Home > Kebijakan Kesehatan > KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN

KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN

Negara selalu mewaspadai penyebaran penyakit ke dalam wilayahnya. Misalnya, pada abad 14, Venesia memaksa untuk melakukan karantina terhadap kapal‐kapal yang dicurigai membawa tikus yang terinfeksi penyakit menular. Tindakan tersebut kemudian dilakukan pula oleh pelabuhan di tempat lain. Inisiatif ini menjadi awal mula munculnya perjanjian internasional di abad 19 yang bertujuan untuk mengontrol penyebaran penyakit menular melalui pembatasan perdagangan. Hal ini pada akhirnya menghasilkan aturan internasional yang disebut International Health Regulations (IHR)/Aturan‐aturan Kesehatan Internasional yang diterima oleh seluruh anggota WHO di tahun 1969. Regulasi tersebut memuat norma‐norma, standar dan tindakan terbaik untuk mencegah penyebaran penyakit secara internasional tetapi yang tak kalah penting menuntut setiap negara untuk melaporkan terjadinya penyakit menular. Regulasi itu memberikan gambaran mengenai bagaimana negara‐negara telah bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama. Namun IHR juga menggambarkan adanya keterbatasan dari kerja sama semacam itu. Khususnya, meski negara berkewajiban melapor ke WHO, banyak yang tidak melakukannya, dan WHO tidak dapat melakukan apa pun terkait ketidaktaatan tersebut.
Negara bisa bekerja sama dengan banyak cara, baik formal maupun informal. Pembaca akan mempelajari tentang pengaturan formal yang telah ditetapkan untuk memudahkan kerja sama, khususnya yang terfokus pada organisasi multilateral. 
Perserikatan Bangsa‐Bangsa
Sistem PBB dibentuk di akhir perang dunia II untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dari derita perang. Dalam jantung sistem tersebut berlaku kekuasaan negara‐bangsa/nation‐state yang dapat menjadi anggota dalam berbagai organisasi milik PBB (seperti WHO, UNICEF). Organisasi‐organisasi tersebut dibentuk untuk mendorong pertukaran dan kontak antar negara anggota dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama. Negara‐negara anggota menentukan kebijakan organisasi dengan sedikit interaksi dengan badan‐badan nonpemerintahan. Pemerintah dalam sistem PBB, khususnya negara berpenghasilan tinggi, dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan internasional. Namun, sebagaimana pembaca akan lihat, organisasi PBB juga, dalam derajat yang berbeda, mampu mempengaruhi kebijakan nasional.
WHO dibentuk pada tahun 1948 sebagai badan khusus bidang kesehatan dengan mandat untuk memimpin dan mengkoordinasi kegiatan internasional bidang kesehatan. Saat ini, sebagian besar negara‐bangsa (192 negara) menjadi anggota WHO dan “status keanggotaaan tidak penuh” diberikan kepada 103 LSM yang memiliki “hubungan resmi” untuk berpartisipasi dalam menjalankan organisasi. WHO diatur melalui Majelis Kesehatan Dunia/World Health Assembly (WHA). WHA terdiri dari wakil negara‐negara anggota, biasanya Menteri Kesehatan, yang bertemu setahun sekali untuk memberikan persetujuan terhadap program‐program dan neraca keuangan organisasi serta menentukan kebijakan kesehatan internasional. Konstitusi WHO memberi mandat kepada WHA berupa kewenangan “untuk mengadopsi konvensi atau persetujuan dengan mempertimbangkan kompetensi Organisasi”. Keputusan dibuat berdasar pada satu suara untuk satu anggota dan mengikat seluruh anggota kecuali menyatakan untuk tidak menggunakannya secara tertulis. Namun konstitusi tidak memuat sanksi bagi yang tidak mematuhi peraturan. Dalam praktek, sebagian besar keputusan dinyatakan sebagai rekomendasi tidak mengikat, khususnya, sebagai pedoman teknis, dimana negara boleh mengadopsi atau tidak tergantung pada relevansi dan kebijakan nasionalnya.
WHA memiliki dewan penasehat berupa Dewan Eksekutif yang memudahkan pekerjaan Majelis dan memberi pengaruh dalam keputusan dan kebijakan yang dibuatnya. Sekretariat dipimpin oleh seorang Direktur Jendral yang dipilih, didukung oleh 3.500 ahli dan staf pendukung di markas besarnya di Jenewa, memiliki 6 kantor regional dan kantor‐kantor di berbagai negara. Secara kolektif, mereka berusaha menjalankan fungsi berikut (WHO 2003).
– Artikulasi kebijakan and posisi advokasi secara konsisten, etis dan berdasar bukti.
– Mengelola informasi dengan mengkaji perkembangan – perkembangan dan membandingkan kinerja, menentukan agenda, dan menstimulasi riset dan pengembangan.
– Menjadi katalis perubahan melalui dukungan teknis dan kebijakan, dengan cara‐cara yang mendorong kerja sama dan tindakan serta membantu untuk membangun kemampuan nasional dan antar negara secara berkelanjutan.
– Melakukan negosiasi dan menjaga kemitraan nasional dan global. 
– Melakukan penetapan, validasi, pengawasan dan implementasi yang tepat mengenai norma dan standar.
– Mendorong perkembangan dan pengujian teknologi baru, perangkat dan pedoman pengendalian penyakit, penurunan resiko, dan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Di antara fungsi‐fungsi tersebut, WHO sangat dihargai dalam hal norma dan standar teknis yang dikembangkan oleh jaringan ahlinya yang sangat luas dan saran‐saran teknisnya kepada negara anggota. Meski WHO memberi dasar teknis bagi kebijakan kesehatan di seluruh dunia, ia tidak memiliki kemampuan untuk “memaksakan” kebijakan tersebut terhadap pemerintahan suatu negara pengaruhnya terbatas pada kewenangan teknis saja.
Organisasi lain di PBB juga memiliki tanggung jawab dalam bidang kesehatan. Organisasi tersebut antara lain World bank, United Nations Children’s Fund (UNICEF), UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), UN Development Programme, Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programmed dan UN Fund for Drug Abuse and Control. Tidak mengejutkan bahwa ketika organisasi‐organisasi ini semakin dewasa dan bertambah besar, mereka mulai tidak hanya melayani kebutuhan anggotanya (misalnya menyediakan sarana untuk saling berbagi informasi dan kolaborasi) tetapi juga mengejar kepentingan organisasinya sendiri dalam perdebatan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Dalam proses ini, organisasi PBB menjadi pelaku‐pelaku terpisah; seringkali mereka saling bersaing dan mengejar pilihan‐pilihan alternatif dalam kebijakan kesehatan yang berbeda. Misalnya, tahun 1980 ditandai oleh adanya konflik antara WHO dengan UNICEF mengenai interpretasi kebijakan pelayanan kesehatan primer. WHO berpendapat bahwa pendekatan multi sektoral dan preventif untuk meningkatkan kualitas dan sanitasi, melek huruf, gizi dan didasarkan pada partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan di negaranegara miskin. Sebaliknya, UNICEF menekankan fokus kegiatannya pada intervensi kesehatan bidang tertentu yang telah terbukti hemat dan mengimplementasikannya melalui program‐program vertikal (misalnya imunisasi anak‐anak). Meskipun pertentangan ini hanya singkat, kejadian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antar organisasi mengenai kebijakan yang mereka ajukan kepada negara‐negara anggota.
Organisasi PBB lain yang memiliki pengaruh penting dalam kebijakan kesehatan adalah World bank. Bank ini mendapat mandat menyediakan modal keuangan untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan negara‐negara anggota. Tidak seperti organisasi lain dalam PBB yang mengambil keputusan berdasar pada asas satu negara satu suara, hak memilih dalam World bank ditentukan berdasar besarnya modal yang disetor oleh anggota. Akibatnya, bank ini sering dianggap sebagai alat bagi negara berpenghasilan tinggi. Bank masuk ke ranah kesehatan melalui pinjaman bagi program kependudukan di tahun 1960an, mulai memberikan pinjaman dalam bidang kesehatan di akhir tahun 1980an yang mengarahkan kebijakan kesehatan internasional agar terfokus pada reformasi keuangan. Di akhir abad 20, program tersebut menjadi sumber pembiayaan eksternal
terbesar bagi pembangunan kesehatan di negara‐negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pengaruh organisasi ini tidak hanya berasal dari pinjaman yang diberikan tetapi juga dari netralitas dan kewenangannya dalam melakukan analisis ekonomi; serta hubungannya dengan kementerian-kementerian keuangan yang kuat dari negara pemberi pinjaman. Akibatnya, penerimaan syarat-syarat kebijakan yang berhubungan dengan pinjaman sektor kesehatan (yang mungkin mendapat penolakan dari pejabat kesehatan setempat) dapat dikaitkan dengan dukungan Bank untuk proyekproyek bidang energi atau sektor industri yang menjadi perhatian menteri lain. Meskipun berbagai kebijakan World bank ditentang, sebagian besar negara pendonor, industri dan pemerintahan secara umum mendukungnya.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Penambahan terpenting pada arsitektur organisasi internasional terjadi pada tahun 1995 dengan didirikannya World Trade organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. WTO mengelola dan menegaskan serangkaian persetujuan perdagangan internasional – dengan tujuan memudahkan perdagangan. Aturan‐aturan mendasar dalam perdagangan ini dapat berdampak pada bidang kesehatan secara langsung melalui akses terhadap obat, perdagangan pelayanan kesehatan atau arus perpindahan tenaga kesehatan, dan secara tidak langsung melalui paparan terhadap konsumsi dan resiko lingkungan yang muncul akibat perdagangan. Kebijakan‐kebijakan domestik yang berkaitan dengan masalah ini menjadi makin mendesak sebagai hasil dari persetujuan WTO karena, dengan bergabung dalam organisasi ini, negara‐negara berkomitmen (tanpa bisa  membatalkan) untuk mengubah kebijakan dan undang‐undang mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam seluruh persetujuan WTO.
Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan WTO melakukan survei secara periodik terhadap kebijakan pemerintah negara anggota untuk memastikan bahwa mereka konsisten dengan aturan WTO. Pelanggaran yang terjadi bisa juga dilaporkan oleh negara anggota WTO yang lain. Panel beranggota para ahli meninjau laporan pelanggaran tersebut dan memberikan keputusan, termasuk ada tidaknya kebutuhan untuk mengamandemen undang‐undang agar sesuai dengan aturan WTO, yang bersifat mengikat bagi negara‐negara anggota.
Sejumlah perjanjian WTO memiliki implikasi dalam kebijakan bidang kesehatan. TRIPS, atau Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Perjanjian Perdagangan Terkait Hak atas Kekayaan Intelektual) memiliki profil tertinggi diantara perjanjian‐perjanjian dalam lingkaran kebijakan kesehatan internasional karena dampaknya dalam kebijakan‐kebijakan yang terkait dengan produksi dan perdagangan obat generik. Namun perjanjian‐perjanjian seperti Agreement on Technical Barriers to Trade (Perjanjian tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan), Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Perjanjian tentang Penerapan Ukuran-ukuran Sanitasi dan Fitosanitasi), General Agreement on Trade in Services (Perjanjian Umum bidang Perdagangan Jasa) seluruhnya harus berhadapan dengan kebijakan‐kebijakan bidang kesehatan di negara‐negara anggota karena pemerintah khawatir bahwa mereka lebih melindungi industri domestik daripada melindungi kesehatan.
Kerja Sama Bilateral
Hubungan bilateral (yaitu antar pemerintah) termasuk kerja sama dan asistensi, telah ada sejak munculnya istilah negara‐bangsa/nation‐state. Organisasi bilateral antara lain United States Agency for International Development (USAID), UK Department for International Development (DfID), Swedish Inernational Develoment Agency (SIDA), memainkan peranan di tingkat internasional, regional dan nasional. Mereka sering menjadi penyandang dana utama bagi program‐program kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan program‐program kesehatan di organisasi-organisasi PBB. Kerja sama bilateral sering melibatkan dimensi politik dan organisasi tersebut bisa menggunakan dukungan mereka untuk mengejar sejumlah tujuan (baik diplomatik, komersial, strategis) dalam sistem PBB dan negara penerima pinjaman. Misalnya, dukungan bilateral dari Inggris cenderung diberikan ke negara‐negara bekas jajahan Inggris; sedangkan sebagian besar bantuan bilateral Amerika Serikat diberikan bagi Israel dan Mesir, dan bantuan Jepang untuk negara-negara  Asia Tenggara.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: