Home > Kesehatan Indonesia > KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN

KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN

Pada peulisan artikel pembedaan antara kebijakan swasta dan publik telah ditulis. Kita belajar bahwa sektor swasta mengembangkan kebijakan kesehatan – apakah menetapan peraturan yang keras bagi para pekerjanya (contoh: cuti sakit) atau asosiasi industri membuat kebijakan untuk para anggotanya (contoh : sehubungan dengan polusi lingkungan). Hal ini adalah salah satu cara sektor swasta terlibat dalam kebijakan kesehatan, melalui Self Regulation. Sekarang kita akan membahas penyusunan kebijakan kesehatan swasta dengan lebih mendetail, dan ada dua mekanisme tambahan dimana sektor swasta terlibat dalam kebijakan kesehatan. Salah satunya mungkin jelas bagi kita setelah mengetahui keterlibatan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan publik. Sebagai tambahan, sebuah bentuk baru kerjasama, disebut ‘ko‐regulasi’, memberikan jalan tengah antara selfregulation dan kebijakan publik.
Self Regulation
self‐regulation mengenai usaha‐usaha yang dilakukan perusahaan swasta untuk membuat peraturan‐peraturan dan kebijakan‐kebijakan sendiri untuk beroperasi dalam area tertentu. Sebagai contoh: peraturan menyangkut bagaimana mendesain, mengelompokkan, memproduksi dan menangani barang‐barang atau pelayanan‐pelayanan khusus rutin dipergunakan oleh kelompok perusahaan dan industri.
Seseorang yang bisa membedakan dua tipe self‐regulation ini. Pertama, usaha‐usaha yang dibuat untuk mengatur apa yang disebut standar pasar swasta dan kedua, peraturan untuk ‘standar sosial’. Dalam hal standar pasar, bagian‐bagian dari produk, proses dan praktek bisnis menjadi bahan bagi self‐regulation yang bertujuan memfasilitasi perdagangan. Standar umum membantu bisnis dengan mengurangi biaya transaksi, memastikan kesesuaian dan menciptakan kompetisi yang adil bagi semua perusahaan yang ada di pasar. Ada ribuan contoh self‐regulation dari peraturan pembuatan iklan (yang, contohnya: mungkin melarang iklan produk‐produk yang tidak sehat untuk anak‐anak) untuk memberikan standar pengaturan voltase dalam peralatan medis sampai memberikan standar pada klaim secara elektronik medis.
self‐regulation melalui standar sosial biasanya dilakukan karena kenaikan tingkat kekhawatiran oleh konsumen, pemegang saham, atau karena ancaman yang ditimbulkan oleh peraturan publik yang mungkin lebih berat. Inisiatif meliputi tanggung jawab sosial perusahaan, peraturan sukarela dan pelaporan inisiatif, dan beberapa program amal perusahaan. Inisiatif ini sering berpengaruh pada masalah‐masalah sosial yang sudah menjadi bahan untuk (sering tidak efektif) undang‐undang.
Perusahaan dan Kode pelaksanaan industri‐besar mewakili satu bentuk pengaturan‐sendiri yang menonjol melalui standar sosial. Peraturan sukarela meliputi berbagai praktek perusahaan yang menjadi faktor menentukan di bidang kesehatan. Tergantung pada hubungan kerjanya, kita mungkin harus menyadari peraturan sukarela yang meliputi aspek‐aspek seperti kesehatan dan keselamatan pekerjaan, gaji dan jam kerja, usia minimal pekerja dan pekerja paksa. Peraturan janji dan resiko ditetapkan rendah agar kita mampu menilai apakah dapat dipakai sebagai pengganti yang baik untuk kebijakan publik.
Cukup mudah untuk mengerti kenapa perusahaan dan industri memakai peraturan sukarela sehubungan dengan masalah sosial. Pertama, perusahaan sering mampu menciptakan materi hubungan masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan mereka. Kedua, penggunaan awal atas peraturan bisa membedakan perusahaan dari competitor sehingga menaikkan bagian pasar mereka. Ketiga, pengunaan peraturan sehubungan dengan permintaan konsumen atau pemegang saham menunjukkan bahwa mereka medengarkan dan bisa meningkatkan penjualan dan investasi.
Tergantung pada masalahnya, peraturan bisa digunakan untuk bertahan dari boikot konsumen dan juga peraturan publik. Seperti yang bisa kita lihat, ada logika pasar untuk kode – kode aturan. Kode peraturan‐peraturan bisa baik juga untuk masyarakat. Pengenalan standar oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan bisa mendorong perusahaan lain untuk menggunakan standar yang serupa untuk mencegah kehilangan pasar. Dengan memicu perusahaan yang lambat, perusahaan‐perusahaan terkemuka bisa mendorong standar di seluruh industri. Kedua, dalam beberapa konteks penaatan peraturan sukarela mungkin lebih efektif dari pada penaatan dengan undang‐undang. Teorinya adalah perusahaan memakai peraturan untuk mendapatkan bagian pasar dan patuh padanya sehingga tidak kehilangan kepercayaan konsumen atau para pemegang saham.
Peraturan juga bagus sebagai pembatas pengeluaran pemerintah untuk menyusun peraturan publik. Pada awalnya, peraturan terlihat seperti menggambarkan situasi sama‐sama menang. Namun penelitian lebih jauh mengungkapkan beberapa kelemahannya dalam pembuatan kebijakan swasta. Satu analis menyimpulkan bahwa ‘kode peraturan pelaksanaan perusahaan diperlakukan dengan remeh dan diabaikan oleh para pimpinan opini yang terkenal dan berpengaruh diantara kelompok‐kelompok pemegang saham, juga oleh analis‐analis luar dan masyarakat pada umumnya’ (Sethi 1999).
Terima Kasih
Categories: Kesehatan Indonesia
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: