksekutif dan legislatif sering berpindah dari satu partai politik besar ke partai politik besar lain. Partai menghasilkan manisfesto dan dokumendokumen kebijakan yang akan mereka kampanyekan dalam pemilihan umum.
Perbandingan sistem federal presidensial dan sistem unitarian parlementer 
A. Sistem federal presidensial
  1. Tingkatan pemerintahan mana yang bertanggung jawab atas aspek‐aspek kebijakan kesehatan tertentu? Apakah perubahan ini ada dalam wilayah hukum pemerintahan nasional?
  2. Apakah badan legislatif nasional mengendalikan aspek‐aspek kebijakan kesehatan yang paling relevan dengan perubahan yang diusulkan? Contohnya, apakah pemerintah nasional mengendalikan semua sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan tersebut?
  3. Apakah badan legislatif nasional akan mendukung perubahan tersebut? Jika tidak, konsesi‐konsesi apa saja yang mungkin dibuat dalam area kebijakan kesehatan dan area‐area lain untuk memenangkan dukungan yang diperlukan? Apakah konsesi‐konsesi ini layak untuk dibuat demi terwujudnya reformasi ini?
  4. Apa saja yang bisa menghalangi usulan undang-undang untuk disahkan oleh badan legislatif nasional tanpa amandemen yang berarti?
  5. Jika pemerintah bergantung pada dukungan negara bagian/propinsi untuk bisa melaksanakan perubahan, bagaimana kemungkinan reaksi negara bagian/propinsi terhadap perubahan tersebut?
  6. Negara bagian/propinsi mana saja yang memiliki pemerintahan dengan pandangan politik yang sama dengan pemerintah nasional?
  7. Konsesi‐konsesi apa saja, dalam area kebijakan kesehatan atau area‐area kebijakan lain, yang dibuat oleh pemerintah untuk negara bagian/propinsi tanpa melemahkan kedudukan maupun pendukungnya guna memperoleh dukungan yang memadai untuk melaksanakan reformasi kesehatan, khususnya dukungan dari negara bagian/propinsi yang dikuasai oleh partai oposisi? Contohnya, apakah pemerintah nasional harus mendanai keseluruhan perubahan agar perubahan tersebut dapat diterima?
  8. Bagaimana pandangan badan yudikatif mengenai reformasi tersebut?
  9. Apakah reformasi yang dimaksud telah dibahas dalam partai politik yang sedang berkuasa? Apakah reformasi tersebut masuk dalam manifesto pemilihan umum?
  10. Apa yang dipikirkan partai politik yang sedang berkuasa mengenai reformasi tersebut? Apakah reformasi tersebut mendapat dukungan yang luas? Jika tidak, apakah mayoritas anggota badan legislatif dari partai pemerintah akan memberi dukungan?
  11. Apakah pemerintah telah memperoleh dukungan mayoritas dari badan legislatif (parlemen) untuk melakukan perubahan tersebut? Jika belum, apakah pemerintah bisa memperoleh cukup suara dari partai-partai lain dalam koalisi pemerintah yang berkuasa?
  12. Konsesi apa saja, jika ada, yang diperlukan untuk memperoleh dukungan mayoritas terhadap reformasi tersebut?
Sistem unitarian parlementer
  1. Apakah reformasi yang dimaksud telah dibahas dalam partai politik yang sedang berkuasa? Apakah reformasi tersebut masuk dalam manifesto pemilihan umum?
    Apa yang dipikirkan partai politik yang sedang berkuasa mengenai reformasi tersebut? Apakah reformasi tersebut mendapat dukungan yang luas? Jika tidak, apakah mayoritas anggota badan legislatif dari partai pemerintah akan memberi dukungan?
  2. Apakah pemerintah telah memperoleh dukungan mayoritas dari badan legislatif (parlemen) untuk melakukan perubahan tersebut? Jika belum, apakah pemerintah bisa memperoleh cukup suara dari partai-partai lain dalam koalisi pemerintah yang berkuasa?
    Konsesi apa saja, jika ada, yang diperlukan untuk memperoleh dukungan mayoritas terhadap reformasi tersebut?
Jadi partai dapat secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan umum dan hal‐hal yang terjadi kemudian. Meskipun demikian, para pemilih cenderung untuk tidak memberikan suara atas dasar kebijakan tertentu, namun lebih cenderung untuk mendukung langkah‐langkah yang didesain untuk memaksimalkan daya tarik partai. Rincian dari kebijakan‐kebijakan apa saja yang masuk dalam agenda pemerintah dan bagaimana kebijakan‐kebijakan ini kemudian dikembangkan berada di luar kendali langsung partai dan para pemilih. Tentu saja, pemerintah yang sedang berkuasa harus berhati‐hati untuk tidak melangkah terlalu jauh dari apa yang mereka janjikan pada para anggota partai, pendukung dan pemilih mereka dalam pemilihan umum, bahkan apabila keadaan berubah, jika tidak, mereka hanya akan membahayakan dukungan terhadap mereka di masa depan. Meski demikian, pemerintah tidak harus mengikuti setiap detail kebijakan partai. Sebenarnya, keadaan mungkin saja berubah dan para menteri yang menjabat mungkin mengetahui bahwa mengubah janji‐janji manifesto menjadi kebijakan yang sesuai jauh lebih sulit secara teknis maupun secara  politis dari pada apa yang mereka bayangkan ketika masih menjadi partai oposisi. Bukti‐bukti menunjukkan bahwa partai politik tidak terlalu memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan – kontribusi terbesar mereka ada di awal‐awal tahapan pengidentifikasian kebijakan – namun mereka memiliki pengaruh langsung yang lebih besar dalam mempengaruhi keanggotaan lembaga‐lembaga legislatif dan eksekutif (dan kadang‐kadang yudikatif).
Dalam sistem partai tunggal, partai politik merumuskan semua kebijakan sementara pemerintah bertugas untuk menemukan cara terbaik guna menerapkan kebijakan‐kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, pemilihan umum dalam sistem partai tunggal tidak benar‐benar memberikan pilihan atau alternatif kebijakan kepada para pemilih, dan kritik terhadap partai yang berkuasa dan pemerintahan yang mereka jalankan seringkali dibungkam atau dibatasi (misalnya, Zimbabwe ketika berada di bawah pemerintahan Presiden Robert Mugabe). Dalam rezim partai tunggal, partai yang berkuasa juga bisa mengintervensi kebijakan secara langsung. Tidak ada batasan yang jelas maupun sederhana antara partai dan badan eksekutif atau badan legislatif. Partai dapat mengkritik badan eksekutif maupun legislatif sampai memberhentikan para menteri dan anggota parlemen karena tidak memberikan tanggapan yang cukup bersemangat terhadap pandangan-pandangan partai.
Sebaliknya, dalam demokrasi liberal, sekali satu partai politik memenangkan pemilihan umum, pemerintah akan memegang kendali. Menteri dapat mengadaptasi kebijakan partai dengan mengingat tekanan‐tekanan politik yang menyertainya dan sifat‐sifat lingkungan kebijakan yang selalu berubah.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: