Home > Kebijakan Lingkungan > KOMPETENSI SDM DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH

KOMPETENSI SDM DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH

Menurut Wibowo (2007), kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkat manfaat yang disepakati. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang mampu mereka untuk melakukan tugas dan tanggungjawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan mereka.

Sementara itu kompetensi menurut Kepmenkes No. 267/Menkes/SK/III/2008 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional efektif dan efisien. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja PNS yaitu: Pertama, dalam hal penerimaan PNS melalui proses seleksi, kebutuhan PNS disesuaikan dengan kemampuan, formasi dan tingkat pendidikan dari

para calon PNS tersebut. Seleksi harus dilakukan dengan tepat dan baik. Setelah calon yang tepat didapat maka upaya peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai perlu diberikan. Hal ini bertujuan untuk mendidik para PNS baru baik dari segi pengetahuan dan keterampilannya maupun aspek mental psikologis PNS tersebut. Kedua, penekanan kepada pembanguan daerah yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah dan keseimbangan pembangunan antar daerah. Melalui daerah, pengaturan pendapatan, pengaturan formasi PNS, sistem pajak, keamanan warga, sistem perbankan dan berbagai pengaturan lain yang diputuskan sendiri dan pembangunan daerah setempat dijalankan oleh masing-masing daerah. (Budiyanto, 2000).

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan merujuk pada Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003, maka organisasi kesehatan khususnya dinas kesehatan daerah, seorang kepala dinas kesehatan diharuskan memiliki kompetensi minimal yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Kompetensi dasar tersebut meliputi integritas (bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi dengan mempertahankan norma-norma sosial, etika dan organisasi), kepemimpinan (kemampuan untuk menggerakkan, memberdayakan, membimbing, mengarahkan, mendidik serta mengambil keputusan yang positif bagi staf dan pegawainya), perencanaan (kemampuan untuk menggambarkan tujuan, memaparkan rencana, menganalisa untung ruginya, manfaat dan dampaknya, mengevaluasi sehingga membawa kemajuan organisasi), penganggaran (menguasai prinsip dan teknik penganggaran, mampu menelaah anggaran, merencanakan dan menyusun anggaran, mengetahui pola pengelolaan keuangan), pengorganisasian (kemampuan mengatur dan mengelola sumberdaya, membagi tugas dan menjabarkan fungsi, menempatkan SDM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, membina kelancaran organisasi berdasarkan tugas, hak, kewenangan dan tanggung jawab), kerjasama (kemampuan membangun kerjasama baik dalam lingkungannya maupun dengan pemangku kepentingan, agar program dan kegiatan kerja yang dilaksanakan dapat dirasakan semua pihak), fleksibilitas (kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda, menghargai pendapat yang berbeda dan dapat menerima perubahan dalam organisasi).

Sementara itu kompetensi bidang meliputi berorientasi pada pelayanan (keinginan untuk membantu, melayani atau memberikan pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat artinya selalu berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan), berorientasi pada kualitas (melaksanakan tugas-tugas dengan teliti berdasarkan standar yang berlaku dan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan yang dilakukan), berpikir analitis (kemampuan untuk memahami situasi atau masalah kesehatan dengan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan mengidentifikasi penyebab dan situasi atau masalah tersebut serta memprediksi akibatnya), berpikir konseptual (kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan dalam pelaksanaan tugas, mengolah data beragam dan tidak lengkap menjadi informasi yang jelas, mengidentifikasi pokok permasalahan serta menciptakan konsep-konsep baru), keahlian teknikal/- profesional/manajerial (penguasaan pengetahuan bidang kesehatan berupa teknik, manajerial maupun profesional, serta memiliki motivasi untuk menggunakan dan mengembangkan serta memberikan advokasi kepada pihak-pihak yang terkait).

Selanjutnya syarat minimal agar dapat menjadi pegawai negeri sipil bidang kesehatan (jabatan struktural) dalam hal ini jabatan kepala dinas, sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan daerah minimal memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pendidikan

a. Kepala Dinas Kesehatan minimal, Eselon IIA dan Eselon IIB dipersyaratakan minimum Magister/SP1 kesehatan atau yang disetarakan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Psikolog, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan lainnya).

b. Bidang/seksi di lingkungan Dinas kesehatan, Esselon IVA dan IVB yang merupakan jabatan teknis kesehatan dengan tingkat pendidikan minimum Diploma III Kesehatan atau yang disetarakan. Eselon III dipersyaratkan minimum Sarjana /Diploma IV Kesehatan atau yang disetarakan (Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Psikolog, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan lainnya).

c. Sekretariat/Subbagian di lingkungan Dinkes, Eselon IV yang merupakan jabatan teknis umum dengan tingkat pendidikan minimum D-III atau yang disetarakan sesuai dengan kompetensinya. Eselon III dipersyaratkan minimum sarjana/diploma IV atau yang disetarakan sesuai kompetensinya.

2. Pelatihan

a. Diklatpim Tk II untuk pejabat eselon II

b. Diklatpim Tk III untuk pejabat eselon III

c. Diklatpim Tk IV untuk pejabat eselon IV

3. Kepangkatan

a. Eselon II sudah menduduki golongan pangkat IV/b untuk eselon IIA dan golongan IV/a untuk eselon IIB

b. Eselon III sudah menduduki golongan pangkat III/d untuk eselon IIIA dan golongan II/c untuk eselon IIIB

c. Eselon IV sudah menduduki golongan pangkat III/b untuk eselon IVA dan golongan pangkat III/a untuk eselon IVB.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi Dinas Daerah, tugas pokok Dinas Kesehatan menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan teknis di bidang kesehatan, pengelolaan Cabang Dinas, Pengelolaaan UPTD, Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas. Tugas pokok Kepala Dinas sesuai dengan kebijakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta pelaporan. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat, kepegawaian dan urusan lainnya, sementara itu Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan bahwa pengangkatan dalam jabatan (fungsional dan struktural) berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kompetensi aparatur dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa tujuan diklat antara lain untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Sementara itu yang menjadi sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Kompetensi yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan jabatan bagi PNS tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Keputusan Lembaga Administrasi Negara sebagai penjabaran PP 101/2000, yang menjelaskan secara rinci tentang kurikulum, metode pendidikan dan pelatihan serta kompetensi yang harus dimiliki bagi aparatur setelah mengikuti masing-masing jenjang pendidikan. Dalam prakteknya, setiap aparatur sejak mulai yang bersangkutan menjadi CPNS sampai dengan menduduki jabatan tertentu harus mengikuti diklat-diklat tertentu yang didisain untuk membentuk memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mengarah pada pengelolaan organisasi publik yang berkualitas termasuk didalamnya dalam pengelolaan pelayanannya berdasarkan asas-asas sistim kepemerintahan yang baik.

Ketika seorang CPNS akan memasuki lingkungan kerja sebenarnya yang bersangkutan harus menerima diklat prajabatan. Dalam diklat ini kompetensi yang dibentuk adalah antara lain memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip pelayanan prima. Oleh karena itu seharusnya tiap pegawai yang selesai mengikuti diklat pra jabatan sudah mengetahui bagaimana dia harus bersikap dalam memberikan pelayanan. Sementara bagi aparatur yang telah selesai mengikuti diklatpim tingkat IV dan III mampu melaksanakan kebijakan – kebijakan dibidang pelayanan dan mampu menerapkan strategi pelayanan prima dalam pengelolaan pelayanan publik.

Kompetensi yang diharapkan akan dimiliki oleh pejabat setelah mengikuti diklatpim tingkat II antara lain mampu membuat program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang didasarkan pada prinsip – prinsip good governance. Sedangkan kompetensi yang diharapkan oleh aparatur selesai mengikuti diklatpim tingkat I mampu mengelola organisasi berdasarkan aspirasi dan dinamika masyarakat yang berkembang. Disamping berdasarkan visi, misi dan strategi yang berwawasan nasional serta merumuskan strategi pelayanan dengan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Berbagai kompetensi yang diharapkan dari alumni peserta diklat diatas sesungguhnya telah memperlihatkan pada kita semua bahwa materi diklat pegawai negeri telah mengupayakan pembentukan aparatur pemerintah yang berkualitas dalam penyelenggaraan organisasi publik pada umumnya dan pengelolaan pelayanan publik pada khususnya. Materi-materi diklat yang menjadi kurikulum diklat juga sudah mengarah pada upaya pegelolaan pelayanan publik yang prima, akuntabel dan transparan. Bahkan pada materi diklat tingkat I dan II juga diberikan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik.

Menurut Spencer dan Spencer (1993), Mitrani (1992) terdapat lima karakteristik kompetensi yaitu :

a. Motives (Motivasi) adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya.

b. Traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri (self-confidence), kontrol diri (self-control) atau daya tahan/ketabahan (hardiness)

c. Self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yaang dimiliki seseorang. Misalnya seseorang yang dinilai menjadi leader seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang leadership ability.

d. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.

e. Skills adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Misalnya seorang dokter gigi mempunyai keahlian untuk mencabut dan menambal gigi tanpa harus merusak saraf.

Categories: Kebijakan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: