Home > Kebijakan Lingkungan > EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPMENKES RI NO. 1204/MENKES/SK/X/2004 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPMENKES RI NO. 1204/MENKES/SK/X/2004 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang di dalamnya terdapat bangunan, peralatan, manusia (petugas, pasien dan pengunjung) dan kegiatan pelayanan kesehatan, selain dapat menghasilkan dampak positif berupa produk pelayanan kesehatan yang baik terhadap pasien dan memberikan keuntungan retribusi bagi pemerintah dan lembaga pelayanan itu sendiri, rumah sakit juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa pengaruh buruk kepada manusia, seperti sampah dan limbah rumah sakit yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sumber penularan penyakit dan menghambat proses penyembuhan serta pemulihan penderita.

Sampah atau limbah rumah sakit diduga banyak mengandung bahaya atau resiko karena dapat bersifat racun, infeksius dan juga radioaktif (Suwarso, 1996). Selain itu, karena kegiatan atau sifat pelayanan yang diberikan, maka rumah sakit bisa menjadi depot segala macam penyakit yang ada di masyarakat, bahkan dapat pula sebagai sumber distribusi penyakit karena selalu dihuni, dipergunakan, dan dikunjungi oleh orang-orang yang rentan dan lemah terhadap penyakit. Di rumah sakit pula dapat terjadi penularan baik secara langsung (cross infection), melalui kontaminasi benda-benda ataupun melalui serangga (vector borne infection) sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat umum (Kusnoputranto, 1993 dalam Wisaksono).

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang tidak diinginkan dari institusi pelayanan kesehatan ini, maka dirumuskan konsep sanitasi lingkungan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia tersebut. Menurut WHO, sanitasi lingkungan (environmental sanitation) adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia.

Dalam lingkup rumah sakit, sanitasi berarti upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik, kimiawi dan biologik di rumah sakit yang menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung maupun bagi masyarakat di sekitar rumah sakit. (Musadad, 1993).

Dari pengertian di atas maka sanitasi rumah sakit merupakan upaya dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam memberikan layanan dan asuhan pasien yang sebaik-baiknya. Karena tujuan dari sanitasi rumah sakit tersebut adalah menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit agar tetap bersih, nyaman, dan dapat mencegah terjadinya infeksi silang serta tidak mencemari lingkungan.

Menimbang rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit atau orang sehat dan dapat menjadi penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, maka dalam merespon pentingnya dilakukan penertiban kondisi kesehatan dan sanitasi

lingkungan di lingkungan rumah sakit, yang bertujuan mengatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari institusi pelayanan kesehatan, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 menetapkan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan setiap rumah sakit dalam hal kesehatan lingkungan rumah sakit.

Persyaratan yang harus dipenuhi instansi pelayanan kesehatan, dalam hal ini berbagai aspek yang berhubungan dengan penyehatan kondisi sanitasi lingkungan rumah sakit antara lain mencakup :

(1)Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit,

(2) Persyaratan Hygiene dan Sanitasi Makanan Minuman,

(3) Penyehatan Air,

(4) Pengelolaan Limbah,

(5) Pengelolaan tempat Pencucian (Laundry),

(6) Pengendalian Serangga, Tikus dan Binatang Pengganggu Lainnya,

(7) Dekontaminasi melalui Disinfeksi dan Sterilisasi,

(8) Persyaratan Pengamanan Radiasi,

(9) Upaya Promosi Kesehatan dari Aspek Kesehatan lingkungan (KepMenKes, 2004).

Dewasa ini masalah pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya penyehatan lingkungan mendapat sorotan yang semakin tajam dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan kemajuan masyarakat berkat keberhasilan pembangunan di segala bidang termasuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Telah disadari pula bahwa setiap kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupannya akan berdampak terhadap kesehatan lingkungan. Rumah sakit adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan dan dalam ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya upaya pencegahan penyakit mulai dari diagnosa dini dan pengobatan tepat, perawatan intensif dan rehabilitasi orang sakit sampai ke tingkat penyembuhan optimal. Sebaliknya rumah sakit, karena kegiatannya tersebut di atas dapat menjadi media pemaparan/penularan bagi para pasien, petugas maupun pengunjung oleh agent (komponen penyebab) penyakit yang terdapat di dalam lingkungan rumah sakit itu sendiri (Darpito, 2003).

Selain persoalan di atas rumah sakit sebagai tempat atau sarana pelayanan umum juga menghasilkan sampah atau limbah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Saat ini masalah lingkungan menjadi salah satu isu aktual karena seringnya terjadi penyebab berbagai masalah kesehatan masyarakat dan kekhawatiran dampak kesehatan lingkungan terhadap kesehatan di mana secara langsung dapat mempengaruhi citra pelayanan umum itu sendiri, sehingga diperlukan perhatian dalam pengelolaan kesehataan lingkungan. Melalui penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan di rumah sakit dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.

Menurut Darpito (2003) rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis lingkungan yang harus dipenuhi dalam upaya melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Sementara fasilitas sanitasi adalah sarana fisik mengenai bangunan dan perlengkapan yang berguna untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.

Upaya kesehatan lingkungan rumah sakit bertujuan untuk mewujudkan lingkungan rumah sakit baik in door ataupun out door yang aman, nyaman, dan sehat bagi para pasien, pekerja, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit, kejadian pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh rumah sakit dapat ditekan sekecil mungkin atau bila mungkin dihilangkan (Darpito, 2003).

Ruang lingkup kesehatan lingkungan rumah sakit yang meliputi beberapa aspek tersebut di atas diwujudkan dalam upaya-upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit, sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh KepMeKes No. 1204/ MENKES/SK/X/2004, yakni meliputi :

a. Penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit.

b. Hygiene sanitasi makanan dan minuman.

c. Penyehatan air.

d. Pengelolaan limbah.

e. Penyehatan tempat pencucian linen (laundry).

f. Pengendalian serangga, tikus, dan binatang pengganggu.

g. Dekontaminasi melalui sterilisasi dan disinfeksi.

h. Pengamanan dampak radiasi.

i. Upaya Promosi Kesehatan dari Aspek Kesehatan Lingkungan (Darpito, 2003).

Berkaitan dengan konteks pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanannya terletak pada efektifitas dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa efektifitas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan sesuatu yang diharapkan dapat terwujud dalam operasionalisasi pelaksanaan yang sesungguhnya dilapangan. Oleh karena itu konsep efektifitas dapat dipergunakan untuk merujuk pada darajat pencapaian tujuan.

Menurut Mardiasmo (2001) efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Dengan kata lain efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Penekanan terpenting yang perlu diketahui adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi dari yang telah dianggarkan, bahkan bisa saja tiga kali lipat dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu institusi dipandang efektif dari segi tujuan apabila institusi itu berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesunguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, institusi, program atau kegiatan. Suatu organisasi/institusi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2007).

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Chester I. Barnard (Prawirosentono, 1999), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah bahwa bila suatu tujuan tertentu dapat dicapai, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa sesuatu bisa dikatakan efektif bila tujuan dari pelaksanaan suatu program tercapai. Sebaliknya suatu pelaksanan program dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Berdasarkan pengertian efektifitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan suatu program adalah tercapai atau berhasilnya pelaksanaan suatu program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam teori George C. Edward III (Subarsono, 2006) disebutkan bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lainnya.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi pelaksana, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting agar supaya pelaksanaan suatu kebijakan dapat efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur birokrasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan komplek. Hal ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak efektif dan fleksibel.

Categories: Kebijakan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: