Home > Kebijakan Kesehatan > KATEGORI SISTEM PEMERINTAHAN

KATEGORI SISTEM PEMERINTAHAN

Dua ciri sistem pemerintahan yang paling berdampak pada kemampuan negara untuk membuat dan menerapkan kebijakan adalah otonomi dan kapasitas (Howlett dan Ramesh, 2003). Dalam konteks ini, otonomi berarti kemampuan badan‐badan pemerintah untuk tidak terperangkap oleh kelompok‐kelompok yang mementingkan diri sendiri dan untuk bertindak secara adil sebagai penengah konflik‐konflik sosial. Sistem pemerintahan bisa menjadi tidak netral dalam arti politik (bagaimanapun juga, sistem ini juga berlaku bagi pemerintah dengan ideologi yang berbeda‐beda), namun, apabila pemerintahan tersebut memiliki otonomi, sistem ini akan berjalan dengan beberapa tujuan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan seluruh negeri dan tidak hanya berhubungan dengan pemberian tanggapan kepada dan perlindungan terhadap kepentingan bagian-bagian komunitas tertentu. Kapasitas mengacu pada kemampuan sistem pemerintahan untuk membuat dan menerapkan kebijakan. Kapasitas tumbuh dari keahlian, sumber daya dan pertalian dengan mekanisme pemerintahan. Contohnya, adalah merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk mampu membayar pegawai‐pegawai negerinya tepat pada waktunya dan terus mengawasi korupsi. Pada tingkatan yang lebih rumit, akan sangat membantu apabila masing‐masing departemen menghormati fakta bahwa keputusan dan tindak‐tanduk mereka dapat sangat berdampak pada wewenang lain dalam pemerintahan dan menahan diri dari tindakan‐tindakan yang mementingkan diri sendiri. Bentuk‐bentuk sistem pemerintahan yang berbeda berdampak pada otonomi dan kapasitas pembuatan kebijakan pemerintah.
 
Sistem federal versus sistem unitarian 
Semua pemerintahan berjalan pada berbagai tingkatan antara nasional dan lokal (contohnya, sistem kesehatan masyarakat seringkali berada di tingkat pemerintahan nasional dan regional). Meskipun demikian, ada perbedaan yang penting dan mendasar antara sistem unitarian dan sistem federal yang bisa diabaikan ketika yang dipikirkan adalah perubahan kebijakan dalam sistem kesehatan. Pada sistem unitarian, terdapat rantai komando yang jelas yang menghubungkan tingkatan‐tingkatan pemerintahan yang berbeda, sedemikian rupa sehingga pemerintahan di tingkat yang lebih rendah benar‐benar berada di bawah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Di Perancis, misalnya, pemerintah pusatnya memiliki segala wewenang pengambilan keputusan yang potensial. Pemerintah pusat ini bisa mendelegasikan wewenang ini kepada pemerintah yang ada di tingkat yang lebih rendah, namun juga bisa mengambil kembali wewenang yang sudah didelegasikan tersebut. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru, Jepang dan Cina. Sistem utama di Britania Raya adalah sistem unitarian bahwa wewenang pemerintah lokal berasal dari pemerintah pusat, namun Skotlandia dan Wales baru‐baru ini telah diberi wewenang atas sebagian besar urusan dalam negeri mereka sendiri, termasuk layanan kesehatan, sesuai dengan undang‐undang yang disahkan oleh parlemen nasional di London. Sekarang ada badan‐badan terpilih dari parlemen nasional di Skotlandia dan Wales.
Dalam sistem federal, paling tidak ada dua tingkatan pemerintahan yang terpisah dalam negara yang saling berbagi wewenang. Dengan kata lain, pemerintah dalam tingkatan subnasional tidak berada di bawah pemerintah tingkat nasional melainkan menikmati tingkat kebebasan yang tinggi atas hal‐hal yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Pemerintah pusat tidak dapat mengambil kebebasan ini tanpa persetujuan dari pemerintah tingkat subnasional, yang dalam keadaan biasa berarti perumusan ulang konstitusi negara tersebut. Contohnya, India, Brazil, Nigeria, Amerika Serikat, Kanada dan Australia yang semuanya merupakan negara federal. Di Kanada, misalnya, sistem kesehatan merupakan tanggung jawab propinsi, bukan pemerintah federal, meskipun pemerintah federal berkontribusi dalam sebagian pembiayaan layanan‐layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan negosiasi dan perselisihan yang panjang mengenai apa saja yang harus dibiayai oleh siapa di antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Sebenarnya, secara luas federalisme dianggap sebagai alasan utama bagi ketidakmampuan pemerintahan dalam negara‐negara tersebut untuk melakukan perubahan kebijakan yang besar dan bersifat nasional dalam sektor kesehatan kecuali ketika kondisinya sangat menguntungkan. Komplikasi lebih jauh berhubungan dengan kenyataan bahwa pemerintah federal dan subnasional mungkin dikendalikan oleh partai politik yang berbeda dengan nilai‐nilai dan tujuan yang berbeda pula. Lebih jauh lagi, pemilihan umum pada satu atau tingkatan yang lain jarang bertepatan, sehingga negosiasi yang panjang bisa terputus oleh perubahan dalam pemerintahan oleh partai-partai tersebut. Jadi, biasanya, sistem pemerintahan unitarian dihubungkan dengan perubahan kebijakan yang jauh lebih cepat dan kompromi yang tidak terlalu diperlukan dalam perumusan kebijakan. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta berarti bahwa pemerintah yang berada di tingkatan yang lebih rendah akan menerapkan kebijakan yang dirumuskan dengan cara seperti ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para pembuatnya di tingkat nasional. Bahkan dalam sistem unitarian dengan hambatan‐hambatan konstitusional terhadap perubahan legislatif yang relatif sedikit, kondisi yang mendasari reformasi sistem dasar jarang tercapai. Hal‐hal ini biasanya merupakan gabungan antara pemerintahan dengan tingkat otoritas tinggi (misalnya, mayoritas parlemen yang kuat) dan keinginan politik untuk menanggung risiko perubahan yang besar (artinya, reformasi harus cukup sentral dalam agenda kebijakan) (Tuohy, 2004).
Hubungan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif Ciri lain dari tiap‐tiap sistem pemerintahan sebuah negara yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik berkaitan dengan hubungan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif adalah badan yang mewakili rakyat, menetapkan undang‐undang yang mengatur rakyat dan mengawasi badan eksekutif yang merupakan pimpinan negara (yaitu, presiden dan/atau perdana menteri dan menteri‐menteri lain). Badan yudikatif terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah yang berkuasa bertindak sesuai undang‐undang yang disahkan oleh badan legislatif dan bertindak sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan‐perselisihan yang tidak terelakkan yang terjadi akibat penginterpretasian pelaksanaan undang‐undang. Biasanya, dalam sistem parlementer, anggota‐anggota badan eksekutif dipilih oleh badan legislatif dari antara anggota mereka sendiri (artinya, menteri merupakan anggota parlemen atau majelis) dan tetap bertugas selama ada dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif. Biasanya, dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat, badan eksekutif terpisah dari badan legislatif, dipilih secara terpisah oleh rakyat dan tidak memerlukan dukungan dari mayoritas anggota badan legislatif untuk dapat memerintah.
Perbedaan‐perbedaan ini sangat berdampak pada cara pengembangan kebijakan. Dalam sistem presidensial, badan eksekutif (presiden dan rekan‐rekan seniornya) dapat mengusulkan sebuah kebijakan, namun dibutuhkan persetujuan dari badan legislatif (yang mayoritas anggotanya mungkin tidak berasal dari partai politik yang sama) untuk membuat kebijakan tersebut menjadi undang‐undang. Akibatnya, Presiden Amerika Serikat, misalnya, sering kali harus menawarkan konsesi pada badan legislatif mengenai satu area kebijakan sebagai timbal‐balik atas dukungan yang diberikan pada area lain. Selain itu, anggota badan legislatif dapat berperan aktif dalam merancang dan mengamandemen kebijakan. Ini berarti bahwa proses perumusan kebijakan dalam sistem presidensial lebih terbuka daripada proses yang sama dalam sistem parlementer, sehingga lebih banyak ruang bagi kelompok‐kelompok kepentingan tertentu untuk menggunakan pengaruhnya. Dalam sistem parlementer, sementara ada kemungkinan perselisihan dan tawar‐menawar mengenai kebijakan‐kebijakan dalam partai politik yang memerintah. Hal ini biasanya terjadi di belakang layar dan badan eksekutif biasanya dapat mengandalkan mayoritas anggotanya yang ada dalam badan legislatif untuk memperoleh dukungan atas langkah‐langkah yang akan diambilnya. Ketika badan eksekutif sama sekali tidak memiliki mayoritas dalam badan legislatif, seperti yang sering terjadi di negara‐negara dengan sistem perwakilan proporsional yang memiliki banyak partai politik, badan eksekutif harus berkompromi agar dapat meloloskan kebijakan melalui badan legislatif. Hal ini membuat proses kebijakan menjadi lebih lambat dan lebih kompleks meskipun tidak sesulit pembuatan kebijakan dalam sistem presidensial. Dalam sistem parlementer, pembuatan kebijakan pada akhirnya masih terpusat di badan eksekutif, yang biasanya memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan tegas.
Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: