Home > Kebijakan Kesehatan > KEDUDUKAN MENTERI KESEHATAN

KEDUDUKAN MENTERI KESEHATAN

Birokrasi bukan merupakan organisasi yang tanpa cacat. Birokrasi dibagi menjadi beberapa departemen atau kementrian, juga lembaga‐lembaga lain dengan fungsi yang lebih khusus. Sebenarnya, kekhususan merupakan ciri dari birokrasi. Masing‐masing organisasi akan memiliki kepentingan dan cara‐cara yang berbeda untuk beroperasi. Yang paling jelas kelihatan, Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan di antara berbagai departemen yang berbeda sesuai dengan prioritas pemerintah sementara satu departemen khusus seperti departemen kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan sektor kesehatan mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya ketika keputusan telah diambil.
Beberapa perbedaan pendapat tidak bisa dihindari karena masing‐masing departemen bersikukuh mengenai apa yang mereka anggap sebagai kontribusi yang layak bagi anggaran pemerintah. Selain itu, kementerian yang berbeda berhubungan dengan ‘komunitas kebijakan’ atau ‘jaringan kebijakan’ (yaitu, kelompok‐kelompok yang sedikit banyak lebih terorganisir, di dalam maupun di luar pemerintahan, dalam sektor khusus yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah) yang berbeda pula yang bervariasi skala dan tingkat kekompleksannya, dengan demikian mempengaruhi bagaimana departemen berfungsi. Lebih jauh lagi, sebuah departemen dibagi secara internal, seringkali sesuai garis fungsional, teknis atau garis kebijakan. Jadi, sebuah Departemen Kesehatan mungkin memiliki divisi‐divisi yang berhubungan dengan bentuk‐bentuk utama sistem kesehatan seperti rumah sakit, layanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat, juga divisi‐divisi medis, keperawatan dan penasihat profesional lain yang melintasi divisi‐divisi ini. Kemungkinan ada juga kementerian atau otoritas kesehatan yang terpisah di tingkat regional atau kabupaten yang mungkin tidak banyak berperan dalam pengidentifikasian dan perumusan kebijakan, namun berperan penting dalam penerapan kebijakan, tergantung tingkat desentralisasi dalam sistem pemerintahan.
Departemen memiliki status yang berbeda‐beda. Di manakah biasanya kedudukan Departemen Kesehatan dalam hirarki informal departemen? Di negara‐negara miskin, Departemen Kesehatan sering tampak berada pada posisi terendah dalam hirarki, di bawah Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Perencanaan dan Departemen Pendidikan, lepas dari kenyataan bahwa Departemen Kesehatan memiliki anggaran yang relatif lebih besar karena banyaknya tenaga kerja, pusat‐pusat kesehatan dan rumah sakit yang harus dibiayainya.
Penjelasan mengenai status yang rendah mencakup kenyataan bahwa negara‐negara miskin sering menghadapi masalah‐masalah ekonomi yang sangat mendesak, yang pemecahan-pemecahannya sering dianggap ada dalam perbaikan dan peningkatan ekonomi daripada dalam pengembangan sistem kesehatan. Para ahli ekonomi di Departemen Keuangan yang dominan seringkali menganggap pengeluaran dalam bidang kesehatan sebagai ‘konsumsi’ (yaitu, pengeluaran saat ini yang hanya memberikan manfaat untuk saat ini saja) dan cenderung untuk tidak melihatnya sebagai ‘investasi’ (yaitu, pengeluaran saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan) yang mereka anggap sebagai prioritas yang lebih tinggi (Commission on Macroeconomics and Health, 2001). Secara tradisional, pendekatan mereka ini diusahakan untuk sejauh mungkin membatasi konsumsi demi investasi di bidang‐bidang seperti infrastruktur (jalan, pelabuhan, sistem pembuangan air) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka panjang. Meskipun demikian, semakin disadari adanya fakta bahwa pengeluaran untuk perbaikan kesehatan yang diarahkan secara bijaksana (misalnya, pencegahan HIV dan perawatan AIDS di negara‐negara dengan tingkat kelaziman tinggi) dapat menjadi investasi yang sangat berharga, khususnya di negara‐negara dengan angka harapan hidup yang rendah, dan harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi karena tenaga kerja yang sehat amat sangat mungkin menjadi lebih produktif.
Lepas dari hal‐hal ini, masihlah benar untuk mengatakan bahwa pokok‐pokok persoalan kesehatan cenderung untuk menjadi perhatian kabinet hanya pada saat‐saat krisis. Walaupun mungkin ada krisis penyakit epidemi seperti kolera, malaria, TB, AIDS atau SARS, krisis ekonomi lebih mungkin untuk mengalahkan pembahasan mengenai pokok‐pokok persoalan kesehatan seperti bagaimana membiayai obat‐obatan yang mahal atau teknologi baru di tengah ancaman merosotnya pendapatan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, sangatlah wajar untuk mempertimbangkan pembahasan yang intensif mengenai usulan‐usulan pemberlakuan biaya pengguna bagi klinik‐klinik swasta. Seringkali, kebijakan biaya ini menjadi sangat tidak disukai, namun yang lebih penting, peningkatan biaya jaminan cenderung untuk mengurangi akses di antara kelompok yang paling membutuhkan dalam masyarakat.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: