Home > Kebijakan Kesehatan > KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

Pada umumnya para ahli menterjemahkan kata policy sebagai kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan policy sebagai kebijakan. Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan. Sedangkan Esmi Warassih dan Satjipto Rahardjo cenderung mengartikan kata policy sebagai kebijaksanaan. Menurut pendapat Esmi Warassih bahwa dalam suatu policy itu seharusnya mengandung sesuatu yang bijaksana atau mengandung suatu nilai (value) dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh pengambil atau pembuat kebijaksanaan. Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian semacam ini dapat dipergunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan public policy. Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone, yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan oleh Robert Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Thomas R Dye menyatakan bahwa Public policy adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pendapat ini pun dirasa agak tepat namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Budi Winarno mengemukakan bahwa tahap-tahap dari suatu public policy meliputi :

1. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakan akan menempatkan suatu masalah pada agenda policy.
2. Tahap formulasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah masuk agenda policy kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang terbaik.

3. Tahap Adopsi kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternatif kebijakan yang ada dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil keputusan.

4. Tahap implementasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam hal tertentu tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sesuatu hal policy yang sudah diambil tidak langsung diimplemen tasikan.
5. Tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap suatu kebijakan yang telah dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejaumana kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah publik.

TERIMA KASIH
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: