Home > Kebijakan Kesehatan > MENTERI KESEHATAN DENGAN DEPARTEMEN LAIN

MENTERI KESEHATAN DENGAN DEPARTEMEN LAIN

Di semua negara, tidak hanya di negara yang Departemen Kesehatannya berstatus rendah, departemen lain yang kebijakannya mempengaruhi kesehatan cenderung untuk menjadi lebih asyik dengan pokok‐pokok persoalan kebijakan sektoral mereka sendiri daripada memusatkan diri untuk berkontribusi pada seperangkat luas kebijakan kesehatan pemerintah. Jadi, departemen yang bertanggung jawab atas sektor‐sektor seperti sumber daya alam, pertanian dan terutama pendidikan, memiliki tujuan tersendiri yang ingin mereka capai dan mereka bertanggung jawab penuh untuk mencapainya. Akibatnya, mereka mungkin tidak terlalu memprioritaskan dampak kesehatan dari keputusan‐keputusan mereka terhadap manusia. Banyak negara membentuk badan-badan intersektoral (lintas departemen) pada tahun 1970‐an untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesehatan (misalnya, dewan kesehatan nasional di Sri Lanka) atau lintas pemerintahan (misalnya, Staf Peninjau Kebijakan Sentral – Central Policy Review Staf – di Inggris)
sebagai tanggapan atas semakin tingginya kesadaran mengenai masalah‐masalah seperti ini. Barubaru ini, banyak negara telah membentuk komite nasional atau satuan tugas dalam usahanya untuk merespons epidemi HIV/AIDS dengan cara yang saling bersesuaian di semua lembaga pemerintahan yang relevan. Lepas dari usaha yang berkesinambungan ini, sebagian besar kebijakan cenderung untuk diterapkan secara sektoral, yang menggambarkan struktur utama departemen‐departemen pemerintah yang terpisah‐pisah. Biasanya, departemen pertanian terus mempromosikan hasil‐hasil panen (misalnya, tembakau) dan bentuk‐bentuk peternakan (misalnya, pemeliharan ternak intensif) dengan satu tujuan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa pertimbangan yang serius mengenai kemungkinan dampak negatifnya bagi kesehatan dan gizi. Sekarang ini, banyak pemerintahan yang berjuang demi lembaga‐lembaga maupun proses yang lebih terintegrasi atau ‘terkoordinasi’ dalam rangka perumusan dan penerapan kebijakan meski perpecahan dalam proses kebijakan tersebut jauh lebih mudah untuk diidentifikasi daripada diperbaiki. Dalam banyak hal, hal ini dilanggengkan oleh tujuan‐tujuan lain seperti peningkatan level keahlian dalam pemerintahan yang akan berlanjut pada spesialisasi dan kebutuhan yang lebih besar akan sistem koordinasi yang lebih baik.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: