Home > Kesehatan Lingkungan > ISU DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTANIAN

ISU DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTANIAN

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pada 11 Juni 2005 mempunyai enam sasaran utama, yakni: 1) peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, 2) perluasan kesempatan kerja dan berusaha, 3) ketahanan pangan, 4) peningkatan daya saing pertanian, 5) pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, dan 6) pembangunan daerah. Keenam sasaran tersebut pada dasarnya dapat disarikan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menjamin ketahanan pangan nasional, serta mengonservasi, merehabilitasi, dan melestarikan sumber daya alam.

Peningkatan kebutuhan pangan nasional dengan laju 1−2%/tahun terutama disebabkan oleh pertambahan penduduk yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 220 juta jiwa. Oleh karena itu, selain sebagai salah satu sasaran utama, ketahanan pangan juga merupakan basis utama RPPK. Upaya peningkatan produksi harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan petani, kemudahan aksesibilitas konsumen, dan aktualisasi keamanan pangan. Sebaliknya, komoditas nonpangan yang umumnya lebih bersifat komersial dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi agar mampu meraih pangsa pasar global secara optimal. Oleh karena itu, produktivitas tinggi, efisiensi sistem produksi, serta peningkatan mutu dan nilai tambah produk menjadi tumpuan utama revitalisasi pertanian.
Akhir-akhir ini dan untuk masa yang akan datang, ketahanan pangan sebagai salah satu pilar dan tujuan utama RPPK, khususnya dalam revitalisasi pertanian, menghadapi empat ancaman utama, yaitu :
1) stagnasi dan pelandaian  produktivitas akibat kendala teknologi dan input produksi, 2) instabilitas produksi akibat serangan hama-penyakit dan cekaman iklim, 3) penurunan produktivitas akibat degradasi sumber daya lahan dan air serta penurunan kualitas lingkungan, dan 4) penciutan lahan, khususnya lahan sawah beririgasi akibat dikonversi menjadi lahan nonpertanian.

Dalam pembangunan pertanian nasional, ketahanan pangan mempunyai peran yang sangat strategis karena : 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia, 2) kecukupan pangan berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan 3) ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, ketersediaan pangan yang cukup dari segi kuantitas, kualitas, mutu, gizi, keamanan maupun keragaman, dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam UU No. 7/1996 tentang pangan dan PP No. 68/2002 tentang ketahanan pangan.
Sektor pertanian menyumbang 18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi sumber pandapatan bagi 45% penduduk. Selain tanaman pangan dan sayuran yang luas areal tanamnya mencapai lebih dari 16,30 juta ha, komoditas perkebunan dan buah-buahan dengan luas tanam lebih dari 25 juta ha merupakan tulang punggung dan menjadi salah satu tumpuan ekonomi dan pembangunan nasional. Tanaman pangan, terutama padi, merupakan komoditas strategis bagi ketahanan pangan, sedangkan tanaman perkebunan selain diperlukan untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri juga berperan penting sebagai komoditas ekspor.

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan, kesehatan, lingkungan, dan gizi berdampak terhadap peningkatan permintaan produk pertanian yang bersih dan aman dikonsumsi. Dalam konteks RPPK, aspek lingkungan juga menjadi isu yang sangat penting di sektor pertanian, baik dalam kaitannya dengan keamanan pangan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di tingkat nasional maupun untuk kepentingan diplomasi dan perdagangan internasional.



ISU LINGKUNGAN PERTANIAN
The Earth Summit (KTT Bumi) 1992 di Rio de Janeiro merupakan indikator utama semakin besarnya perhatian dan kepedulian dunia internasional terhadap masalah lingkungan serta semakin mencuatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan di sektor pertanian sudah menjadi topik pembicaraan setelah Revolusi Hijau digulirkan pada akhir 1960-an. Selain karena perhatian dan kepedulian masyarakat  dunia semakin besar, disadari pula bahwa beberapa inovasi teknologi muatan dari Revolusi Hijau berpotensi merusak atau mengganggu lingkungan.

Tujuan utama Revolusi Hijau adalah untuk menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Revolusi Hijau di Indonesia ditandai oleh introduksi varietas unggul padi yang responsif terhadap pemupukan dan irigasi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman diupayakan dengan aplikasi pestisida. Di satu sisi, Revolusi Hijau terbukti mampu meningkatkan produksi pangan nasional, namun di sisi lain telah menyebabkan munculnya permasalahan lingkungan sebagai dampak dari kesalahan aplikasi pupuk dan pestisida kimia.
Di sektor pertanian, ada tiga isu penting yang sangat terkait dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, yaitu: 1) dampak penggunaan berbagai input pertanian terhadap produk, lahan, dan lingkungan, 2) dampak sistem usaha tani, terutama padi sawah dan padi lahan rawa pasang surut, terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), dan 3) dampak industri, permukiman, dan perkotaan terhadap produktivitas lahan dan kelestarian lingkungan pertanian.



INOVASI TEKNOLOGI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTANIAN
Sebagai salah satu negara anggota KTT Bumi, Indonesia yang ikut meratifikasi hasil konferensi tersebut mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan, termasuk di sektor pertanian. Terkait dengan ketiga isu utama lingkungan di sektor pertanian, pemerintah melalui Departemen Pertanian telah menetapkan beberapa kebijakan, yang dibedakan atas dua pilihan utama. Pertama, kebijakan dalam pembangunan atau pengembangan pertanian. Kedua, kebijakan yang bersifat regulasi, pengawasan, dan pengendalian melalui peraturan dan perundang-undangan.



Pengembangan Sistem Pertanian Berkelanjutan
Brown dan Hock (1999) mengemukakan bahwa selain produktivitas, setidaknya ada enam komponen yang menjadi tolok ukur dari pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu: 1) kepunahan spesies, 2) kerusakan hutan, 3) erosi tanah, 4) emisi karbon, 5) jumlah ikan yang ditangkap, dan 6) laju kelahiran manusia dibanding laju kematian. Oleh karena itu, keenam tolok ukur tersebut juga dijadikan acuan pengelolaan lingkungan terutama dalam konteks pengelolaan pembangunan yang bersih (clean development management), seperti isu keragaman hayati (biodiversity),  ecolabelling dan penebangan hutan, mitigasi gas rumah kaca, dan polusi.
Mengacu kepada pengalaman penerapan Revolusi Hijau I, pembangunan pertanian ke depan memerlukan reorientasi pendekatan, terutama dalam pengembangan sistem produksi padi dan tanaman pangan pada umumnya. Beberapa komponen dan pendekatan Revolusi Hijau I masih cukup relevan, namun ada beberapa
aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, seperti: 1) penggunaan teknologi tinggi berbasis sumber daya (knowledge and resources approach), 2) penggunaan input yang rasional melalui pengembangan sistem pertanian modern (Good Agricultural Practices, GAP), 3) pemanfaatan sumber daya, teknologi (indigenous technology), dan kearifan lokal (local wisdom), dan 4) perhatian yang lebih serius terhadap aspek kesehatan, lingkungan, serta potensi dan kelestarian sumber daya pedesaan.
Keempat pendekatan tersebut telah dikemas dalam konsep Revolusi Hijau Lestari (RHL) atau Evergreen Revolution. Meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, lingkungan, dan gizi telah mendorong peningkatan permintaan terhadap produk pertanian organik, terutama pangan. Di berbagai negara maju, produk pangan organik sudah menjadi agribisnis yang berkembang pesat. Dilaporkan, nilai penjualan pangan organik pada tahun 2003 mencapai US$ 23 miliar atau lebih dari Rp 230 triliun.

Selaras dengan RHL dan semakin mengemukanya isu lingkungan serta kesehatan maka pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pembangunan pertanian yang mengombinasikan teknologi tradisional dengan teknologi modern. Jika penggunaan pupuk organik dianggap sebagai teknologi tradisional dan penggunaan pupuk anorganik sebagai teknologi modern maka konsep pengelolaan hara terpadu yang mengombinasikan pemupukan organik dengan anorganik sudah memenuhi kriteria pertanian berkelanjutan. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) sebagai induk organisasi lembagalembaga penelitian internasional mendukung gagasan pertanian berkelanjutan, tetapi tidak sepakat dengan pengertian pertanian berkelanjutan yang diidentikkan dengan pertanian organik. CIMMYT mengartikan sustainable dengan supportable, yaitu memacu kenaikan produksi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.


Categories: Kesehatan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: