Home > Hukum Lingkungan > UNDANG – UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

UNDANG – UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur soal lingkungan hidup sebenarnya sejak dahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial,Jepang ataupun oleh Pemerintahan kita sekarang.
Salah satu dari peraturan perundang-undangan yang sampai detik sekarang ini, masih dipergunakan sebagai pedoman atau dipakai sebagai landasan di dalam menentukan  kebijakan,terutama  di dalam masalah Perizinan,yaitu Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda,pada Tahun l926 yaitu 1.Undang-Undang Ganggunan /Hinder Ordonantie.
Pembangunan di bidang Lingkungan Hidup hanya dapat berhasil apabila administrasi Pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu.Salah satunya yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah system perizinan.Jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan hidup adalah izin usaha yang diatur dalam ordonansi Gangguan / Hinderordonantie ( HO ) Stablaad 1940    Nomor 226 diubah / ditambah dengan Staablad 1940 Nomor 450.
Dalam prosedur perolehan izin usaha siapapun yang mendirikan suatu perusahaan yang pertamakali ditentukan adalah bahwa ia harus mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) menurut HO maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten dimana lokasi itu berada.Untuk itu Ho menetapkan larangan mendirikan tempat usaha tanpa izin ,seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 nya.
Instansi yang berwenang memberi izin wajib memberikan pengawasan secara periodic terhadap kegiatan pemegang izin ( lingkungan ).Tugas Instansi pemberi Izin tidak berhenti dengan diterbitkannya Izin.Akan tetapi Instansi tersebut memiliki kewenangan untuk senantiasa memantau agar persyaratan perizinan lingkungan ditaati.                       
Pasal 1
( l )——- Dilarang mendirikan tanpa izin tempat usaha yang berikut :
I.    Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas,demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air,gas atau uap bertekanan tinggi ;
II. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan atau menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya,termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;
III.  Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia,termasuk juga pabrik korek api;
IV.  Yang dipergunakan untuk memperoleh,mengerjakan dan menyimpan benda-benda menguap
V.   Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda ,tumbuhan-tumbuhan dan hewani dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas
VI.  Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;
VII. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan Sampah
VIII.Pengembangan Kecambah,pabrik bir,pembakaraan,perusakan,penyulingan, pabrik spritus dan cuka dan perusahaan penyaringan,pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrop buah-buahan.
IX.  Tempat Pembantaian,tempat pengulitan,perusahaan pengubahan jerohan, tempat penjemuran, tempat pengasapan,tempat penggaraman,bahan-bahan asal dari hewani,begitu pula penyamakan kulit
X.   Pabrik porselin dan tembikar,tempat pembuatan batu merah,genteng ,ubin dan tekel,tempat pembuatan barang dari gelas,tempat pembakaran kapur,Gipsa;
XI. Tempat pencairaan logam,tempat pengecoran,tempat pertukangan besi,tempat penempatan logam,tempat pemipian logam,tempat pertukangan kuningan dan tempat pembuatan ketel ;
XII.Tempat penggilingan kayu,traas dan minyak
XIII. Tempat pembuatan kapal,tempat pembuatan barang dari batu dan penggerjaan,tempat pembuatan penggilingaan dan kereta,tempat pembuatan tong,dan tempat pertukangan kayu
XIV.  Tempat persewaan kendaraan dan perusaahan Susu
XV.   Tempat penembakan
XVI.  Gudang penggantungan tembakau
XVII. Pabrik tapioka
XVIII. Pabrik untuk mengerjakan karet,getah dan percaa
XIX.   Gudang kapok,perusahan batik
XX.   Warung dalam bangunan tetap,begutiu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan .
 
Pasal 9
Izin baru diperlukan untuk :
1.Mempreluas tempat usaha atau mengadakan lain cara mengerjakan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha itu ;
2.Menjalankan kembali suatu tempat usaha yang telah empat tahun berhenti ;
3.Memperbaiki suatu tempat usaha yang telah hancur karena suatu bencana sebagai akibat daripada sifat atau tem pat pemakaian usaha itu .
Selain yang telah disebutkan diatas,diatur pula mengenai beberapa hal,antara lain adalah :
1. tidak boleh dipersulit hasrat umum guna mendirikan bangunan-bangunan kecil tempat kerja dan perusahan-perusahaan kecil
2  tanpa izin dilarang mendirikan tempat-tempat kerja yang mempergunakan pesawat uap, air, pesawat gas motor listrik
3 Tempat-tempat menyimpan mesin dan bahan-bahan yang mudah meletus, bahan-bahan kimia, bahan-bahan menguap, gas-gas untuk membuat lemak dan damar, menyimpan dan mengolah ampas (bungil atau sampah ), pembuatan jeli,bir, pembakaran, pabrik spritus,cuka dan lain-lain .
4. Pemotongan hewan dan lain-lain yang sehubungan dengan itu
5. Pabrik –pabrik keramik dan sejenis .
6. Peleburan logam, penuangan, pertukangan besi dan lain-lain yang berkaitan
7. Penggilingan batu
8. Penggalangan kapal dan sebagainya
9. Dan lain-lain 
UULH
Sebelum dikeluarkannya UU yang mengatur soal lingkungaan Hidup,sebenarnya sejak dahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya,baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial,Jepang ataupun oleh Pemerintah kita sekarang ini.Hal demikian tampak dari komplikasi yang dibuat oleh panitia perumus dan rencana kerja bagi Pemerintahan di bidang pengembangan Lingkungan Hidup.Dari himpunan ini telah tercatat sebanyak 22 buah Undang-Undang, 38 Peraturan Pemerintah,2 buah Instruksi Presiden,5 buah Keputusan Presiden,45 buah Keputusan Mentri, 4 buah Keputusan Direktur Jenderal dan 31 buah Peraturan / Keputusan Kepala Daerah.Dari 147 buah peraturan yang dihimpun tersebut ternyata sebagian besar dari peraturan itu sifatnya berdiri sendiri terlepas antara yang satu dengan yang lain.
Pada tanggal 25 Februari l982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil PANSUS disetujui Sidang Paripurna DPR .Pada tanggal 11 Maret l982 telah disahkan UU No.4 Tahun l982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkunan Hidup dengan penandatanganan oleh Presiden Republik Indonesia, dan diundangkan pada hari yang sama dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l982 No.12,dan Penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.3215.
Selanjutnya Undang-Undang No.4 Tahun l982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolan Lingkungan Hidup disingkat UULH, dan Undang-undang ini adalah merupakan Undang-undang Nasional yang pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeluruh .
Di dalam UULH terdapat beberapa istilah yang dipergunakan di dalamnya, yang  bertalian erat dengan masalah lingkungaan hidup.Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pemahaman tentang istilah-istilah yang ada dan terdapat  di dalamnya.
Adapun pengertian dari istilah yang dimaksudkan tersebut adalah :
Lingkungan Hidup adalah : Kesatuan ruang dengan semua benda,daya,keadaan,dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Pengelolalan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.
Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.
Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya manusia,sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan.
Baku Mutu Lingkungan adalah batas atau kadar Makluk hidup,zat,energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi,dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam,sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Perusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau  tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan,yang mengakibatbatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan .
Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungaan yang diakibatkaan oleh suatu kegiatan.
Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup,yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatnya secara bijaksana bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi yang tumbuh secara swadaya,atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat,dan berminat serta bergerak dalam lingkungan hidup.
Pembangunan berwawasan Lingkungan adalah :upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang  berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.     
Pengkajian terhadap ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD l945 menyimpulkan dua pikiran dasar yang merangkai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan sistem hukum lingkungan di Indonesia.Dua pikiran Dasar tersebut adalah :
1.Pengertian lingkungan hisup sebagai konsep kewilayahan
2.Wawasan tentaang hubungan manusia dengan lingkungan hidup.
UU No.4 Tahun l982
————– adalah merupakan sebuah UU yang hanya memuat ketentuan dalam garis besarnya saja. Penjabaran lebih lanjut akan dilakukan dalam berbagai peraturan pelaksana ,yang terankum dalam suatu sistem “Hukum Lingkungan Indoensia “( perundang-undangan mengenai perairan, pertambangan dan energi, kehutanan perlindungan dan pengawetan alam. Industri, pemukiman tata ruang,tata guna tanah dan lainnya terdiri dari 9 Bab , 24 Pasal.
                                          
UU No.23 Tahun l997
Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun,maka pada tanggal 19 September 1997 diterbitkanlah Undang-undang yang baru, untuk menggantikan UU yang lama, yaitu UU No.23 Thn.1997.UU tsb disahkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1997, terdiri dari 11 Bab dan 52 Pasal
Class Action
Sebelum melihat lebih jauh tentang gugatan perwakilan menurut konsep UU No.23 Tahun l997,ada baiknya dilihat sebentar bagaimana pengaturaan dalam UU No.41 Tahun l999 tentang kehutanan, yang dinyatakan di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 nya,yaitu ,Pasal 71 :(1) Masyarakat berhak mengajukan perwakilan ke Pengadilan dan atau melapor ke Penegak Hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 72 berbunyi : “Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akabat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat,maka instansi Pemerintah atau Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang kehutanan bertindak untuk kepentingan masyarakat.”   
Menurut Mas Achmad Santoso,Class Action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya berkaitan dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak terlalu banyak,misalnya satu atau dua orang ) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka,sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban.Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members (Santoso,1997;10)
Ketentuaan tentang gugatan perwakilan ini,menurut Koesnadi Haardjasoemantri,dengan adanya gugatan perwakilan ini,maka yang dapat mewakili masyarakat dalam jumlah besar (class members) adalah kelompok kecil (class reepresentatives)di dalam kelompok besar itu,bukan pihak luar.Mengingat kelompok kecil itu kurang memahami seluk beluk hukum acara perdata,kelompok kecil itu dapat didampingi oleh Konssultasi Hukum (LBH).Konsultasi Hukum itu tidak dapat bertindak sebagai kelompok kecil yang mengajukan gugatan perwakilan.Konsultasi Hukum / Pengacara dapat mengajukan gugatan atas nama kelompok penderita dengan memberi surat kuasa biasa yang telah diatur dalam hukum acara perdata (Hardjasoemantri,2000;401 )
Prosedur Gugatan Class Action ini pertamakali dirumuskan secara komprehensif dalam suatu undang-undang adalah di Amerika Serikat melalui pengaturan dalam US Federal Rule of Civil Procedure (l938) kemudian pada tahun l966 Pasal 23 dari Federal Rule,khususnya yang terkait dengan prosedur class action diundangkan di Amerika Serikat,menurut Sundari Rangkuti,class action diterapkan dalam hukum perdata.Gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian,tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat (injunction).Peranan class action,penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut kerugiaan terhadap a mass of peoplle di perdesaan,yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.Kemudian dikaitkan pula bahwa di Amerika Serikat hukum perdata sering diterapkan dalam bidang yang di Belanda lebih diatur melalui Hukum Administrasi.Gugatan tidak saja oleh individu sebagai pribadi,tetapi juga oleh kelompok masyarakat.(Rangkuti,1996:296-297 ). Keberadaan Class Action di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas telah diatur dalam Pasal 37 UU No.23 Tahun l997.
Legal Standing
Diatur di dalam Pasal 38 UU No.23 Tahun l997,menurut Koesnadi hardjasoemantri ketentuan sebagaimana tercamtum dalam Pasal 38 UUPLH adalah amat menguntungkan bagi lingkungan hidup,karena meskipun tidak ada manusia yang menderita,penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang mencemarkan dan / atau merusak lingkungan tetap dapat digugat karena lingkungan yang menderita.Gugatan tersebut diajukan oleh organisasi lingkungan atas nama lingkungan,yang berarti lingkungan menyandang hak utnuk dilindungi (Hardjasoemantri,2000 :405 )
Selain itu juga diatur di dalam UU No.41 Tahun l999 tentang Kehutanan, yang diatur di dalam Pasal 73 .Menurut ketentuan Pasal ini :
(l) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingaan pelestarian fungsi hutan.
(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a.    berbentuk badan hukum
b.    organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan 
c.    telaah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
•    Sebutkan Persamaan antara Pasal 73 UU No.41 Tahun l999 dengan Pasal 38 UU No.23  Tahun l997.
•    Apa yang dimaksud dengan Legal Standing ?
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGELOLAAN LINGKUNGAAN HIDUP DI INDONESIA
    1.UU No.4 Tahun l960     
    2.UU No.5 Tahun l960
    3.UU No.31 Tahun l964 
    4.UU No.5 Tahun l967
    5.UU No.6 Tahun  l967
    6.UU No.11 Tahun l967
    7.UU No. 3 Tahun l972
    8.UU No.1 Tahun l973                          
    9.UU No.ll Tahun l974                          
  10.UU NO.13 Tahun l980
  11.UU No.4 Tahun l982
  12.UU No.5 Tahun l984
  13.UU No.9 Tahun l985
  14.UU No.17 Tahun l985
  15.UU No.1 Tahun l988
  16.UU No.5 Tahun l990
  17.UU No.4 Tahun l992
  18.UU No.5 Tahun l992
  19.UU No.10 Tahun l992
  20.UU No.12 Tahun l992
  21.UU No.24 Tahun l992
  22.UU No.5 Tahun l994
  23.UU No.6 Tahun l9994
  24.UU No.7 Tahun l997
  25.UU No.10 Tahun l997
  26.UU No.15 Tahun l997
  27.UU No.23 Tahun l997
  28.UU No.22 Tahun l999
  29.UU No.25 Tahun l999
  30.UU No.41 Tahun l999
  31.UU No.32 Tahun 2004
  32.UU No.33 Tahun 2004
SUMBER BACAAN
 1. M.Karyadi ,Peraturan Perundang-undangan ,Politica,Bogor,l982
 2. UU Gangguan (Stb.l926 No.226 )
 3. UU No.4 Tahun l982
 4. UU No.23 Tahun l997
 5. Departemen Kehutanan ( l994 ),Himpunan Peraturan-perundaangan Kehutanan,Jakarta,Mitra Info
Terima Kasih
About these ads
Categories: Hukum Lingkungan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: