Home > Kebijakan Kesehatan > KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN

KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN

Harapan diberlakukannya desentralisasi bidang kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di samping bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola sumber daya manusia (SDM) dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan di bidang SDM seperti penempatan tenaga yang t idak merata, ketidaksesuaian jenis dan jumlah tenaga yang dibutuhkan dapat teratasi.
Dari segi efektivitas penempatan tenaga kesehatan bahwa minat dan motivasi tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas sangat terpencil sangat kurang, kalaupun ditempatkan tidak akan bertahan lama yang dapat dilihat tingginya permintaan pindah tugas di daerah perkotaan, sehingga Puskesmas di perkotaan turnover sementara Puskesmas sangat terpencil kekurangan tenaga. Kekosongan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan semi terpencil karena tidak ada kebijakan pemberian insentif bagi barbagai jenis tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter dan lain-lain). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kesehatan di Puskesmas.
Birokrasi Penempatan
Mekanisme penempatan tenaga kesehatan pusat dan daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dinas Kesehatan dalam menangani penempatan tenaga Departemen Kesehatan pusat tidak berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), demikian pula sebaliknya BKD dalam menempatkan tenaga kesehatan daerah tidak melibatkan Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis untuk memberikan pert imbangan. Hal ini menunjukkan sistem koordinasi penempatan tenaga kesehatan sangat jelek. Selain itu, mekanisme penempatan tenaga dari pusat juga dikeluhkan oleh informan karena prosesnya berbelit-belit dan menguras tenaga, serta sangat lama. Hal ini karena untuk ke tempat tugas harus melalui propinsi, kabupaten dan selanjutnya ke tempat tugas.
Dinas kesehatan dalam menempatkan tenaga dokter, bidan dan perawat selalu memprioritaskan Puskesmas sangat terpencil yang kurang diminati, namun pembuatan Surat Keputusan (SK) penempatan merupakan wewenang pemerintah daerah dalamh al ini BKD. Calon pegawai yang telah mendapat SK penempatan melapor ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan menempatkan kembali sesuai SK yang di buat oleh Pemda. Dinas Kesehatan terpaksamenerima penempatan petugas yang sudah ditetapkan dengan SK Pemda, walau pada kenyataannya SK yang dibuat tidak sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan sebelumnya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam memberikan keputusan tidak independen karena adanya intervensi dan tekanan dari stakeholders di daerah yang menginginkan keluarganya ditempatkan di Puskesmas perkotaan. Sebagai contoh adanya memo dari seorang pejabat dalam berkas permohonan calon PNS yang sebelumnya telah dibuatkan SK penempatan ke Puskesmas sangat terpencil, akan tetapi karena adanya memo yang berisi agar tenaga bersangkutan ditempatkan di Puskesmas perkotaan dengan alasan tertentu, seperti komentar berikut. ”Sebenarnya kalau pertimbangan penempatan tenaga kesehatan dilakukan seobyek mungkin, art inya tidak ada kepentingan seseorang di situ, misalnya adanya permintaan seseorang ccc agar kemenakan atau saudaranya ditempatkan di Puskesmas yang dekat dengan ibu kota kabupaten, maka jumlah tenaga di daerah terpencil eeee di Puskesmas sangat terpencil itu dapat terpenuhi dan memadai”.sumber (pegawai daerah)
Finansial dan Sarana Penunjang
Penempatan tenaga kesehatan di didukung oleh pembiayaan kesehatan berupa gaji dan insentif, serta sarana penunjang seperti rumah dinas beserta perabotnya dan kendaraan roda empat, akan tetapi kebijakan ini hanya berlaku kepada dokter spesialis yang bertugas di RSUD. Untuk tenaga kesehatan di Puskesmas khususnya Puskesmas sangat terpencil perhatian pemerintah daerah baru sebatas sarana penunjang yaitu rumah dinas dan kendaraan dinas.
Pemberian insentif berupa honor sebagai tambahan penghasilan sudah masuk dalam rencana APBD. Itu pun baru sebatas tenaga dokter. Untuk tenaga kesehatan lainnya akan diupayakan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. ”Yaa memang bbb sampai saat ini memang belum yaa, hanya sudah kita rencanakan kedepannya. Sekarang kan proses penyusunan anggaran jadi ya ini sudah kita sudah masukkan ke dalam rencana anggaran kita ke depan kita berikan tambahan penghasilan untuk tenaga tenaga tehnis di kesehatan ini tapi untuk tahap awal, mungkin tenaga dokter dulu yang baru kita masukkan ini kedepannya ya bisa saja untuk bidan atau untuk ddd perawat. Itu nanti kita lihat dalam kemampuan keuangan daerah “ (sumber pegawai daerah)
Penyediaan sarana penunjang di Puskesmas sangat terpencil ditanggapi berbeda oleh beberapa informansi, bahwa penyediaan sarana penunjang antara Puskesmas sangat terpencil dengan Puskesmas terpencil sama saja. Penyediaan sarana penunjang tersebut bukan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap Puskesmas sangat terpencil tetapi lebih kearah pemerataan sarana di Puskesmas.
”Sepertinya tidak ada perbedaan, kayaknya sama, kalau dilihat dari gajinya sama semua, ggg kemudian hhh fasilitas itu seperti disana ada motor disini juga ada motor, jadi kayaknya sepertinya apa yaa kalau perhatian khusus itu karena kalau pembagian motor baru baru ini saya pikir semuanya juga dapat, maksudnya setiap kecamatan itu ada” (sumber pegawai daerah)
Komentar di atas direspons oleh informansi lain bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap Puskesmas sangat terpencil tetap ada khususnya penyediaan sarana penunjang, seperti dalam pembagian kendaraan Puskesmas terpencil tidak semua dapat, akan tetapi khusus Puskesmas sangat terpencil semua mendapatkan. ”Perlakuan khusus, hanya dari segi fasilitas, yang saya dengar, untuk Puskesmas yang terpencil itu kayak gitu mereka aaa ada yang t idak dapat kayak rumah dinas atau kendaraan dinas kalau untuk yang sangat terpencil sejauh yang saya tau semua rata rata dapat”. (sumber pegawai daerah).
Tenaga kesehatan di daerah terpencil sangat mengharap perhatian pemerintah. Bentuk perhatian bukan hanya dalam penyediaan sarana penunjang, akan tetapi yang terpenting adalah insentif karena dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja di Puskesmas.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: