Home > Kebijakan Lingkungan > PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Otonomi daerah telah menyebarkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada sebagian besar lembaga pemerintah daerah. Hal ini menjadikan peluang untuk menyelesaikan masalah lokal secara lebih akuntabel, sekaligus membuka tantangan baru. Nasib sumber daya alam dan lingkungan, kini tergantung pada kepemimpinan lokal, kapasitas lembaga lokal dan kemauan untuk memenuhi standar dan peraturan nasional. Saat ini ada beberapa kawasan yang terlihat piawai mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan, sementara sejumlah kawasan lainnya memilih untuk bereksploitasi demi keuntungan jangka pendek. Lemahnya kapasitas, kemauan politis dan penegakan hukum turut berkontribusi pada kerugian ekonomi, meningkatnya bencana ‘alam’ dan lambannya peningkatan kesejahteraan termasuk jasa sanitasi (pengelolaan lingkungan) dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang terlihat di beberapa daerah, kemungkinan tidak berkelanjutan di masa yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan di tingkat daerah masih tidak konsisten. Hal tersebut cenderung efektif jika ada insentif yang cukup dari pemerintah pusat untuk mendorong dipenuhinyai kebijakan nasional, atau ketika pimpinan lokal memiliki pemikiran jangka panjang. Tantangan tata kelola lingkungan saat ini masih sama seperti era pra-otonomi daerah. Hal ini termasuk lemahnya lembaga-lembaga dan penegakan hukum, izin yang tumpang tindih, konfl ik antar sektor, buruknya arsip pertanahan, dan seringnya kepentingan lingkungan dikalahkan oleh kepentingan politis dan ekonomi. Sejak era desentralisasi, isuisu ini bahkan diperparah dengan tantangan lainnya, seperti: hubungan antara berbagai lapisan pemerintah; kewenangan dan yurisdiksi yang tidak jelas; keterbatasan dana untuk pengelolaan lingkungan; dan lemahnya suara rakyat dalam penuntutan kualitas atau jasa lingkungan. Sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang kian tergerus sejak awal era desentralisasi merupakan bukti dari kerumitan situasi ini.

Kunci permasalahannya adalah minimnya motivasi atau insentif pemerintah kabupaten dalam menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tingkat pusat kurang memberi dorongan, sementara ditingkat lokal kurang ada biaya untuk mencapai target-target pencapaian lingkungan. Alhasil banyak pemerintah provinsi atau kabupaten yang akhirnya membuat interpretasi sendiri atas peraturan yang ada, atau bahkan membuat peraturan sendiri. Terdapat beberapa kasus dimana inovasi ini memang berhasil memperkuat kontrol terhadap lingkungan, namun tidak sedikit pula yang justru malah melemahkan kontrol tersebut. Karena otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah cenderung tumpang tindih, pemerintah kabupaten akhirnya menantikan insentif-insentif pendanaan (seperti Dana Alokasi Khusus). Selain itu, tidak ada standar resmi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kapasitas pemerintah daerah masih harus diperkuat agar mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi barunya dan memastikan bahwa langkah-langkah reformasi yang ditawarkan dapat memperdalam transparansi dan akuntabilitas tingkat lokal. Dengan lemahnya tata cara administrasi, kebutuhan akan keberlanjutan, idealnya datang dari konstituen di tingkat daerah. Pemerintah daerah harus merespon aspirasi publik untuk memperluas jasa lingkungan, lingkungan yang bersih dan ekosistem yang berfungsi dengan baik. Namun demikian, suara dan partisipasi rakyat dalam arena ini masih terbilang kurang.

Masyarakat Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap beberapa isu lingkungan (seperti air, sanitasi dan hutan) namun kurang memahami isu-isu yang baru muncul (seperti perubahan iklim, pesisir dan bahari, energi bersih, limbah B3). Kepedulian terhadap lingkungan secara umum juga belum menjadi bagian dari perilaku sosial, sehingga sumber daya alam dan jasa lingkungan masih kurang dihargai. Lembagalembaga yang seharusnya bisa menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pun, masih dalam proses transisi.

Organisasi masyarakat sipil kini ditantang untuk bisa berhadapan dengan pemerintah dan sektor lainnya dalam masyarakat, dan juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Antara badan legislatif dan konstituennya perlu dibangun budaya dan mekanisme yang efektif, untuk bisa berkomunikasi tentang kualitas dan jasa lingkungan; lembaga keagamaan perlu memainkan peran dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku ramah lingkungan diantara pengikutnya; media juga perlu meningkatkan perhatiannya pada isu-isu lingkungan, termasuk pada putusan-putusan proyek pembangunan yang bisa berdampak buruk pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa perkembangan yang menjanjikan dalam tata kelola lingkungan di tingkat daerah, yang perlu didukung dan dicontoh. Diantaranya :

• Kemauan Politis: beberapa gubernur, bupati dan walikota telah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, kemauan politis dan visi untuk mendukung praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Contohnya: a) “Visi Hijau” oleh Gubernur Aceh, yang memprakarsai moratorium penebangan dan restrukturisasi sektor kehutanan; b) rehabilitasi lahan gambut dan usaha pengurangan emisi karbon oleh Gubernur Kalimantan Tengah; c) pengelolaan hutan untuk keuntungan masyarakat berkelanjutan oleh Gubernur Papua; dan d) Bupati Jembrana (Bali Barat) memiliki komitmen yang kuat terhadap lingkungan, dengan memanfaatkan AMDAL secara aktif dan berkala.

• Kerjasama Antar-Dinas: Beberapa kawasan telah berinisiatif untuk melakukan kerjasama lintas yuridiksi untuk menjawab isu lingkungan lintas batas. Contohnya adalah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas di Jawa Timur, Otoritas Pengelolaan Teluk Balikpapan, Program Daerah Aliran Sungai Ciliwung, dan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur untuk pengelolaan sampah.

• Program Reputasi (Prestasi): Program Reputasi berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan membantu sebagai motivator nasional. Adipura, Prokasih dan PROPER adalah program sukarela yang kreatif, merupakan inisiatif Kementrian Lingkungan Hidup, untuk mendorong partisipasi aktor di daerah, dan menghargai kepatuhan berdasarkan standar dan tujuan akhir nasional.

• Program Pemberdayaan Masyarakat Hijau: Hibah untuk energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam untuk program pemberdayaan masyarakat (PNPM) telah terbukti sukses di Sulawesi, dan kini sedang dalam tahap perluasan ke Sumatra dan Papua. Program serupa untuk lingkungan perkotaan, kini dikembangkan untuk kegiatan PNPM yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum.

• Rencana Tata Ruang: Rencana tata ruang skala pulau dan penilaian lingkungan strategis adalah beberapa alat yang sedang dikembangkan dan diterapkan di banyak lokasi. Perbaikan tata kelola lingkungan pada situasi desentralisasi akan dipengaruhi oleh beberapa terobosan. Perubahan besar pada kebijakan yang berhubungan dengan kewenangan dan keuangan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola lingkungan. Hal ini termasuk:

• Pengelolaan lingkungan berdasarkan geografi . Pengelolaan sumber daya air seharusnya mengikuti daerah aliran, bukan batasan adimistratif. Pengelolaan ekosistem khusus (seperti yang terdapat dalam taman nasional), juga harus menembus batas administrasi tingkat propinsi dan kabupaten. Hasil yang diharapkan: tanggungjawab bersama menjadi lebih jelas, dan terbentuknya mekanisme kerjasama lintas-dinas dan lintas kawasan

• Reformasi keuangan lingkungan – terutama yang mengizinkan pemasukan dari pajak untuk dialokasikan ke kegiatan lingkungan – bisa menjadi insentif untuk merubah perilaku; dapat diperhitungkan sebagai biaya lingkungan eksternal; meningkatkan konservasi sumber daya alam; dan memperbaiki mekanisme pengumpulan, serta kebijakan perpajakan lingkungan yang lebih sesuai, yang didasarkan pada kinerja lingkungan perusahaan yang buruk. Hasil yang diharapkan : pertumbuhan nyata dapat diukur; perlindungan dan rehabilitasi lingkungan dapat didanai; dan pelaku bisnis dapat merasakan dampak ekonomis dari perilaku lingkungannya.

• Insentif baru dan skema keuangan lainnya yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih berorientasi pada program pembangunan berkelanjutan, termasuk pilihan pembiayaan yang lebih fl eksibel, seperti Dana Alokasi Khusus dan BLU – yakni fasilitas pendanaan jangka panjang yang mendorong pemerintah daerah untuk merencanakan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang, daripada pendanaan tahunan. Hasil yang diharapkan: pembangunan bertahap atau perluasan jasa lingkungan dapat direncanakan dan dibiayai, dan konservasi tidak dirasakan sebagai beban bagi keuangan pemerintah daerah.

Tata kelola lingkungan yang baik juga membutuhkan semua pihak untuk memahami peran masing-masing dan turut berkontribusi pada pengelolaan lingkungan, sesuai porsi masing-masing. Diperlukan upaya lanjutan sebagai berikut :

• Menjelaskan tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah, dengan tersedianya sistem yang dibutuhkan untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan dan strategi lingkungan.

• Memperkuat peran media, legislatif, lembaga keagamaan, dan LSM dalam berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, dan memahami keinginan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

• Memperluas akses publik akan informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan, termasuk menjelaskan dan meningkatkan kemampuan dalam menegakkan pemenuhan dan keberadaan hak atas informasi, partisipasi dan keadilan. Hasil yang diharapkan: Warga Negara menjalankan aksi pribadi untuk isu lingkungan, dan bergabung membentuk konsituen untuk meningkatkan upaya pada tingkat politis dan pemerintah daerah. Pembuatkeputusan, baik eksekutif maupun legislatif, menjadi memiliki pengetahuan dan mempertimbangkan keinginan, kebutuhan dan aspirasi publik, dan merasakan tekanan dari LSM dan media apabila mereka gagal untuk mengatasinya.

Download di :

http://www.ziddu.com/download/18057606/PengelolaanLingkunganHidup.docx.html

Categories: Kebijakan Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: