Home > Kebijakan Kesehatan > AGENDA KEBIJAKAN

AGENDA KEBIJAKAN

Kata ‘agenda’ dapat digunakan dalam sejumlah cara yang berbeda, contohnya, untuk mendeskripsikan urutan urusan yang harus dilakukan dalam suatu pertemuan komite. Di waktu-waktu lain, orang dituduh memiliki ‘agenda tersembunyi’, yang berarti bahwa mereka memiliki maksud tersembunyi dengan tindakan‐tindakan mereka. Dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan, istilah agenda berarti : daftar pokok permasalahan yang pada waktu tertentu diberi perhatian serius oleh para pejabat pemerintah dan orang‐orang di luar pemerintahan yang terkait erat dengan para pejabat tersebut. Di luar semua pokok permasalahan yang terpikirkan dan yang diperhatikan, faktanya para pejabat menganggap beberapa permasalahan lebih penting daripada yang lain. (Kingdon, 1984).
Kadang‐kadang terlihat sangat jelas alasan mengapa para pembuat kebijakan secara serius membahas pokok‐pokok persoalan tertentu dan kemudian bertindak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap pokok‐pokok persoalan tersebut. Contohnya, apabila sebuah negara diserang, pemerintahnya akan dengan cepat menganggap hal ini sebagai masalah yang memerlukan respons. Pemerintah negara tersebut kemudian akan bertindak untuk memobilisasi angkatan bersenjatanya dalam upayanya untuk memukul mundur para penyerang tersebut. Namun tindakan dan reaksi terhadap krisis semacam ini bukanlah ciri dari kebanyakan pembuatan kebijakan. Grindle dan Thomas (1991) menyatakan, sebagian besar pembuatan kebijakan merupakan ‘perubahan politik biasa’: sebuah respons terhadap rutinitas, masalah sehari‐hari yang membutuhkan pemecahan.
Mengingat bahwa selalu ada lebih banyak masalah‐masalah publik daripada waktu, tenaga dan sumber‐sumber daya pemerintah yang tersedia yang bisa digunakan untuk menangani masalah-masalah tersebut, dari mana datangnya dorongan perubahan atau respons terhadap masalah tertentu kalau tidak ada krisis (jelas sekali bahwa apa yang dilihat sebagai ‘krisis’ berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan waktu ke waktu)? Beberapa penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa beberapa pokok persoalan ditanggapi secara serius oleh para pejabat pemerintah meskipun tidak ada krisis yang tampak telah dikemukakan.
Penentuan agenda dalam keadaan politik biasa Penjelasan awal mengenai hal‐hal yang merupakan masalah publik yang berlawanan dengan sesuatu yang harus dihadapi sendiri oleh individu dan keluarga, mengasumsikan bahwa masalah muncul murni secara obyektif dan hanya menunggu untuk dikenali oleh pemerintah yang bertindak secara rasional, contohnya, karena masalah tersebut mengancam kesejahteraan penduduk. Menurut penjelasan ini, pemerintah akan secara aktif mengamati perkembangannya dan pokok‐pokok persoalan yang paling ‘penting’ akan menjadi subyek perhatian politik (misalnya, dalam bidang kesehatan, pemerintah akan berfokus pada penyakit‐penyakit yang menyebabkan angka kematian atau kecacatan tertinggi). Salah satu versi yang lebih rumit dalam pendekatan semacam ini menyatakan bahwa apa yang membuat sebuah pokok persoalan bisa masuk dalam agenda kebijakan lebih merupakan fungsi perubahan jangka panjang dalam situasi sosio‐ekonomi yang menghasilkan masalah‐masalah yang pada akhirnya harus ditanggapi oleh pemerintah bahkan jika tidak ada penilaian yang sistematis mengenai masalah‐masalah kebijakan yang potensial. Dari sudut pandang ini, negara‐negara yang jumlah penduduknya memiliki penduduk usia lanjut lebih banyak, pada akhirnya harus merespons dampaknya terhadap dana pensiun, pelayanan kesehatan, perawatan jangka panjang, transportasi, dsb.
Belakangan, ahli ilmu politik dan sosiolog berargumen bahwa bagi pemerintah menganggap sesuatu sebagai masalah lebih dari sekedar suatu proses sosial yang mencakup pendefinisian mengenai apa yang ‘normal’ dalam masyarakat dan apa yang merupakan penyimpangan yang tidak bisa diterima dari posisi tersebut (Berger dan Luckman, 1975). Cara pandang ini menarik perhatian orang pada ideologi dan asumsi mengenai bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya dan bagaimana mereka membentuk apa yang didefinisikan sebagai pokok persoalan yang memerlukan perhatian, juga mengenai bagaimana pokok persoalan ini ditanggapi. Cara dan bentuk pemahaman masalah mempengaruhi bagaimana masalah tersebut pada akhirnya akan ditangani oleh para pembuat kebijakan (Cobb dan Elder, 1983). Jadi, contohnya, masalah yang dianggap oleh media berkaitan dengan orang‐orang yang mengalami gangguan jiwa dan yang berhubungan erat dengan risiko yang mereka timbulkan bagi diri mereka sendiri dan orang lain, akan memiliki konsekuensi yang berbeda apabila dinyatakan sebagai salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang‐orang yang mengalami gangguan jiwa. Dalam skenario yang mana pun, kasus dan kelaziman istilah gangguan kejiwaan merupakan pertimbangan utama untuk menentukan apakah masalah tersebut akan ditanggapi secara serius atau tidak.
Cara pandang ini juga beranggapan bahwa setiap orang semestinya akan sependapat mengenai bagaimana sebuah fenomena seharusnya dirumuskan (dengan kata lain, masalah semacam apakah ini?) dan apakah masalah tersebut memerlukan tidak lanjut pemerintah atau tidak. Para aktor kebijakan‐kebijakan penting dapat berselisih dan bersaing dalam usaha mereka untuk membujuk pemerintah tidak hanya untuk memasukkan suatu pokok persoalan dalam agenda tapi juga untuk menggunakan cara mereka dalam membeberkan dan menangani masalah tersebut. Ada sejumlah model teoritis penentuan agenda. Dua yang paling menonjol dan paling sering digunakan akan dijelaskan di bawah ini.
Model Hall : keabsahan, kelayakan dan dukungan
Pendekatan ini menyatakan bahwa sebuah pokok persoalan dan kemungkinan responnya akan masuk dalam agenda pemerintah hanya ketika pokok persoalan beserta respons tersebut memiliki keabsahan, kelayakan dan dukungan yang tinggi. Hall dan koleganya memberikan sebuah model yang sederhana dan mudah diterapkan untuk menganalisis pokok‐pokok persoalan mana yang mungkin akan diperhatikan oleh pemerintah (Hall et al., 1975).
Keabsahan
Keabsahan merupakan karakteristik pokok persoalan yang dipercayai pemerintah sebagai sesuatu yang harus mereka pedulikan dan sesuatu di mana mereka berhak atau bahkan berkewajiban untuk campur tangan. Pada satu titik tertentu, sebagian besar anggota masyarakat, baik dulu maupun sekarang berharap bahwa pemerintah akan terus menegakkan hukum tata tertib dan mempertahankan negara dari segala bentuk serangan. Hal ini akan diterima secara luas sebagai kegiatan negara yang sah.
Kelayakan
Kelayakan mengacu pada kemungkinan untuk menerapkan kebijakan. Kelayakan didefinisikan sebagai pengetahuan teknis dan teoritis umum, sumber daya, ketersediaan staf ahli, kemampuan administrasi dan keberadaan infrastruktur pemerintah. Mungkin akan ada keterbatasan teknologi, keuangan atau tenaga kerja yang menyebabkan suatu kebijakan tertentu tidak bisa diterapkan, tidak peduli bagaimanapun layaknya kebijakan tersebut.
Dukungan
Akhirnya, dukungan mengacu pada pokok persoalan yang menyangkut dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sulit dipahami namun penting, setidaknya menyangkut pokok persoalan yang sedang dibicarakan. Jelaslah bahwa, dibandingkan dengan pemerintahan demokratis, rezim yang lebih otoriter dan tidak terpilih melalui pemilihan umum tidak bergantung pada dukungan masyarakat. Namun demikian, bahkan diktator sekalipun harus memastikan bahwa ada dukungan terhadap kebijakan‐kebijakan mereka dari kelompok‐kelompok kunci, seperti pada angkatan bersenjata. Apabila tidak ada dukungan atau apabila ketidakpuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan sangat tinggi, akan sangat sulit bagi sebuah pemerintahan untuk memasukkan suatu pokok permasalahan dalam agenda dan melakukan apapun (lihat model sistem politik Easton.
Jadi jalan pemikiran model Hall adalah bahwa pemerintah akan memperkirakan apakah sebuah pokok persoalan ada pada titik terjauh atau terdekat dari ketiga garis kesatuan keabsahan, kelayakan dan dukungan. Apabila sebuah pokok persoalan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi (pemerintah dianggap berhak untuk turut campur), tingkat kelayakan yang tinggi (adanya sumber daya, staf, infrastruktur yang memadai) dan dukungan yang besar (kelompok‐kelompok kepentingan yang terpenting mendukung – atau setidaknya tidak menghalangi), maka kemungkinan pokok persoalan tersebut untuk masuk dalam agenda and sesudahnya dibahas dengan selayaknya akan meningkat.
Tentu saja, hal ini tidak menyingkirkan alasan‐alasan yang lebih taktis yang bisa membuat sebuah pokok persoalan masuk dalam agenda. Kadang‐kadang, pemerintah akan menyatakan posisinya terhadap suatu pokok persoalan tertentu secara terbuka untuk menunjukkan bahwa mereka peduli, atau untuk menenangkan para pendonor yang menuntut respons sebagai syarat pemberian bantuan, atau untuk membingungkan lawan‐lawan politik mereka, bahkan ketika mereka tidak berharap untuk bisa menerjemahkan keprihatinan mereka menjadi kebijakan yang bisa diterapkan karena rendahnya tingkat kelayakan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Terima Kasih
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: