Home > Kebijakan Kesehatan > IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur , dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. ( James P. Lester dan Joseph Steewart, 2000: 104). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran ( output ) maupun sebagai hasil. Van Meter dan Van Horn membatasi implementas kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ( alat kelompok-kelompok ) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikan, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2002:102)
Menurut Solichin (2004:64) sesuai kamus Webster merumuskan to implement ( mengimplementasikan ) yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan to give practical effect to ( menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu ) termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan penerapan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan, dan bermuara kepada hasil yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh pemanfaat, sehingga implementasi kebijakan perlu dikaji lebih dalam apakah implementasi tersebut berhasil sesuai dengan tujuan atau dampak dari kebijakan karena implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan yang menghasilkan out put yang menyangkut seberapa besar perubahan yang dicapai dari tujuan yang telah diprogramkan dan perubahan tersebut mudah di ukur, sebagai mana diungkapkan oleh Udoji dalam Solichin (2004:59) dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi kalau tidak diimplementasikan, bagaimana organisasi pelaksana dan pelaku kebijakan dapat mengimplementasikannya yang tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, hal tersebut didukung oleh Bajuri (2003:111-112) yang menyatakan kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah design kebijakan mampu merumuskan secara komprehensif aspek pelaksanaan sekaligus metode evaluasi yang akan dilaksanakan. 
Pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam design atau program kegiatan merupakan usaha pemerintah atau pelaku kebijakan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2001:65) “Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat “. Menurut pendapat para ahli di atas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang terarah berupa kebijakan atau program untuk menjawab terhadap permasalahan dengan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah terjadinya keburukan dan berusaha adanya perbaikan dan inovasi yang akan menimbulkan dampak atau perubahan di masyarakat. Perlu ditekankan bahwa implementasi kebijakan tidak akan ada apabila tujuan dan sasaran belum ditetapkan atau diidentifikasi oleh pembuat kebijakan, sehingga dari peraturan perundang-undangan yang telah tersedia perlu adanya tindakan dengan merumuskan semua yang direncanakan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan.
Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu : pertama memberi informasi bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktorfaktor yang dapat diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru. Sebagaimana Budi Winarno (1998:72) menyatakan proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan ( linkage ) antara kebijakan dan capaian ( performance ). Variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya.
Sebagaimana dikatakan di atas bahwa capaian kebijakan dipengaruhi adanya beberapa variabel, variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada beberapa model Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn (Samudra Wibawa, 1994:19) Implementasi kebijakan dipengaruhi adanya komunikasi, sumber-sumber ( sumber daya ), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi, standard dan sasaran kebijakan serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Spesifik Van Meter dan Van Horn lebih menekankan kepada kinerja kebijakan. Penerapan model implementasi merupakan tahapan pelaksanaan oleh pembuatan kebijakan dan masyarakat yang dipengaruhinya sesuai dengan tujuan, jika implementasi yang diterapkan tidak tepat maka tidak akan mengurangi permasalahan bahkan mengalami kegagalan.
Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Solichin 2004:81) dalam model implementasi kebijakannya juga menganggap faktor komunikasi akan berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan dalam lingkungan sistem politik dengan kelompok-kelompok sasaran. Van Meter mengharapkan semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka, organisasi atasan mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana, karena dalam implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi keberhasilan suatu program.
Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana Untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Van Meter dan Van Horn juga megemukakan bahwa kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 122). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :
1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan prosesproses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber – sumber politik suatu organisasi ( misalnya dukungan di antara anggota – anggota legislatif dan eksekutif ).
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan
Di sisi lain Van Meter dan Van Horn mengemukakan Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan Sumber – sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. (Kaufman, 1973 : 22).
Secara lebih detail Van Meter dan Van Horn merumuskan sebuah abstraksi ( kerangka kerja ) yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor dan dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang dipercaya membentuk hubungan antara kebijakan dengan performance kebijakan, yaitu:
(1) standar dan sasaran kebijakan,
(2) sumber daya kebijakan ( dana dan insentif yang lain ),
(3) komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas,
(4) karakteristik badan pelaksana ( seperti ukuran staf, tingkat pengawasan hierarki, vitalitas organisasi ),
(5) kondisi sosial ekonomi dan politik, dan
(6) sikap implementor;
Categories: Kebijakan Kesehatan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: